Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) cuci tangan soal intervensi koalisi. Pernyataan Kamhar ini menimbulkan reaksi dan pembelaan dari pihak pro Jokowi.
Hal ini berawal saat Jokowi mengungkit tentang Istana yang selalu dikambinghitamkan dalam urusan politik. Jokowi khawatir jika nanti ada partai yang gagal koalisi, Istana yang disalahkan.
Atas pernyataan tersebut Kamhar menilai hal itu sebagai kegalauan Jokowi terhadap pilpres 2024. Selain itu menurutnya sejauh ini ada intensi dari presiden untuk ikut campur dengan proses politik.
"Ini menunjukkan kegalauan Pak Jokowi yang selama ini terlalu jauh ikut campur pada proses politik yang berjalan menuju Pilpres 2024. Publik masih mengingat pernyataan 'ojo kesusu' dan mengendorse beberapa nama sebagai capres menunjukkan Pak Jokowi memiliki intensi tertentu," kata Kamhar kepada wartawan, Kamis (22/12/2022).
Kamhar menuding pernyataan Jokowi soal koalisi sebagai bentuk pengkondisian. Publik, lanjut Kamhar, sudah dijustifikasi dengan pernyataan Istana tak ikut campur dan dia menilai hal itu sebagai upaya cuci tangan.
"Berdasarkan rekam jejak yang sudah-sudah, maka pernyataan ini patut diduga sebagai prakondisi untuk suatu 'operasi politik' penggagalan koalisi yang nantinya ini akan dijadikan sebagai justifikasi. Pernyataan ini terbaca sebagai upaya cuci tangan," kata Kamhar.
Politikus Demokrat ini menyarankan presiden untuk fokus menuntaskan tugasnya di akhir masa jabatan. Kamhar menyinggung, semestinya Presiden Jokowi meluruskan soal upaya penundaan Pemilu di momen ultah Hanura.
"Pada kesempatan tersebut jauh lebih relevan jika memberikan tanggapan atas pernyataan Ketua MPR-RI dan Ketua DPD-RI yang membuat pernyataan penundaan pemilu. Ini bisa menjadi kesempatan klarifikasi atas dugaan bahwa Istana berada dibalik pernyataan tersebut. Inilah yang berbahaya bagi demokrasi dan reformasi," kata dia.
PPP Minta Kamhar Tak Asal Bicara
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) meminta Kamhar tak asal bicara soal isu intervensi koalisi. Awiek menilai pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan urusan koalisi tidak terkait Istana sudah benar.
"Yang disampaikan Pak Jokowi itu sudah betul, bahwa terkait koalisi partai politik itu urusannya partai politik, bukan urusan Jokowi," kata Awiek, Kamis (22/12/2022).
Awiek menyebut semestinya Kamhar tak asal bicara soal Jokowi terkesan cuci tangan soal intervensi koalisi. Awiek meminta data atas tuduhan dari Kamhar Lakumani kepada Presiden Jokowi.
"Kalau kemudian ada yang gagal koalisi jangan salahkan Jokowi. Nah, Pak Kamhar itu, jangan asal ngomong, emang sudah ada intervensi? Memang sudah ada bukti? Kok tiba-tiba seolah-olah mengatakan bahwa Jokowi itu mengintervensi, seolah-olah," ujarnya.
Lebih lanjut, Awiek meminta Kamhar berpolitik dengan santun. Ia meminta pernyataan yang disampaikan harus benar-benar bijngomong saja, sebaiknya pakai data, tidak asal bicara. Politiklah yang santun, yang tidak menuduh pihak-pihak secara tidak bertanggung jawab," kata Awiek.
Faldo Maldini Heran Dengan Tudingan Kamhar
Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini heran dengan tudingan itu.
"Buruk muka, cermin dibelah. Nggak bisa menari, lantai yang disalahkan. Memang gampang menyalahkan Presiden. Semuanya salah Presiden, mudah bikin narasi begitu," kata Faldo kepada wartawan, Kamis (22/12/2022).
Faldo mengatakan, tidak ada yang salah dengan pernyataan Jokowi. Presiden, tegasnya, tidak bertanggungjawab atas gagalnya pembentukan koalisi.
Menurut Faldo, belum terealisasinya sebuah koalisi seharusnya ditanyakan kepada bakal kandidat calon presiden (capres) mereka beserta pimpinan partai politiknya.
"Kalau mau tahu kenapa koalisi belum terbentuk, harusnya tanya bakal kandidat ini, serius mau maju atau tidak. Kenapa mereka tidak berhasil? Tidak ada tanggung jawab Presiden, itu wewenang partai mengusulkan capres. Kalau bos parpol berhasil diyakinkan, ya tinggal daftar," tuturnya.
Untuk koalisi perubahan, Faldo menilai keseriusan Anies Baswedan untuk meyakinkan calon partai koalisi belum nampak. Hal itu dilihatnya dari belum adanya kesepakatan soal nama yang akan mendampingi Anies.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar