Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai tepat jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Menurut Boni, reshuffle kabinet dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan dan merespons potensi ancaman pada 2023.
"Sudah tepat jika segera melakukan reshuffle kabinet karena tahun depan, 2023 dalam hasil survei kami merupakan tahun yang berat dan gelap," ujar Boni usai diskusi dan rilis hasil survei LPI bertajuk "Potensi Ancaman 2023" di Hotel Aryaduta Semanggi, Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Boni menyebutkan terdapat sejumlah ancaman yang bakal dihadapi Indonesia pada 2023. Pertama, ancaman stabilitas dan resesi ekonomi yang akan mempengaruhi ketahanan ekonomi nasional. Kedua, menguatnya politik identitas yang dominan dipengaruhi faktor ideologi dan politik.
"Tahun 2023 merupakan tahun politik dan politisasi agama atau politik identitas bakal dimanfaatkan lagi untuk mendapatkan keuntungan elektoral," tegas Boni.
Ketiga, ancaman kekerasan horizontal dan separatisme Papua serta ancaman terorisme dan ideologi. Menurut Boni, ancaman tersebut bisa datang bersamaan sehingga dibutuhkan para pembantu presiden yang memiliki pemikiran yang strategis, kepemimpinan yang efektif, dan kebijakan yang tepat.
"Presiden Jokowi bisa melakukan reshuffle kabinet dengan mempertimbangkan ancaman-ancaman tersebut agar pembantu presiden merupakan tokoh yang memiliki pemikiran yang strategis, kepemimpinan yang efektif, dan kebijakan yang tepat," tegas Boni.
Selain itu, kata Boni, reshuffle kabinet juga dilakukan dengan merespons isu yang berkembang di publik terkait soliditas Kabinet Indonesia Maju. Menurut Boni, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf juga tidak perlu berpura-pura meyakinkan publik bahwa pemerintahan masih solid.
"Jangan pura-pura solid, padahal sebetulnya enggak. Jadi kita bukan eranya lagi munafik karena publik tahu ini kan era transparan semua orang tahu," kata Boni.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar