Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mendukung program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia, melalui pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
Penanganan kemiskinan ekstrem dilaksanakan bertahap dengan pendekatan penataan kawasan secara terpadu di 35 kabupaten dan kota prioritas pada 2021, dilanjutkan 212 kabupaten dan kota pada 2022 hingga mencapai keseluruhan 514 kabupaten dan kota secara nasional pada 2023-2024.
Dalam menentukan wilayah yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, Kementerian PUPR bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Itu dilakukan melalui integrasi program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) bidang Cipta Karya dan Perumahan.
"Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk wilayah yang ditetapkan masuk kategori wilayah ekstrim dilaksanakan dengan disesuaikan kebutuhan sehingga dapat tepat sasaran, efektif dan efisien," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Jumat (5/8/2022).
Program IBM Kementerian PUPR bidang Cipta Karya-Perumahan dilaksanakan melalui penyediaan infrastruktur dasar meliputi Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) serta peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Kementerian PUPR telah melakukan intervensi pada 115 kabupaten/kota dari target prioritas 212 kabupaten dan kota pada 2022. Tercatat hingga saat ini, total terdapat 25.903 unit sudah ditetapkan dan 14.025 unit dalam proses penetapan serta terdapat 12.176 RTLH dalam proses survei verifikasi dan validasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar