ALASAN UTAMA JOKOWI TERBITKAN PERPPU CIPTA KERJA

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tentang Cipta Kerja pada Jumat 30 Desember 2022. Perppu Cipta Kerja sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) .

Terbitnya Perppu ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengungkapkan dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 38/PUIU 7/2009.

Ada beberapa fakta terkait terbitnya Perppu Nomor 2 Tentang Cipta Kerja, berikut rangkumannya:

1. Alasan Jokowi Terbitkan Perppu

Airlangga mengungkapkan alasan pemerintahan Jokowi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tentang Cipta Kerja. Salah satunya karena kebutuhan yang mendesak dan menyikapi tekanan ekonomi global.

"Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik terkait ekonomi global. Kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi," katanya dalam Konferensi Pers di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (30/12/2022).

2. Beri Kepastian ke Investor

Menurut Airlangga, hadirnya Perppu Cipta Kerja akan memberi kepastian kepada para investor di dalam dan luar negeri. Ia menyebut selama ini mereka menunggu kelanjutan UU Ciptaker.

"Ini penting, agar kepastian hukum diadakan, sehingga tentunya dengan keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi, dan ini menjadi implementasi putusan MK," tuturnya.

Airlangga menjelaskan putusan MK terkait UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan inkonstitusional telah mempengaruhi aktivitas dunia usaha di dalam dan luar negeri. "Mereka (dunia usaha) menunggu keberlanjutan UU Cipta Kerja," ujar Airlangga dalam keterangannya, Jumat (30/12/2022).

Dia mengungkapkan dibutuhkan kepastian untuk mengejar target investasi yang ditetapkan. "Kita sudah mengatur budget defisit di bawah 3% dan mengandalkan investasi, jadi tahun depan investasi kita naik Rp 200 triliun ini penting kepastian hukum diadakan. Sehingga dengan Perppu diharapkan kepastian hukum bisa terisi," ujar dia.

Pokok-pokok Perppu Cipta Kerja di halaman berikutnya.

3. Pokok-pokok Aturan

Terdapat beberapa pokok aturan dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022, antara lain:

- Pekerja alih daya sebelumnya di UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, membuka kepada seluruh sektor usaha dengan Perppu ini berubah menjadi diatur jenis pekerjaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

- Perubahan sinkronisasi harmonisasi dengan tata cara penyusunan perundang-undangan termasuk pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dan daerah.

- Perubahan lain menyangkut penyempurnaan pengaturan sumber daya air.

4. Pasien IMF Bertambah

Diundangkannya Perppu Nomor 2 ini didasarkan pada alasan mendesak dan tekanan ekonomi global. Beberapa di antaranya adalah ancaman inflasi, stagflasi, krisis multisektor, suku bunga, geopolitik dan krisis pangan.

Airlangga bahkan menyinggung jumlah negara yang antre dan jadi pasien International Monetary Fund (IMF) bertambah. Saat ini sudah lebih dari 30 negara. Sedangkan yang antre berjumlah 30 negara.

"Beberapa negara sedang berkembang yang sudah masuk ke IMF lebih dari 30, dan sudah antre 30," ujarnya.

Jika dibandingkan dengan Oktober lalu, jumlah pasien IMF bertambah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat itu menyebut ada 16 negara yang menjadi pasien IMF, dan 28 negara antre di depan pintu IMF.

SELAMAT TAHUN BARU 2023

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan selamat tahun baru 2023. Hal itu disampaikan nya, melalui akun Instagram pribadinya dengan sebuah video berwarna biru.

Dalam unggahan terbaru akun instagramnya, Jokowi menyampaikan bahwa tahun 2022 telah berlalu di tengah perjuangan masyarakat yang harus bangkit. Dia pun merinci mulai dari pandemi, resesi, dan ketidakpastian yang tinggi dalam video berlatar biru.

"Tahun 2021 telah berlalu bersama segenap ujian bagi bangsa ini. Ada pandemi, resesi, juga ketidakpastian yang tinggi," tulis Jokowi, Sabtu (1/1/2023).

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa hal tersebut menjadikan kekuatan yang menyatukan. Jokowi meminta untuk menyongsong tahun 2023 dengan semangat baru, bekerja untuk Indonesia Maju.

"Semua ujian itu telah menempa bangsa yang besar ini. Menguatkan kita. Menyatukan kita. Dengan tempaan itu, kita menyongsong tahun 2023 dengan semangat baru, bekerja untuk Indonesia Maju," tambah ia.

 

PENDUKUNG GANJAR BUAT PROGRAM BERSIH-BERSIH PANTAI

Relawan Komunitas Nelayan Pesisir Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mendukung Ganjar Pranowo Presiden 2024, melakukan aksi long march bersih-bersih pantai di Desa Tado, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada.

Koordinator Wilayah Komunitas Nelayan Pesisir NTT, Berno Reinel Menang mengatakan, kegiatan tersebut diikuti tak kurang dari 300 nelayan dan masyarakat Desa Tado. Sejak pagi, mereka sangat antusias mengikuti rangkaian acara relawan Komunitas Nelayan Pesisir NTT.

"Masyarakat Desa Tado sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini dan mereka ikut mendukung Bapak Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024," ujar Berno di Pantai Desa Tado dikutip Kamis, 29 Desember 2022.

Berno menambahkan, kehadiran relawan Komunitas Nelayan Pesisir pendukung Ganjar itu ke Desa Tado tak hanya melakukan long march bersih-bersih pantai saja, tetapi juga untuk melaksanakan kegiatan lainnya seperti deklarasi dukungan Ganjar Pranowo Presiden 2024 hingga membagikan sembako.

Menurut Berno, kegiatan bagi-bagi sembako yang dilakukan relawan Komunitas Nelayan Pesisir itu untuk membantu memenuhi kebutuhan nelayan sehari-sehari. Selain itu, juga untuk menjaring apresiasi Ganjar Pranowo Presiden 2024 dari para nelayan pesisir.

 "Kami berharap setelah deklarasi dukungan hari ini, jika Bapak Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden akan lebih memerhatikan kami, khususnya di bagian Indonesia Timur," ucap Berno.

Tak hanya itu, kehadiran Komunitas Nelayan Pesisir ke desa-desa juga mampu menjadi wadah untuk menampung aspirasi para nelayan, khususnya ihwal hasil tangkapan laut nelayan. Sehingga kehidupan para nelayan akan lebih sejahtera.

"Kami membawa aspirasi para nelayan kepada Pak Ganjar, sudah pasti soal peningkatan kualitas hasil tangkapan nelayan ke depannya. Sehingga mereka bisa bekerja lebih semangat dan hasilnya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari," kata Berno.

Salah satu nelayan yang ikut berjejaring bersama Komunitas Nelayan Pesisir NTT, Sakarias Beluta mengapresiasi dan mendukung penuh kehadiran relawan Komunitas Nelayan Pesisir NTT di Desa Tado. Menurut pria yang sudah 10 tahun menjadi nelayan itu, kegiatan yang dilakukan para relawan itu memberikan semangat dan dampak positif kepada para nelayan.

"Kegiatan relawan Komunitas Nelayan Pesisir hari ini sangat bagus. Untuk harapannya, kami masyarakat dan para nelayan di sini sangat senang dan sangat antusias untuk mendukung kegiatan relawan dan juga mendukung Pak Ganjar untuk lebih maju ke depannya. Kami pasti siap dukung karena relawan Pak Ganjar ini yang terbaik," ungkap Sakarias.

GANJAR TERUS DISERANG DENGAN KEBOHONGAN "JATENG PROVINSI TERMISKIN?"

 

Ada berita gorengan baru yang menyerang Ganjar Pranowo. Berita ini dimulai dari angka statistik yang salah diterjemahkan. Yaitu pada pendapatan perkapita rata-rata penduduk.

Data itu menunjukan pendapatan perkapita rata-rata penduduk Jawa Tengah tergolong lebih rendah dibanding provinsi lain di pulau Jawa.

DKI misalnya, rerata pendapatan perkapita Rp274,7  juta setahun. Jawa Timur Rp60 juta setahun, Jabar Rp45 juta setahun, Banten Rp55 juta setahun, Jogjakarta Rp40 juta dan Jateng Rp38,7 juta setahun.

Apakah dengan angka itu bisa dikatakan Jateng sebagai provinsi termiskin? Belum tentu. Statistik bisa mengaburkan kondisi sebenarnya.

Begini. Pendapatan rata-rata perkapita itu dihitung dari seluruh pendapatan orang di satu daerah dibagi seluruh penduduk daerah tersebut.

Misal di sebuah kampung bernama Wan Bakul ada 100 orang warganya. 10 orang orang dikampung itu orang kaya dengan pendapatan Rp100 juta sebulan, yang 90 lainnya miskin melarat, dengan pendapatan cuma Rp1 juta  sebulan. 

Lalu ditanya, berapa pendapatan perkapita atau gaji rerata orang di kampung itu? Jawabnya adalah Rp 11 juta per bulan. Terdengar besar, kan?

Bandingkan dengan kampung Pak Uban. Jumlah penduduknya 100 orang juga. 50 orang pendapatannya Rp 5 juta sebulan. Sedangkan 50 orang lainnya berpendapatan Rp 3 juta sebulan.

Jadi berapa pendapatan perkapita warga kampung Pak Uban? Jawabnya adalah Rp 4 juta sebulan.

Apakah bisa diambil kesimpulan orang dikampung Pak Uban lebih miskin dibanding warga dikampung Wan Bakul? Kalau pembandingkan adalah pendapatan perkapita mungkin iya. Tapi kenyataannya berkata lain kan?

Ok, kalau itu angka sebenarnya, kita tanyakan sama warga DKI. Pendapatan perkapita warga DKI adalah Rp274 juta setahun. Artinya rerata orang DKI punya penghasilan Rp22 juta sebulan. Jika satu keluarga ada 4 orang. Artinya keluarga di DKI pendapatannya Rp 88 juta sebulan.

Ayo, tanya sama orang DKI berapa keluarga di Jakarta yang total penghasilannya Rp88 juta sebulan? Tanya ke kanan kirimu warga DKI.

Kalau dari 10 keluarga di Jakarta yang kamu tanyakan pendapatannya ternyata di bawah itu, artinya memang kesejahteraan warga DKI tidak bisa digambarkan dari pendapatan perkapitanya itu yang Rp274 setahun.

Kalau DKI Jakarta pendapatan perkapitanya tinggi, itu wajar saja. Seluruh kantor pusat konglomerat ada di Jakarta. BUMN besar ada di Jakarta.

Itu mengakibatkan pabrik-pabrik yang beroperasi di Jateng atau Jabar, misalnya, penghitungan pendapatannya dijadikan pendapatan orang Jakarta. Karena kantor pusatnya di Jakarta.

Artinya dengan kenyataan itu, penghitungan pendapatan perkapita seorang pengemudi ojeg online di Jakarta otomatis naik. Menjadi Rp88 juta sebulan.

Dalam teori makro, kenyataan ini bisa dilihat dari indeks rasio gini yang menggambarkan kesenjangan pendapatan antar warganya. Semakin  besar angka ini, akan semakin senjang juga pendapatan warganya. Artinya ada yang kaya raya, tetapi banyak juga yang melarat.

Contohnya kayak di kampung Wan Bakul tadi. Dengan pendapatan perkapita rerata Rp 11 jutaan. Padahal 90 orang penduduknya cuma berpenghasilan Rp1 juta sebulan.

Di Jakarta, Jabar atau Jatim indeks kesenjangan mencapai lebih dari 0,4. Sementara di Jateng indeks kesenjangannya hanya 0,36. Dengan patokan angka 1 sebagai titik ekstrim. Ini bisa dibaca kesenjangan pendapatan di Jateng lebih rendah dibanding dengan wilayah lain.

Contohnya itu tadi, Kampung Pak Uban yang pendapatan per kapita rata-rata Rp 4 juta.

Itulah kenyataannya. Penghitungan pendapatan perkapita sekali lagi gak bisa dijadikan patokan tingkat kemiskinan.

Lagi pula, pada saat pandemi banyak terjadi PHK di industri-industri di Jabar dan DKI. Sebagian yang kena PHK pulang kampung ke Jateng. Otomatis ada penambahan warga Jateng dan terjadi pengurangan warga Jakarta dan Jabar.

Penambahan jumlah penduduk ini akan menjadi penambah angka pembagi. Jadi wajar saja jika angka pendapatan perkapita rata-rata semakin kecil.

Yang ingin saya sampaikan, jika mau mengukur kinerja seorang kepala daerah, ukur dari berapa besar meningkatan yang dia raih di daerahnya setelah dia memegang tampuk kepemimpinan.

Pada tahun 2021 misalnya, Ganjar berhasil menurunkan jumlah rakyat miskin di daerahnya sebesar 0,54%. Bandingkan dengan Anies yang hanya berhasil menurunkan penduduk miskin di daerahnya 0,06%. Atau Jabar yang hanya turun 0,043%.

Itu saja sudah bisa menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat Jateng mulai merata.

Atau coba lihat dari angka pertumbuhan ekonomi Jateng. Dari 2016 sampai 2019 angka pertumbuhan ekonomi Jateng di atas rerata nasional. Setelah agak drop pada 2020 karena pandemic, pada 2021 pertumbuhan ekonomi di Jateng mencapai 3,32%. Sedangkan pada tahun yang sama di Jakarta angkanya hanya 2,36%.

Sebetulnya inti dari persoalan angka-angka ini begini. Jika yang didorong adalah industri skala besar, memang akan terjadi pelonjakan pendapatan satu daerah. Tapi hal itu beresiko pada terjadinya kesenjangan.

Namun jika pemerintahnya mendorong usaha-usaha skala kecil, memang angka pendapatan perkapita tidak melonjak drastic. Tetapi kesejahteraan akan dinikmati oleh sebagian besar warganya.

Saya ingin menggambarkan satu saja perbandingan. DI Jakarta Gubernurnya gembar-gembor dengan program DP rumah 0%. Dijadikan program unggulan.

Berapa realisasinya selama hampir 5 tahun ini? Dari target 200 ribu unit rumah, baru terealiasi 0,6% atau sekitar 1000 unit. Itu juga dengan terseret kasus KPK dalam pengadaaan tanahnya.

Gubernur Jateng, sejak menjabat sudah menjalankan program perbaikan rumah warganya. Selama 8 tahun masa kepemimpinannya lebih dari 1 juta unit rumah di Jateng yang diperbaiki.

Tanpa gembar-gembor. Tanpa ada urusan dengan KPK. Tanpa banyak cingcong.

Saya lebih suka menilai seorang pemimpin bekerja serius tanpa banyak omong. Tanpa gembar gembor sebakul. Tapi hasilnya nyata. Ketimbang gede bacot prestasi memble.

"Mas, hasil jualanku cuma 5 juta sebulan. Karena saya warga Jakarta, otomatis aku dianggap kaya. Lumayan buat gaya0gaya di Kampung. Keren kan?," ujar Abu Kumkum.

GANJAR GELONTORKAN RP 247,6 MILIAR UNTUK INSENTIF GURU NGAJI DAN MADRASAH DINIYAH

 

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo telah memberikan insentif kepada 206.302 guru ngaji dan madrasah diniyah (madin) sepanjang 2022. Adapun, insentif guru ngaji dan madin 2022 dianggarkan sebanyak Rp 247,6 miliar.

Ganjar mengatakan, insentif guru ngaji dan madin tersebut merupakan komitmen Pemprov Jateng untuk mensejahterakan pengajar keagamaan. Sebab itu, Ganjar menyebut pihaknya telah menggenjot penyerapan anggaran untuk menyalurkan insentif ini.

"Akhir tahun kita genjot semuanya. Pokoknya OPD-OPD yang masih merah, belum selesai, sekarang kita genjot. Beberapa hal yang bisa kita kejar, bisa kita kejar. Termasuk eksekusi itu (insentif guru ngaji dan madin)," kata Ganjar di Puri Gedeh, Kota Semarang, Jateng, Kamis (29/12/2022).

Menurut Ganjar, penyerapan anggaran ini tidak sulit dilakukan melalui kerja-kerja dan birokrasi yang profesional. Dalam dua minggu terakhir, pihaknya terus menggenjot penyerapan anggaran dari program-program lain.

"Maka kita kejar ini masih ada beberapa hari. Jadi sudah dua minggu ini setiap hari ngejar itu, serapan anggaran termasuk pendapatan," kata Ganjar.

Ganjar mengatakan, penyerapan anggaran mesti digenjot sampai akhir tahun 2022. Ganjar menyebut penyerapannya sudah hampir rampung.

"Kita serapannya sudah 80 sekian (persen), tapi pendapatan sudah 97-an. Makanya kita mau coba kejar di waktu-waktu terakhir itu," tandas ganjar.

Jumlah Penerima Terus Bertambah

Adapun, Ganjar memberikan sebesar Rp 1,2 juta per tahun kepada guru ngaji dan madin melalui program insentif. Sejak awal bergulirnya program pada 2019, penerima insentif guru ngaji dan madin terus bertambah setiap tahunnya.

Pada 2019, penerima insentif ini sebanyak 171.131 guru ngaji dan madin. Jumlahnya bertambah pada 2020 menjadi 204.125, bertambah lagi di 2021 menjadi 205.655, dan terakhir di 2022 kembali bertambah menjadi 206.302 penerima.

GANJAR LIBATKAN MASYARAKAT GOTONG ROYONG MENCEGAH STUNTING PADA ANAK

 

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyerukan Gong Ceting di hadapan puluhan ibu-ibu dan remaja Wonosobo, Jateng. Gong Ceting adalah singkatan dari Gotong Royong Cegah Stunting.

Ganjar menjelaskan, Gong Ceting merupakan program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo untuk menangani stunting. Khususnya melalui gerakan gotong royong masyarakat.

"Menurut saya bagus sehingga kalau nanti dana desanya katakanlah tidak tercover, secara politik desa rumit, gotong royongnya digerakan," kata Ganjar di Posyandu Desa Gondowulan, Kepil, Kabupaten Wonosobo, Jateng, Kamis (29/12/2022).

Melalui gerakan gotong royong ini, Ganjar meyakini penyelesaian masalah stunting di Jateng akan lebih cepat. Pasalnya, kata Ganjar, kekuatan civil society lewat kepedulian yang digalakan bersama-sama akan melahirkan generasi sehat.

"Yang tidak mampu ada berapa orang? Itu masuk kategori yang perlu dibantu. Siapa yang bantu? Desa. 'Desa ngga ada Pak dananya', gotong royong. Kalau berat, satu orang diampu 5 keluarga. Kalau perlu satu orang diampu 10 keluarga," katanya.

Di Posyandu Gondowulan, Ganjar juga menekankan pentingnya pencegahan stunting bagi para ibu hamil dan anak. Ganjar pun menyebut pencegahan stunting juga bisa dilakukan sejak dini, dimulai dari usia pelajar yang mulai menstruasi.

"Maka tadi saya senang karena dapat informasi ada dua pelajar SMP yang setiap Jumat dikasih pil penambah darah. Itu disiapkan betul. Cara-cara ini bagian dari kita mencegah dari jangka yang sangat panjang," kata Ganjar.

Ganjar berharap, program penanganan stunting akan lebih masif lagi dengan metode Gong Ceting. Ganjar pun meminta peran serta mahasiswa kesehatan untuk menerapkan one student one client, alias satu mahasiswa mendampingi satu ibu hamil.

"Maka sejak mereka hamil diwajibkan agar ada yang memantau. Maka one student one client, mahasiswa bisa layani satu-satu itu bagus," pungkasnya.

Sebagai informasi, angka stunting Jateng terus menunjukkan penurunan di bawah kepemimpinan Ganjar. Setelah Ganjar memimpin Jateng, angka stunting turun menjadi 31 persen pada 2018, dan menjadi 19,9 persen pada 2021. Ganjar menargetkan penurunan stunting 3 persen per tahun.

GANJAR PERINGKAT SATU TOKOH YANG MAMPU SEJAHTERAKAN MASYARAKAT

 

Institut riset dan konsultan sosial, ekonomi dan politik nasional, Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) telah menyelenggarakan survei nasional yang bertajuk ‘Refleksi Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik Menjelang Pemilu 2024’ dari 18-26 Desember 2022.

Dalam hal ini survei dilakukan dengan menggunakan metode Multistage Random Sampling (MRS), wawancara langsung terhadap 1220 responden dari 38 persen di Indonesia.

Adapun Margin of Error (MoE) 2,9 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen selama proses survei berlangsung.

Berdasarkan hasil survei tersebut ditemukan bahwa mayoritas masyarakat mengaku cukup puas dengan kinerja Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan yakni 53 persen sedangkan yang merasakan ketidakpuasan berada di 42 persen, serta yang tidak menjawab atau tidak tahu hanya 5 persen.

“Hal ini terlihat dari kepuasan masyarakat terhadap kebijakan perlindungan sosial Pemerintah seperti penyaluran bantuan sosial BLT BBM, PKH, dan Sembako sepanjang tahun 2022,” ucap Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa, Kamis 29 Desember 2022.

Kepuasan terhadap kebijakan perlindungan sosial Pemerintah ini mencapai 64 persen walaupun ada 26 persen yang tidak puas atas kebijakan tersebut, serta 4 persen yang tidak ingin menjawab atau tidak tahu mengenai hal ini.

Sehingga mayoritas masyarakat menginginkan agar subsidi alternatif tetap diberikan untuk meningkatkan dan menjaga tingkat kesejahteraan tahun 2023.

Ada 61 persen yang berharap agar kebijakan tersebut berlanjut pada tahun 2023, sedangkan yang kurang setuju ada 30 persen, yang ragu-ragu 1 persen, dan yang tidak menjawab atau tidak tahu 2 persen.

Kemudian tingkat kepuasan publik terhadap kebijakan Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, Kehidupan Beragama dan Toleransi, serta Solidaritas Sosial lain cukup tinggi.

“Terpotret bahwa dari adanya 56 persen yang mengaku puas terhadap kebijakan Pemerintah soal ini,” kata Herry Mendrofa.

Di sisi lain ada 42 persen yang tidak puas atas perlakuan Pemerintah terhadap kehidupan beragama dan toleransi, serta Solidaritas sosial lainnya, Hanya 2 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu.

Selain itu masyarakat memberikan penilaian terhadap figur atau tokoh yang dianggap memenuhi harapan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Hasilnya, menempatkan Ganjar Pranowo sebagai figur atau tokoh yang mumpuni dalam bidang ini dengan meraih 31,72 persen, disusul oleh Anies Baswedan yang meraup 30,08 persen,” tutur Herry.

Lalu ada nama Tri Rismaharini yang dipilih oleh 9,1 persen, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mendapatkan 7,13 persen, Airlangga Hartarto 6,15 persen, Erick Thorir sebesar 5,16 persen, Prabowo Subianto 5,08 persen.

Kemudian ada nama Andika Perkasa 0,9 persen, Hary Tanoesoedibjo 0,74 persen, Puan Maharani 0,41 persen, Muhaimin Iskandar 0,41 persen, La Nyala 0,33 persen, Zulkifli Hasan 0,25 persen, Ahmad Heryawan 0,25 persen, Anies Matta 0,08 persen, nama lain 0,9 persen, serta yang tidak menjawab atau tidak tahu 1,31 persen.

“Sementara untuk Partai Politik (Parpol) yang dianggap mampu memenuhi harapan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan yakni PDI Perjuangan yang meraih 23,36 persen, lalu disusul oleh Partai Golkar yang mendapatkan 18,28 persen, dan Partai Demokrat 17,13 persen,” ujar Herry.

Kemudian Partai Gerindra sebesar 10,08 persen, PKB 8,28 persen, Partai Nasdem 7,3 persen, PKS 5,98 persen, Perindo 4,34 persen, PAN 1,72 persen.

Lalu PPP hanya mendapat 1,07 persen, PSI 0,41 persen, Partai Hanura 0,25 persen, Partai Buruh 0,16 persen, PBB 0,16 persen, Partai Gelora 0,08 persen, sedangkan publik tidak memberikan pilihan pada Partai Garuda dan PKN. Praktis, 1,39 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu.

COVID-19 DI INDONESIA SUDAH MELANDAI, JOKOWI CABUT PPKM

 

Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan bahwa pemerintah menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai hari ini, Jumat (30/12/2022).

"Lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Jokowi beralasan, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia sudah melandai, berkaca dari kasus harian Covid-19 pada 27 Desember 2022 yang hanya 1,7 kasus per 1 juta penduduk.

Ia menyebutkan, positivity rate mingguan juga sudah berada di angka 3,3 persen, kemudian bed occupancy rate 4,79 persen, serta angka kematian 2,39 persen.

Angka tersebut, kata Jokowi, berada di bawah standar Badan Kesehatan Dunia sehingga pemerintah memutuskan untuk menghentikan PPKM.

"Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat," kata dia. Adapun pencabutan PPKM ini akan dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022.

AKOMODASI PERMINTAAN BURUH, JOKOWI TERBITKAN PERPPU CIPTA KERJA

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah mengatur ulang ketentuan mengenai tenaga alih daya atau outsourcing dalam Peraturan Pengganti Undang-undang atau Perpu Cipta Kerja. Perubahan ini mengakomodasi permintaan serikat pekerja atau buruh.

"Permintaan serikat buruh adalah alih daya (outsourcing) dibatasi untuk sektor tertentu dan kita ikuti. Kalau sebelumnya dibuka total seluruh sektor, sektor itu nanti tertentu saja,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara virtual, Jumat, 30 Desember 2022.

UU Cipta Kerja sebelumnya mengganti istilah outsourcing menjadi alih daya. Dalam beleid itu, tidak ada batasan terhadap jenis pekerjaan yang di-outsourcing-kan. Selain itu, tidak ada penegasan atas kesamaan jaminan hak dan perlindungan bagi pekerja di kelompok outsourcing.

Airlangga menuturkan ketentuan detail mengenai tenaga alih daya akan diatur dalam peraturan pemerintah sebagai turunan dari Perpu. “Kami masukkan ke PP, segera,” katanya.

Selain itu, Airlangga mengklaim Perpu Cipta Kerja  telah mengakomodasi permintaan buruh soal pengupahan. Pemerintah memasukkan unsur inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya beli masyarakat sesuai daerahnya sebagai penghitung besaran upah.

“Jadi akan ada indeksnya,” ucap Ketua Umum Partai Golkar itu. Airlangga menyatakan pemerintah telah membahas penerbitan Perppu bersama stakeholder. Ia berharap Perpu pengganti UU Cipta Kerja ini akan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.

“Pengusaha selama ini wait and see terhadap kepastian hukum dan UU Cipta Kerja,” ucap dia.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi resmi meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. UU ini diumumkan penerbitannya pada 30 Desember 2022.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah memutus Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja cacat formil. Amar putusan MK berbunyi beleid sapu jagat itu inkonstitusional bersyarat dan pemerintah serta DPR diberi waktu hingga dua tahun untuk memperbaiki undang-undang.

JOKOWI OPTIMIS INDONESIA AKAN JADI JUARA AFF TAHUN INI

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap memuji penampilan Timnas Indonesia meski ditahan imbang Thailand pada lanjutan Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis (29/12).

Untuk kali kedua beruntun Presiden Jokowi menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Namun berbeda dari laga pertama saat menang atas Kamboja 2-1, Indonesia ditahan imbang Thailand 1-1 pada laga pertama.

Jokowi memuji permainan tim asuhan Shin Tae Yong meski tidak mampu mengalahkan Thailand yang tampil dengan sepuluh pemain sejak pertengahan babak kedua.

"Ya, bagus, bagus, bagus. Seluruh pemain Timnas kita sudah mati-matian dan hasilnya sudah kita lihat, 1-1," ujar Jokowi usai laga Indonesia vs Thailand.

"Saya kira yang paling penting bisa masuk semifinal, masuk final, itu yang kita harapkan," sambung Presiden Jokowi.

Hasil imbang melawan Thailand membuat Timnas Indonesia harus meraih kemenangan atau imbang melawan Filipina di laga terakhir fase grup, Senin (2/1), untuk memastikan langkah ke semifinal Piala AFF 2022.

Jokowi kemudian mengungkapkan keyakinan Timnas Indonesia bisa menjadi juara Piala AFF untuk kali pertama pada edisi kali ini.

"Optimistis dong, mainnya bagus banget kayak begitu," ujar Jokowi.

Dalam unggahan terbaru di akun Instagram, Jumat (30/12), Presiden Jokowi juga mengungkapkan harapannya Timnas Indonesia bisa melangkah ke final Piala AFF 2022.

"Menyaksikan laga Piala AFF antara timnas sepak bola Indonesia melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kemarin. Hasilnya imbang 1-1. Timnas Indonesia telah berjuang dengan keras. Semoga terus melaju hingga babak final turnamen Piala AFF tahun ini," tulis Jokowi.

Selanjutnya Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di Stadion Rizal Memorial, Manila, Senin (2/1). Indonesia punya peluang sangat bagus untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2022 saat melawan Filipina.

JOKOWI ANCAM MAFIA TAMBANG CABUT RIBUAN SURAT IZIN TAMBANG ILEGAL

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menggebrak dunia pertambangan Indonesia, nyali para pemilik perusahaan pertambangan mineral dan batu bara dibuat ciut oleh kebijakannya di awal tahun 2022 ini tepatnya bulan Januari 2022.

Gebrakan Presiden Jokowi menjadi rentetan peristiwa besar dan penting di tahun 2022 ini. Karena Jokowi berani mencabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik mineral maupun batu bara.

Kebijakan Presiden Jokowi laksana 'tangan besi' dalam artian positif sebagai pemimpin negara ini. Tangan besi yang dimaksudkan adalah Presiden Jokowi berani dan tegas menindak ribuan tambang yang saat ini tidak memberikan manfaat kepada negara.

Maklum, ribuan pemegang IUP pertambangan tersebut tidak pernah menyampaikan rencana kerjanya, padahal izin usahanya sudah bertahun-tahun diberikan. Sehingga, pemerintah tidak mengetahui pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dari ribuan tambang tersebut.

Asal tahu saja, kebijakan Presiden Jokowi mencabut ribuan IUP pertambangan itu buntut dari krisisnya pasokan batu bara yang dialami oleh PT PLN (Persero) pada awal Januari 2022. Kritisnya batu bara untuk pembangkit listrik PLN membuat pemerintah harus menyetop kegiatan ekspor batu bara selama sebulan sejak 1 Januari hingga 31 Januari 2022.

Yang paling penting, kata Presiden Jokowi, dari kebijakannya mencabut ribuan IUP pertambangan itu, pihaknya ingin memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar terjadi pemerataan, transparan, dan adil untuk mengoreksi ketimpangan ketidakadilan dan kerusakan alam.

"Izin-izin pertambangan, kehutanan dan juga penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh. Izin yang tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain, yang tidak sesuai peruntukkan dan peraturan kita cabut," tandas Presiden Jokowi dalam Konfrensi Persnya pada waktu itu atau, Kamis (6/01/2022).

Jokowi juga pada saat itu mengingatkan bahwa pemerintah mewajibkan perusahaan swasta, BUMN beserta anak perusahaannya yang bergerak baik di bidang pertambangan, perkebunan maupun pengolahan sumber daya alam lainnya untuk menyediakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu, sebelum melakukan ekspor.

Hal itu sudah menjadi amanat dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. "Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tegas Jokowi.

Ratusan Pemegang Tambang Ajukan Keberatan

Atas kebijakannya mencabut sebanyak 2.078 IUP itu, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, ada sebanyak sekitar 700-an perusahaan mengajukan keberatan. Nah, dalam prosesnya, Kementerian yang dipimpin Bahlil Lahadalia ini melakukan peninjauan dalam beberapa tahapan.

Pertama, meninjau sekitar 213 izin dan telah mengembalikan IUP kepada 83-90 perusahaan. Kedua, memproses sekitar 213 izin dan 115 diantaranya masuk kriteria untuk dikembalikan izin usahanya. Ketiga, akan meninjau sekitar 300 perusahaan.

Setelah itu, ia akan memproses 2.015 izin pada tahap kedua dengan 115 diantaranya telah memenuhi persyaratan pemulihan izin. Ia menyebut, kalau jumlah ini rata-rata adalah pengusaha skala kecil dan menengah.

Menteri Bahlil menyampaikan, bahwa saat ini IUP pertambangan yang dicabut kebanyakan adalah galian C yang merupakan pengusaha UMKM di daerah. "Kalau memang yang benar-benar itu kita harus kembalikan (izinnya), jangan kita zalim pada pengusaha, jadi yang betul-betul yang tak memenuhi kaidah, norma, dan tujuan dalam pemberian izin itu yang kita lakukan pencabutan," tandas Bahli.

JOKOWI TETAPKAN 10 PSN BARU, SENILAI RP 265 TRILIUN

 

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menetapkan 10 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru dan empat proyek yang disesuaikan nomenklaturnya dalam daftar PSN.

"Nilai dari PSN baru ini diperkirakan mencapai Rp 265 triliun," kata Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo dalam media gathering di Jakarta, Jum'at (23/12).

Adapun ke 10 PSN tersebut terdiri; dari Pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi (Provinsi Jambi); Kawasan Industri Tanjung Sauh (Provinsi Kepulauan Riau). Lalu, Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park (Provinsi Sulawesi Tenggara); Kawasan Industri Motui (Provinsi Sulawesi Tenggara); Kawasan Industri Kendari (Provinsi Sulawesi Tenggara); Kawasan Industri Pulau Ladi (Provinsi Kepulauan Riau).

Selanjutnya, Kawasan Industri Pupuk Fakfak (Provinsi Papua Barat); Bendungan Karangnongko (Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur); Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) dan Compression (UCC Project) di Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat); dan Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro (Provinsi Jawa Timur).

Sementara, empat proyek yang disesuaikan nomenklaturnya dalam daftar PSN adalah: Light Rail Transit (LRT) Jakarta International Stadium – Kelapa Gading dan Velodrome – Manggarai (Provinsi DKI Jakarta); Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Methanol, Ammonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat).

Kemudian, Program Ketenagalistrikan – Pembangunan PLTA Mentarang (Provinsi Kalimantan Utara); Program Percepatan Pengembangan Wilayah – Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara (IKN) dan Infrastruktur Pendukung Ibu Kota Negara (Provinsi Kalimantan Timur).

Sesuai arahan Presiden Jokowi, program/proyek yang dapat dimasukkan dalam daftar PSN adalah program/proyek yang dapat diselesaikan paling lambat Semester I tahun 2024 (dapat dipastikan waktu penyelesaiannya), dan pembiayaan tidak menggunakan APBN serta dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

"Ini untuk menghindari agar tidak ada proyek mangkrak," terang Wahyu

Wahyu menegaskan, PSN baru ini sudah memenuhi kriteria strategis karena memiliki peran strategis terhadap perekonomian regional dan nasional, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan kedaulatan nasional.

Juga memiliki dampak positif atas produk domestik bruto (PDB), pengurangan pengangguran, sosial-ekonomi, dan lingkungan hidup serta memiliki keselarasan antar berbagai sektor infrastruktur atau saling mendukung dan distribusi atau sebaran proyek di seluruh wilayah Indonesia.

"Selain itu, tujuan penambahan proyek PSN ini difokuskan untuk menarik investasi swasta dan mendorong hilirisasi industri sebagai perwujudan arahan Presiden," ujar Wahyu.

PENGAMAT: DUET GANJAR-PRABOWO SANGAT MUNGKIN DALAM PILPRES 2024

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, duet Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sangat mungkin terjadi pada Pemilihan Presiden 2024. Agung menilai, duet Ganjar-Prabowo memiliki peluang menang yang besar pada Pilpres 2024.

"Duet Ganjar-Prabowo atau Prabowo-Ganjar sangat mungkin terealisi karena memiliki peluang menang yang besar saat berhadapan dengan Anies atau siapa pun lawannya," ujar Agung saat dimintai konfirmasi, Selasa (27/12/2022).

Agung menyoroti elektabilitas yang dimiliki Prabowo, Ganjar dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Adapun Cak Imin merupakan rekan koalisi Prabowo saat ini untuk menghadapi Pemilu 2024. Dia mengingatkan Prabowo bahwa Cak Imin memiliki masalah yang serius terkait keterpilihannya, baik sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres). Jika Prabowo ingin maju lagi di Pilpres 2024, maka artinya ini merupakan kali keempat,  Prabowo mencalonkan diri.

Sehingga, Agung melihat arahan untuk menang menjadi penting bagi Prabowo ketimbang hanya sebagai penggembira semata di pemilu kali ini. Dia mengatakan, bersama Ganjar yang merupakan politikus PDI-P, peluang menang Prabowo terbuka walaupun hanya sebagai cawapres. Hal itu karena melihat elektabilitas Ganjar yang semakin meningkat pada tahun ini. Sementara itu, elektabilitas Prabowo justru mengalami tren penurunan di berbagai lembaga survei.

"Karena pada 2019, saat Prabowo kalah, ia rela menerima skema sebagai Menhan. Ini berarti bahwa pada 2024 saat skenario hanya sebagai cawapresnya Ganjar, tentu bukan masalah berarti. Karena pada prinsip politiknya posisi Prabowo tetap naik kelas," jelas Agung.

Sementara itu, dalam konteks koalisi, poros PDI-P dan Gerindra sangat terbuka untuk terbentuk karena kedua partai memiliki hubungan positif walaupun pernah memasuki masa surut. Hal tersebut terbukti dengan berkenannya Prabowo menerima proposal politik usai kalah dalam pertarungan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 sebagai menteri di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bak gayung bersambut, relasi yang sempat renggang sebelumnya malah kini makin intim. Karena Prabowo menunjukkan loyalitas politiknya kepada Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati baik saat berperan sebagai Menhan maupun Ketua Umum Gerindra ketika berhadap-hadapan dengan kubu oposan," imbuhnya.

 

DI ERA GANJAR PELAYANAN PUBLIK JATENG SEMAKIN BAIK DAN BERKUALITAS

Ombudsman sebagai badan pengawas pelayan publik, menilai layanan publik Pemprov Jateng di bawah Kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo semakin baik. Indikasi itu dilihat dari layanan kesehatan dasar seperti puskesmas, layanan perizinan, serta akses pelaporan yang semakin mudah dijangkau.

Dengan layanan yang diberikan Pemprov Jateng, Ombudsman RI memberikan penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2022. Penghargaan itu diterima Sekda Jateng Sumarno, di Jakarta, Kamis (22/12/2022) lalu. Predikat tersebut menunjukkan Pemprov Jateng bisa melayani warga dengan komitmen mudah, murah, dan cepat.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah Siti Farida mengungkapkan, Jateng sempat berada pada zona kuning layanan publik. Kemudian pengawasan internal dan eksternal yang melibatkan Biro Kepegawaian, Inspektorat, serta Ombudsman dilakukan.  Tidak lupa, kritikan masyarakat sebagai pengguna layanan, menjadi kompas agar pelayan publik berbenah.

Farida berkisah, pada 2021 tren layanan publik di Jateng semakin positif. Sempat berada di zona kuning pada 2021, kini kualitas pelayan publik berada di zona hijau.

“Pemprov Jateng mengalami peningkatan signifikan. Tahun 2021 berada di zona kuning, karena dinas teknis seperti Dinkes dan Disdik yang kita nilai belum berbenah. Namun kemudian di 2022 Dinkes Jateng jadi pengungkit (penilaian). DPMPTSP Jateng jadi leading sector, pelayanan terapadu mudah diakses, cepat, serta murah,” ujarnya Senin (26/12/2022).

Farida mengatakan, pembenahan layanan tidak terlepas dari kritik yang disampaikan oleh masyarakat melalui beberapa kanal aduan Pemprov Jateng, seperti LaporGub dan melalui media sosial. Hal itu menurutnya menjadi feedback positif, karena pemerintah membuka diri terhadap kualitas layanan yang diberikan.

“Itu sangat efektif, karena kemudian ketika memberikan layanan ada komitmen memberikan layanan prima supaya tidak diviralkan. Ketika ada masalah, kita persuasi kepada pemberi layanan dan penerima layanan, agar melapor ke Ombudsman agar semuanya bisa diselesaikan dengan happy ending,” imbuhnya.

Perlu diketahui, Pemprov Jateng berkomitmen melakukan pelayanan cepat dan terpadu. Satu di antaranya dengan didirikannya 22 Mal Pelayanan Publik yang tersebar di 13 kabupaten dan kota. Di sisi kesehatan, terdapat 878 Puskesmas hingga 2020 yang tersebar di 35 kabupaten/ kota.

 

SELAMA TAHUN 2022 GANJAR PRANOWO RAIH 30 PENGHARGAAN

Dua periode memimpin Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo banyak menorehkan prestasi di tingkat regional maupun nasional.

Berbagai penghargaan telah berhasil diraih provinsi dengan jumlah penduduk hampir 35 juta jiwa itu. Tercatat dalam waktu satu tahun ini, Ganjar telah membawa Jawa Tengah meraih setidaknya 30 penghargaan.

Meski meraih banyak prestasi dan penghargaan selama tahun 2022 ini, Ganjar Pranowo tetap membumi.

Dalam berbagai kesempatan usai menerima penghargaan, gubernur berambut putih itu selalu mengatakan bahwa penghargaan yang diterima merupakan hasil kerja keras kawan-kawan di Pemprov Jateng dan bupati/walikota, serta seluruh masyarakat Jawa Tengah. Ia menilai penghargaan yang didapatkan saat ini merupakan pendorong agar ke depan bisa lebih baik lagi.

“Banyak peran yang ditorehkan oleh kawan-kawan di sana sehingga Jawa Tengah bisa menjadi yang terbaik. Prestasi ini tentu tidak lepas dari kerja kawan-kawan siang-malam. Inovasi dari kawan-kawanlah yang membuat Jawa Tengah bisa berprestasi. Kita tidak boleh terlena. Ada tanggung jawab besar dari setiap penghargaan yang diterima, artinya kita masih harus bekerja keras untuk menjadi lebih baik. Initinya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Jawa Tengah,” kata Ganjar dalam berbagai kesempatan.

Berikut deretan penghargaan yang diterima Ganjar Pranowo dan Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2022:

1. 17 Januari 2022: Ganjar Pranowo menerima tiga penghargaan dari Baznas RI, yaitu sebagai Gubernur Pendukung Gerakan Zakat Indonesia, Provinsi dengan koordinasi pengelolaan zakat terbaik BAZNAS RI, Provinsi/Kabupaten/Kota dengan inovasi pengumpulan zakat terbaik. Penghargaan diserahkan oleh Ketua Baznas RI Nur Ahmad di The Sultan Hotel Jakarta.

2. 18 Januari 2022: Menerima penghargaan Terbaik Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2021 dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penghargaan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo karena Jateng berhasil mendapat nilai terbaik dari 17 provinsi lain dan membuat beragam program kredit usaha rakyat dengan menggandeng partisipasi berbagai pihak.

3. 17 Maret 2022: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima penghargaan dari Koalisi Dog Meat-Free Indonesia atas keseriusannya dalam mendukung kampanye bebas daging anjing di Provinsi Jawa Tengah.

4. 25 Maret 2022: PWI Jateng memberikan penghargaan diberikan atas dedikasi Ganjar Pranowo dalam meningkatkan kemampuan wartawan melalui kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang rutin dilaksanakan di Jawa Tengah.

5. 26 Maret 2022: Penghargaan Influencer Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional di Jawa Tengah dari Kapolri karena Povinsi Jawa Tengah memberikan dukungan terhadap Polri dalam penerapan ETLE.

6. 5 April 2022: Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan SAKIP AWARD 2021 dari Kemenpan-RB. Provinsi yang dipimpin Ganjar Pranowo itu menerima SAKIP Award dengan nilai A, sama seperti tahun sebelumnya.

7. 20 April 2022: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meneirma penghargaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) karena aktif melakukan beragam inovasi dan mendorong terbentuknya BRIDA di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah.

8. 24 Mei 2022: Penghargaan Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terbaik 2022 dari Kementerian Ketenagakerjaan. Menaker Ida Fauziah saat menyerahkan penghargaan mengatakan Gubernur Ganjar Pranowo dinilai berhasil membina usaha-usaha penerapan K3 di wilayah Jawa Tengah.

9. 25 Mei 2022: Gubenur Ganjar Pranowo menerima penghargaan Opini WTP ke-11 BPK RI. Kepala BPK RI perwakilan Jateng, Ayub Amali, saat menyerahkan penghargaan menjelaskan BPK melihat adanya efektifitas aplikasi samsat online dan kepenatausahaan aset. BPK juga melihat terjadi peningkatan SilPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) 66 persen dari tahun sebelumnya. SiLPA Jateng tahun 2021 adalah Rp1,43 triliun.

10. 14 Juni 2022: Penghargaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dari BPKP. Kepala BPKP Jateng, Tri Handoyo, saat penyerahan penghargaan kepada Ganjar Pranowo mengatakan kualitas sistem pengendalian internal dinilai baik sehingga SDM di Pemprov Jateng dapat mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan taat kepada regulasi.

11. 14 Juni 2022: Gubernur Ganjar Pranowo juga menerima Penghargaan Manajemen Risiko Indeks Level III dari BPKP. Pemprov Jateng dinilai sudah melakukan pengelolaan risiko yang jumlahnya banyak dengan baik. Tidak banyak provinsi di Indonesia yang bisa mencapai level III.

12. 20 Juli 2022: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Jawa Tengah berhasil meraih peringkat pertama untuk kategori pemerintah provinsi, diikuti Jawa Barat peringkat dua, dan Jawa Timur peringkat tiga.

13. 14 Agustus 2022: menerima penghargaan sebagai Provinsi dengan Produksi Padi Terbesar Kedua Tingkat Nasional tahun 2021. Penghargaan dari Kementerian Pertanian itu diberikan karena Ganjar berhasil mendorong produksi padi di Jawa Tengah mencapai 9.618.657 ton.

14. 6 September 2022: Gubernur Ganjar Pranowo menerima tiga penghargaan sekaligus dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pertama, Special Mention Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian . Kedua, peringkat 4 atas capaian dalam Penerapan Pemanfaatan Data-Sistem Informasi dan CAT. Ketiga, peringkat 4 atas capaian dalam Implementasi Penerapan Manajemem Kinerja.

15. 9 September 2022: Gubernur Jawa Tengah menerima penghargaan dalam Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2022 yang diselenggarakan oleh Jawa Pos. Direktur Jawa Pos Semarang, Baehaqi, menjelaskan, penghargaan ini dilandasi oleh keinginan untuk memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berjasa memajukan negeri Indonesia, khususnya di Jateng. Terlebih pada era globalisasi dan digitalisasi seperti sekarang, semua dapat dengan mudah mendapat berbagai informasi secara cepat melalui berbagai platform media maupun media sosial.

16. 9 September 2022: Gubernur Ganjar Pranowo berhasil membawa Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan Lima Besar Nominasi Layanan Investasi Terbaik 2022 dari BKPM. Dalam uji petik diperoleh kesimpulan bahwa ada komitmen pemimpin yang bisa menyelaraskan seluruh OPD untuk mendukung kesuksesan di sektor investasi dan sarana dan prasarana yang nyaman, serta respon pemangku kebijakan yang cepat.

17. 12 Oktober 2022: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencetak hatrick karena memperoleh gelar tiga kali berturut-turut menyabet titel terbaik pertama pada ajang anugerah layanan investasi (ALI) 2022.

18. 21 Oktober 2022: Jawa Tengah meraih dua penghargaan dari Dewan Energi Nasional (DEN). Yakni, kategori Daerah Tercepat Pertama Penetapan Perda RUED (Rencana Umum Energi Daerah) dan Peringkat kedua Kategori Daerah yang Paling Aktif Mengkampanyekan Energi Bersih.

19. 28 Oktober 2022: Gubernur Ganjar Pranowo menerima penghargaan Nawacita Award Kategori Pembangunan Daerah Media Nawacita Indonesia.

20. 6 Desember 2022: Pemerintah Jawa Tengah kembali menerima predikat A dalam Hasil Evaluasi Reformasi di tahun 2022 dari Kementerian PANRB RI. Sebelumnya, provinsi yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo ini sudah empat kali mendapat predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) berturut-turut sejak 2018 lalu.

21. 7 Desember 2022: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dalam Anugerah Penghargaan Perempuan yang diselenggarakan oleh Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI).

22. 13 Desember 2022: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah pembina HAM terbaik. Kepemimpinan Ganjar mampu membuat 60 persen lebih kabupaten/kota di Jawa Tengah peduli pada Hak Azasi Manusia (HAM).

23. 14 Desember 2022: Gubernur Ganjar Pranowo kembali berhasil membawa Jawa Tengah sebagai pemerintah provinsi terbaik dalam keterbukaan informasi publik.

24. 16 Desember 2022: Provinsi Jawa Tengah menyabet juara pertama Railway Safety Awards 2022. Ajang ini merupakan apresiasi dari Kementerian Perhubungan bagi daerah yang ikut serta dalam pengamanan perlintasan sebidang perjalanan kereta api. Penghargaan tersebut diberi nama Abunawa Tama Sakatha Nirmala yang berarti Anugerah Utama Perkeretaapian yang Berkeselamatan.

25. 20 Desember 2022: Provinsi Jawa Tengah terpilih sebagai penyelenggara jalan terbaik oleh Kementerian PUPR. Dari hasil penilaian Kinerja Bidang Kebinamargaan dalam Penyelenggaraan Jalan, Jawa Tengah berada pada posisi teratas di Indonesia.

26. 23 Desember 2022: Jawa Tengah kembali terpilih sebagai provinsi terinovatif oleh Kementerian Dalam Negeri dalam Innovative Government Award (IGA) 2022.