Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas keberadaan mafia tanah. Jajaran menteri diminta untuk 'melenyapkan' mafia tanah yang kerap merugikan masyarakat.
Hal tersebut dikemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menggelar rapat tertutup bersama jajaran menterinya secara tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (23/5/2022).
"Banyak mafia tanah di mana orang tidak punya hak atas tanah, tiba-tiba menang di pengadilan sampai ke tingkat Mahkamah Agung," kata Menkopolhukam Mahfud MD dalam keterangannya usai rapat.
Mahfud menegaskan mafia tanah akan ditindak dengan tegas. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan membentuk tim lintas kementerian dan lembaga. Saat ini, keberadaan mafia tanah memang cukup meresahkan.
"Kita sekarang akan tegas kalau ada indikasi pidana, lalu bekerja di tingkat bawah sampai ke atas itu Kejaksaan Agung akan melakukan tindakan tegas untuk melakukan penyidikan hingga putusan pengadilan inkracht sekalipun akan kita tingkatkan perdatanya," jelasnya.
"Akan kita lihat pidananya supaya mafia tanah ini katanya mafia tanah. Mafia tanah ini supaya tidak beroperasi terus merampas tanah negara, tanah rakyat. Orang enggak pernah menjual tanahnya tiba-tiba sudah dimiliki orang lain ketika ditanyakan, disuruh menggugat ke pengadilan," jelasnya.
Jokowi, ditegaskan Mahfud, telah memerintahkan agar hak yang menyangkut kepentingan rakyat dapat dijunjung tinggi. Menurutnya, negara pun akan patuh terhadap aturan hukum jika memang harus bertanggungjawab.
"Jika pemerintah memang punya kewajiban untuk membayar ganti rugi tanah dan sebagainya. Tapi yang mafia juga akan kita selesaikan," tegasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar