Kondisi pandemi COVID-19 membuat kegiatan kerjasama dan
perdagangan antar Indonesia dan Australia menjadi sedikit terhambat. Tetapi hal
itu tidak menyurutkan semangat kedua negara untuk tetap melanjutkan kerjasama
yang sudah berjalan dengan baik selama ini.
Meskipun
terhambat, nyatanya cukup banyak kemajuan kerjasama yang dicapai oleh kedua
negara, khususnya pada sektor peternakan dan kesehatan hewan. Beberapa kemajuan
tersebut telah disampaikan oleh Direktur Kesehatan Hewan Nuryani Zainuddin
ketika memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan Working Group on Agriculture,
Food and Forestry Cooperation (WGAFFC) sektor peternakan dan kesehatan hewan
yang dilaksanakan secara virtual.
Salah satu
kerjasama konkrit yang memberikan manfaat bagi Indonesia adalah program
twinning dan pendampingan yang dilakukan oleh Australian Centre for Disease
Preparedness (ACDP) kepada Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates sebagi
laboratorium rujukan nasional untuk avian influenza. Tidak hanya itu, BBVet
Wates juga telah ditunjuk oleh ASEAN sebagai Regional Reference Center (RRC)
untuk Bioinformatika. Peningkatan kapasitas laboratorium ini penting dilakukan
untuk menjamin mutu produk peternakan yang diperdagangkan.
“Keberhasilan
BBVet Wates ini menunjukkan bahwa kerjasama dengan Australia telah dimanfaatkan
dengan baik oleh Indonesia,” ungkap Direktur Kesehatan Hewan Nuryani Zainuddin
di sela sela pertemuan.
“Kami
berharap kerjasama dengan pemerintah Australia ini ke depan dapat mendukung RRC
sekaligus juga dapat mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk
regional ASEAN,” lanjutnya.
Dihubungi
secara terpisah, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah menjelaskan
bahwa saat ini kebijakan kerjasama internasional bidang peternakan diarahkan
pada kerjasama peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, harmonisasi peraturan
ekspor dan impor komoditas peternakan dan kesehatan hewan serta untuk
meningkatkan ekspor dengan cara mempermudah akses pasar produk peternakan kedua
negara.
“Berbagai
kendala yang muncul karena pandemi harus segera diselesaikan, termasuk
bagaimana melakukan improvisasi agar kendala ekspor impor dapat diselesaikan,”
ungkap Nasrullah.
Sejalan
dengan hal tersebut, Nuryani menjelaskan bahwa untuk beberapa kegiatan yang
sudah direncanakan memang belum bisa dilaksanakan karena pandemi Covid-19,
misalnya on site review atau survey lapangan sebagai kelengkapan proses
pengajuan persetujuan pemasukan dan pengeluaran produk peternakan yang
terkendala oleh travel restriction.
“Untuk
mengatasi kendala tersebut, saat ini pemerintah sedang menyusun revisi
peraturan perundangan yang nantinya memungkinkan metode audit virtual sebagai
alternatif untuk onsite review selama situasi bencana pandemi Covid-19,” jelas
Nuryani.
Pemerintah
Australia juga sepakat untuk berdiskusi terkait teknis pelaksanaan onsite
review ini agar tetap memenuhi persyaratan yang ditentukan. Mereka juga sudah
memiliki pengalaman melakukan onsite review secara virtual sehingga tidak akan
kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Indonesia.
“Salah satu
persyaratan pelaksanaan onsite review secara daring adalah harus dihadiri
secara fisik oleh otoritas veteriner negara asal dan perwakilan negara
Indonesia di negara asal,” lanjut Nuryani.
Namun
demikian apabila kondisi pandemi ini berakhir maka onsite review tetap akan
dilakukan secara langsung tiga bulan setelah pandemi Covid-19 sebagai bencana
nasional dinyatakan dicabut oleh Presiden. Apabila terdapat hasil onsite review
secara langsung yang tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan pada saat
audit virtual, maka perusahaan tersebut akan dicabut dari daftar persetujuan
unit usaha untuk melakukan ekspor/ impor.
Menanggapi
hasil kerjasama yang dilaporkan oleh Indonesia, Australia mengapresiasi
kerjasama yang sudah dilakukan dengan Indonesia terkait sektor peternakan dan
kesehatan hewan. Hal ini disampaikan oleh Assistant Secretary Export Standards
Branch Department of Agriculture, Water and the Environment Australia, Anne
Sommerville pada pertemuan yang sama.
“Kami
memahami kendala yang dihadapi selama pandemi ini dan berharap kendala kendala
itu dapat kita selesaikan bersama,” ungkapnya
WGAFFC ini
merupakan forum pertemuan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Australia
yang dilaksanakan sebagai sarana untuk memperkuat kerjasama dibidang
perdagangan, investasi dan pertanian yang saling menguntungkan antar kedua
negara. Kerjasama seperti ini merupakan sarana yang tepat untuk membuka lebih
banyak peluang perdagangan produk pertanian Indonesia ke luar negeri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar