Terkait tantangan ketahanan pangan dan stabilitas keuangan, pemerintah rencananya akan melakukan kebijakan redistribusi pupuk bersubsidi. Subsidi ini akan memfokuskan pada pupuk urea dan NPK yang selama ini banyak digunakan para petani pada pangan pokok dan komoditas strategis pertanian yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap laju inflasi.
Seperti diketahui, saat ini dunia menghadapi ancaman krisis pangan, ketahanan energi, dan stabilitas keuangan yang semakin sulit. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini diramal turun 1% menjadi 2,6%.
Terkait tantangan ketahanan pangan dan stabilitas keuangan, pemerintah, sesuai rekomendasi Panja Pupuk Komisi IV, per 1 Juli 2022 rencananya akan melakukan kebijakan redistribusi pupuk bersubsidi. Subsidi ini akan memfokuskan pada pupuk Urea dan NPK yang selama ini banyak digunakan para petani pada pangan pokok dan komoditas strategis pertanian yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap laju inflasi.
Pupuk bersubsidi tetap diberikan kepada petani. Produksi pangan nasional diperkirakan makin stabil seiring dengan kebijakan pemerintah untuk mengamankan pasokan pupuk bersubsidi.
Disisi lain, pemerintah juga perlu peningkatan pengawasan dan optimalisasi sistem distribusi digital pupuk bersubsidi sehingga kebijakan ini mampu memacu produksi komoditas pangan.
Pasalnya, selama ini tidak sedikit oknum-oknum tertentu melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga harga pupuk bersubsidi di tingkat masyarakat masih cukup mahal.
"Syaratnya pemerintah harus benar-benar teliti, jangan salah ambil kebijakan. Salah kebijakan bisa membuat produksi menjadi turun," ujarnya.
Pemerintah turut aktif melakukan pendampingan sehingga kalangan petani mendapatkan arahan serta jaminan pasokan pupuk bersubsidi
"Yang penting sosialisasi dan pendampingan sampai di tingkat petani penerima subsidi dan memastikan tidak ada kendala, termasuk dari sisi distribusi digital" ujarnya.
Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP Kementerian Pertanian Muhammad Hatta mengatakan pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan pupuk dengan harga yang terjangkau oleh petani.
"Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI merekomendasikan pupuk bersubsidi difokuskan pada kebutuhan pangan pokok dan komoditas yang berdampak terhadap inflasi", jelas Hatta.
Dia menambahkan, negara masih membutuhkan bahan baku yang berasal dari impor (pembuatan pupuk NPK) dan mahal, sehingga membutuhkan subsidi agar petani mampu membeli dengan harga yang lebih murah.
Adapun dari sisi pasokan, sebelumnya, Direktur Produksi Pupuk Indonesia, Bob Indiarto beberapa waktu lalu menjamin produksi pupuk bersubsidi sepanjang tahun ini. Dia menegaskan, perseroan telah menjamin pasokan bahan baku pupuk terutama Phosphate (DAP dan Rock Phosphate) dan Kalium (KCl), hingga akhir tahun 2022.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar