Ancaman krisis pangan di depan mata. Krisis pangan yang disebabkan perang antara Rusia dan Ukraina menjadi tantangan tersendiri bagi sejumlah negara tak terkecuali Indonesia.
Joko Widodo (Jokowi) dalam KTT BRICS High Level Dialogue on Global Development mengatakan dunia saat ini tak hanya dihadapkan pada tantangan dari sisi pangan, melainkan juga dari sisi stabilitas keuangan.
Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun ini diperkirakan turun 1% menjadi 2,6%. Sementara itu, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG's juga diyakini akan semakin tertunda secara signifikkan.
"Kita harus bertindak sekarang agar tidak terjadi dekade pembangunan yang hilang," kata Jokowi, seperti dikutip Senin (27/6/2022).
Krisis pangan yang terjadi tak lepas dari dampak perang antara Rusia dan Ukraina yang merupakan produsen dan eksportir komoditas utama dunia. Mulai dari minyak dan gas, pertambangan, hingga pangan banyak berasal dari dua negara tersebut.
Perang telah membuat produksi dan distribusi berbagai komoditas terganggu. Selain itu, banyak pula negara yang melakukan embargo terhadap produk Rusia sebagai bentuk sanksi atas serangan militer ke Ukraina. Alhasil, ini membuat arus komoditas terganggu.
Jokowi sendiri telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan pemanfaatan lahan di antara tanaman sawit dengan menanam sorgum, jagung, hingga porang. Jokowi ingin Indonesia tak hanya lolos dari ancaman krisis pangan, namun juga bisa mandiri dan memanfaatkan peluang ekspor.
Pemerintah sendiri berencana untuk melakukan kebijakan redistribusi pupuk bersubsidi yang akan difokuskan pada pupuk urea dan NPK yang selama ini kerap digunakan para petani pada pangan pokok dan komoditas strategis pertanian yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap inflasi.
"Kita harus betul-betul berkonsentrasi terhadap ketersediaan pangan dalam negeri," kata Airlangga.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan, pupuk bersubsidi tetap diberikan kepada petani. Menurutnya, produksi pangan nasional diperkirakan lebih stabil seiring dengan kebijakan pemerintah untuk mengamankan pasokan pupuk bersubsidi.
"Apalagi subsidi pupuk adalah bagian dari mekanisme untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai amanat konstitusi," kata Daniel.
Daniel mengingatkan perlunya peningkatan pengawasan dan optimalisasi sistem distribusi digital pupuk bersubsidi sehingga kebijakan ini mampu memacu produksi komoditas pangan.
Pasalnya, selama ini tidak sedikit oknum-oknum tertentu melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga harga pupuk bersubsidi di tingkat masyarakat masih cukup mahal.
"Syaratnya pemerintah harus benar-benar teliti, jangan salam ambil kebijakan. Salah kebijakan bisa membuat produksi menjadi turun," ujarnya.
Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP Kementerian Pertanian Muhammad Hatta mengatakan pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan pupuk dengan harga yang terjangkau oleh petani.
"Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI merekomendasikan pupuk bersubsidi difokuskan pada kebutuhan pangan pokok dan komoditas yang berdampak terhadap inflasi", jelas Hatta.
PT Pupuk Indonesia sendiri telah menjamin produksi pupuk bersubsidi sepanjang tahun ini. Perseroan telah menjamin pasokan bahan baku pupuk terutama Phosphate (DAP dan Rock Phosphate) dan Kalium (KCl), hingga akhir tahun 2022.
Adapun stok pupuk bersubsidi hingga Juni 2022 mencapai 737.970 ton, jauh lebih banyak dibandingkan dengan stok dalam ketentuan minimum. Secara terperinci, stok pupuk Urea 371.823 ton, NPK 257.348 ton, SP-36 26.048 ton, ZA 32.955 ton, dan Organik 45.760 ton.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar