Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan kesiapan sarana prasarana dan logistik untuk kebutuhan Pemilu Serentak 2024. Jokowi mengingatkan agar pengadaan barang dilakukan dengan jumlah dan waktu yang tepat agar tidak menyebabkan keributan di lapangan.
"Karena hal-hal teknis bisa menjadi politis," kata dia dalam acara Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 2 Desember 2022.
Jokowi meminta KPU untuk berhati-hati dengan urusan logistik pemilu ini. Sebab perkara kecil di lapangan yang tidak detail dikerjakan, kata dia, bisa berujung pada keributan.
Saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai. Pemungutan suara untuk Pemilu Presiden hingga Pemilu Legislatif akan digelar 14 Februari 2024,. Sementara, Pilkada kana digelar 27 November 2024.
Jokowi menyebut ada 189 juta pemilih yang akan mencoblos pada saat yang sama dalam waktu 6 jam saja. Dari pukul 7 pagi hingga 1 siang. "Mengelola ini tidak gampang, dengan kondisi geografis yang beragam," kata dia.
Untuk itulah, Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara pemilu lainnya berinovasi agar pesta rakyat ini semakin berkualitas. Sehingga, proses dan hasilnya mendapat dukungan yang luas di masyarakat. "Ini penting legitimasi ini," ujarnya.
Adapun urusan logistik hanya satu dari lima permintaan yang disampaikan Jokowi. Kedua, Jokowi meminta KPU memastikan seluruh kegiatan di tahapan pemilu memiliki pengaturan teknis. "Harus memiliki koridor hukum yang jelas, untuk mengantisipasi persoalan yang akan muncul," kata dia.
Ketiga, memperkuat sumber daya manusia untuk semua tingkatan. Terakhir, Jokowi meminta KPU untuk membuat skala prioritas dalam pengadaan karena pemilu digelar dalam kondisi ekonomi yang sulit.
Terakhir, Jokowi meminta KPU terus memperkuat pendidikan politik bagi kontestan dan masyarakat. KPU harus sejak awal mengajak peserta pemilu untuk melakukan pemilu damai, jujur, dan berintegritas.
Di saat yang bersamaan, kata Jokowi, menyerukan untuk menolak tindakan yang mencederai demokrasi seperti fitnah, ujaran kebencian, dan politik uang. "Kedepankan adu ide dan gagasan, bukan adu domba," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar