Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah mengkaji pembentukan Direktorat baru untuk mengawasi kegiatan pertambangan tanpa izin atau PETI. Mengingat saat ini sudah terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kementerian ESDM jumlahnya terbatas. Sehingga tidak bisa mengakomodir persoalan penambangan ilegal.
Oleh sebab itu, guna melakukan pengawasan yang lebih ketat. Maka pemerintah mengkaji pembentukan Direktorat baru untuk mengawasi kegiatan PETI.
"Kita dalam rangka sedang mengkaji apakah ke depan dibutuhkan Direktorat baru penegakan hukum. Sehingga kita bisa merekrut di dalam Direktorat itu seperti TPN yang fokus melakukan pengawasan," katanya dalam Mining For Better Tomorrow CNBC Indonesia, Kamis (28/7/2022).
Lebih lanjut, Lana menjelaskan bahwa jika berbicara mengenai good mining practice, maka suatu perusahaan tambang harus menerapkan sistem pertambangan yang mengikuti aturan dengan baik. Adapun untuk mengawasi hal itu, Kementerian ESDM sendiri telah menugaskan inspektur tambang.
"Kita sudah punya sekitar 700 lebih yang tersebar di Indonesia untuk tadi mengawal penerapan kaidah pertambangan yang baik pada pemegang izin usaha pertambangan artinya pada perusahaan legal," kata dia.
Namun demikian, persoalannya hampir seluruh di wilayah Indonesia banyak kegiatan penambangan ilegal. Artinya yang tidak mempunyai izin justru merongrong area tambang milik perusahaan berizin. Sementara inspektur tambang tidak mempunyai wewenang untuk mengawasi kegiatan tambang ilegal.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar