Presiden Joko Widodo(Jokowi) menginginkan presiden penggantinya yang terpilih dalam Pemilihan Presiden 2024 bisa melanjutkan kebijakan larangan ekspor mineral mentah yang sudah ia jalankan saat ini.
Harapan dikemukakannya supaya ke depan ekspor Indonesia tidak kembali ke era VOC atau kompeni pada 400 tahun lalu; dalam bentuk bahan mentah. Harapan juga disampaikannya supaya ekspor sumber daya alam ke depan dilakukan dalam bentuk jadi sehingga bisa menimbulkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.
Atas dasar keinginan itu, Jokowi mengatakan di setiap forum ia selalu mengulang-ulang soal kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintahannya. Termasuk, ancaman yang dihadapi dalam melarang ekspor itu; digugat Uni Eropa terkait larangan nikel ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
"Kenapa ini terus saya ulang-ulang, karena saya ingin presiden ke depan juga berani melanjutkannya. Tidak gampang ciut nyali, tidak gentar demi kepentingan bangsa dan negara," ucapnya dalam acara perayaan HUT PDIP ke-50 di JIExpo, Kemayoran, Selasa (10/1).
Jokowi bercerita kebijakan hilirisasi yang dijalankan di masa pemerintahannya terbukti dalam menciptakan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri. Untuk nikel saja misalnya.
Sebelum pemerintahannya melarang ekspor nikel mulai 1 Januari 2020 lalu, nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari ekspor produk tersebut hanya US$1,1 miliar atau Rp17 triliun.
Setelah larangan ekspor berlaku dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor dari bahan mentah itu melonjak 19 kali lipat jadi US$20,9 miliar atau Rp326 triliun. Karena besarnya manfaat itu, Jokowi mengatakan akan memperluas kebijakan larangan ekspor bahan mentah.
Pada pertengahan tahun ini, ia sudah memastikan akan melarang ekspor bijih bauksit.
"Dan mungkin pertengahan tahun kita tambah lagi stop tembaga," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar