Pemerintah Indonesia komitmen menjalankan hilirisasi pertambangan. Hal itu upaya Indonesia memaksimalkan sumber daya alam di dalam negeri untuk bisa menciptakan nilai tambah dari hasil pertambangan yang mampu mendorong perekonomian.
Hilirisasi pertambangan juga dinilai menjadi kunci Indonesia menggapai negara maju dari yang saat ini hanya negara berkembang. Hal itu bahkan, sudah dilakukan oleh negara-negara lain dalam mencapai negara maju.
Menteri Investasi atau Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa rencana Indonesia menggapai negara maju lewat hilirisasi pertambangan ditentang habis-habisan oleh negara lainnya.
"Mereka tidak mau (kita hilirisasi), mereka ingin kita tetap membuka akses untuk mengekspor raw material (barang mentah)," jelas Bahlil beberapa waktu lalu dalam Orasi Ilmiahnya di Grand Ballroom Unhas Hotel and Convention Center, Universitas Hasanuddin, Makassar, Jumat (7/10/2022).
Sebagai contoh, Bahlil memaparkan, beberapa negara yang ingin meningkatkan taraf negaranya menjadi negara maju sudah melakukan hilirisasi.
Misalnya: Pertama, Inggris melarang ekspor wool mentah pada abad ke-16 untuk mendorong industri tekstil di dalam negeri. Kedua, Amerika Serikat (AS), menerapkan pajak impor yang sangat tinggi di abad ke-19 dan abad ke-20 untuk mendorong industri dalam negeri.
"Di awal abad ke-20, pajak impor AS naik 4 kali lipat pajak impor Indonesia saat ini walaupun saat itu GDP per capita AS kurang lebih sama dengan Indonesia saat ini," ungkap Bahlil dalam Orasi Ilmiahnya di Grand Ballroom Unhas Hotel and Convention Center, Universitas Hasanuddin, Makassar, Jumat (7/10/2022).
Ketiga, China menerapkan TKDN sampai 90% untuk otomotif. Kebijakan ini juga diterapkan Inggris untuk perusahaan otomotif di tahun 1960-an dengan peraturan TKDN sampai 80%.
Keempat, hingga tahun 1987, Finlandia melakukan pembatasan kepemilikan asing untuk memberdayakan pelaku usaha lokal. Perusahaan yang dimiliki asing si atas 20% dikategorikan sebagai perusahaan 'berbahaya'.
"Saya katakan kepada mereka. Yang kami tahu, negara tuan sudah melewati ini, dari fase anak tangga satu ke anak tangga yang berikut sampai dengan puncak tangga menjadi negara yang maju. Apakah kami Indonesia tidak boleh mengikuti tuan-tuan menjadi negara maju," tegas Bahlil.
Mendukung langkah pemerintah menggenjot hilirisasi pertambangan, Holding BUMN Industri Pertambangan Mining Industry Indonesia (MIND ID) bersama anggotanya PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), PT Timah Tbk berkomitmen mewujudkan program hilirisasi.
MIND ID tercatat memiliki tiga mandat dari pemerintah, yaitu mengelola cadangan dan sumber daya strategis, hilirisasi, dan memiliki kepemimpinan pasar yang diwujudkan melalui optimalisasi komoditas mineral dan ekspansi bisnis.
Untuk itu, MIND ID mendorong nilai tambah produk pertambangan aluminium dan nikel. Di mana, produk tersebut menjadi komponen kunci dalam pengembangan industri kendaraan listrik.
Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso menjelaskan, bahwa industri kendaraan listrik saat ini menjadi salah satu solusi untuk menurunkan emisi global yang kian meningkat. Sebab kendaraan listrik merupakan alternatif transportasi ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi.
"Mempercepat kehadiran industri kendaraan listrik di Indonesia sejalan sustainability pathway MIND ID dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama pada pilar penanganan perubahan iklim," tambah Hendi.
Sebelumnya pada Mei lalu, MIND ID telah mengadakan kunjungan ke Inggris dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan Arrival Ltd sebagai partner untuk menemukan solusi pasokan potensial, serta membahas desain dan pengembangan kendaraan listrik.
"Inisiasi ini merupakan bagian dari upaya MIND ID dalam menjajaki pengembangan Microfactory kendaraan listrik komersial di Indonesia dan Asia Tenggara," papar dia.
Dalam rangka pelaksanaan kerja sama tersebut, MIND ID menunjuk PT Industri Baterai Indonesia (IBC) untuk mengimplementasikan Nota Kesepahaman. Termasuk melaksanakan studi kelayakan bersama Arrival Ltd, mencakup studi pasar dan kelayakan proyek untuk ekspansi bisnis kendaraan listrik, serta kelayakan proyek pasok aluminium dan pasok baterai untuk ekspansi bisnis EV di wilayah Asia Pacific.
Di sisi lain, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali memamerkan kesuksesannya dalam hal hilirisasi pertambangan khususnya nikel. Pasca izin ekspor bijih nikel disetop, RI ketiban durian runtuh hingga mencapai Rp 360 triliun melalui hilirisasi nikel menjadi barang bernilai tambah.
Presiden Jokowi menyatakan, bahwa sebelum ekspor bijih nikel dilarang ekspor, pendapatan negara yang didapat dari sektor nikel ini hanya mencapai Rp 15 triliun.
"Ini sekarang sudah melompat diangka Rp 360 triliun dari Rp 15 triliun. Itu baru satu komoditi, satu barang," terang Presiden Jokowi dalam BNI Investor Daily Summit 2022, Selasa (11/10/2022).
Oleh karena itu, untuk mengulang kesuksesan pelarangan ekspor nikel. Kelak, Presiden Jokowi juga akan melarang kegiatan ekspor timah, bauksit hingga tembaga.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar