ASEAN mengulas perkembangan baru di Myanmar dalam Pertemuan Ke-55 Para Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) di Kamboja pada Rabu (3/8/2022).
Menlu RI, Retno Marsudi, telah meminta agar situasi di negara itu dibahas dalam pertemuan khusus. Para anggota blok tersebut lantas mendiskusikannya selama agenda working lunch di Phnom Penh.
"Satu-satunya isu yang dibahas adalah mengenai masalah Myanmar. Dan Indonesia adalah negara yang mengusulkan pertemuan khusus yang membahas mengenai masalah Myanmar ini dalam bentuk Working Lunch," jelas pernyataan pers Retno pada Rabu (3/8/2022).
Kamboja tengah memegang keketuaan ASEAN pada 2022. Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, mendesak ASEAN untuk meningkatkan tekanan kepada junta Myanmar. Kamboja meminta agar forum internasional tersebut tidak terkekang oleh junta Myanmar.
Bagaimanapun juga, ASEAN telah meluncurkan proses pemulihan perdamaian di Myanmar. Pihaknya merancang Konsensus Lima Poin atau Five Point Consensus (5PCs) pada April 2021.
5PCs menyerukan penghentian kekerasan terhadap warga sipil oleh junta Myanmar. Junta Myanmar menyepakati kesepakatan damai itu usai melancarkan kudeta pada Februari 2021.
Kendati demikian, Myanmar tidak kunjung mematuhi perjanjian. Junta Myanmar menggantung empat tahanannya pada pekan lalu.
ASEAN mengutuk keras eksekusi para aktivis demokrasi tersebut. Melihat situasi terkini, ASEAN akhirnya sepakat untuk melibatkan Myanmar dalam joint communique hasil pertemuan AMM.
"Para Menlu ASEAN sepakat pentingnya AMM ini mengeluarkan joint communique dan paragraf mengenai Myanmar akan langsung dibahas pada tingkat Menlu," terang Retno.
"Saat ini, sebagai informasi, negosiasi mengenai paragraf Myanmar pada level Menlu masih berlangsung," tambah dia.
Myanmar semakin terisolasi dari komunitas internasional akibat tindakan keras yang diadopsi oleh junta. ASEAN telah melarang partisipasi mereka sejak akhir 2021. Mengingat kondisi saat ini, Indonesia menyerukan agar ASEAN melanjutkan langkah tersebut.
"Oleh karena itu, Indonesia tetap konsisten bahwa Myanmar tidak diwakili pada political level di pertemuan-pertemuan politik," tegas Retno.
Indonesia terlibat secara aktif dalam menangani permasalahan di Myanmar. Pihaknya turut merancang pernyataan resmi ASEAN setelah eksekusi oleh junta Myanmar. Kini, Indonesia juga menyerukan peninjauan ulang peranan blok itu di Myanmar.
"Indonesia juga menyampaikan jika tidak terdapat perubahan sama sekali sampai berlangsungnya KTT pada bulan November, maka para Menlu ASEAN harus menyampaikan rekomendasi kepada para pemimpin ASEAN mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh ASEAN ke depan," ujar Retno.
Kudeta telah mengantarkan dampak politik dan keamanan bagi Myanmar. Negara itu mulai terperosok dalam krisis ekonomi dan kemanusiaan. Sehingga, pengiriman bantuan kemanusiaan akan terus berlanjut selama ASEAN membahas langkah ke depannya.
"Terlepas dari semua perkembangan itu, untuk bantuan kemanusiaan kita akan terus lakukan. Karena ini sangat menyangkut kepentingan langsung rakyat Myanmar," pungkas Retno.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar