Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk untuk 12.701.985 kepala keluarga ke 482 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Penyaluran BLT BBM yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia ini ditargetkan selesai pada bulan September ini.
"Diharapkan PT Pos sudah melakukan pembayaran BLT BBM minimal 90% dari target KPM (keluarga penerima manfaat), yaitu 18.585.000 KPM. Kami sudah menyerahkan seluruh data ke PT Pos 100%, harapan kami tuntas 100% di bulan ini," ucap Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam konferensi pers di Istana Negara pada Jumat (16/9).
Dia menuturkan upaya penyaluran BLT mengalami beberapa kendala khususnya terkait masalah geografis daerah, misalnya saat menyalurkan BLT di daerah pegunungan seperti di Papua hingga Papua Barat. Kemensos juga menghadapi permasalahan kelengkapan data penerima BLT BBM. Ada penerima BLT BBM yang belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Sehingga Kemensos melakukan kerja sama dengan Dukcapil dalam melakukan perekaman data di wilayah tersebut.
“Kami akan bekerja sama dengan Dukcapil untuk penyaluran sekaligus perekaman di Papua dan Papua Barat, terutama daerah pegunungan. Itu akan kami serahkan karena aksesnya sulit, jadi akan disiapkan pesawat khusus kita ke sana dengan Dukcapil," kata Risma.
BLT BBM merupakan salah satu dari tiga bantuan sosial yang diberikan untuk masyarakat yang terdampak dari kenaikan harga BBM jenis pertalite, solar bersubsidi, dan pertamax.
Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan 40 % rumah tangga paling miskin harus menanggung beban Rp 8,1 triliun karena kenaikan harga BBM jenis pertalite, solar bersubsidi, dan pertamax. Sedangkan 60% rumah tangga teratas akan menanggung Rp 42,2 triliun atas kenaikan harga BBM pertalite, solar bersubsidi, dan pertamax.
"Kenapa besar sekali? Karena 60% rumah tangga teratas pengguna pertalite, solar, dan pertamax paling banyak," ucap Suahasil.
Dia mengatakan jumlah tanggungan sebesar Rp 8,1 triliun untuk 40% rumah tangga terbawah bukan merupakan angka yang kecil. Oleh karena itu pemerintah memberikan tiga jenis bansos kepada masyarakat sebagai bantalan dari dana pengalihan subsidi energi. Pertama adalah bantuan langsung tunai yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran Rp 12,4 triliun. Nantinya setiap keluarga penerima manfaat akan menerima dana sebesar Rp 600 ribu yang akan dibayarkan sebanyak 4 kali dengan nominal per bulannya Rp 150 ribu.
Kedua, bantuan sosial upah sebesar Rp 600.000 kepada 16 juta pekerja dengan syarat memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta perbulan. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 9,6 triliun. Ketiga adalah subsidi transportasi angkutan umum melalui pemerintah daerah (pemda). Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturannya, karena di Kementerian Keuangan sudah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan dimana 2% dari dana transfer umum yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 2,17 triliun dalam rangka membantu sektor untuk transportasi, angkutan umum sampai ojek dan nelayan.
"Ini untuk mengkompensasi 40% rumah tangga paling miskin tadi yang harus menanggung Rp 8,1 triliun atas kenaikan harga BBM, kami berikan bantuan tiga kali lipat. Mereka menanggung Rp 8,1 triliun, tetapi dikasih Rp 24,17 triliun," tandas Suahasil.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar