Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja merupakan langkah antisipasi menghadapi krisis global. Menurut dia, saat ini banyak negara yang mengalami krisis ekonomi dan krisis energi imbas dinamika global.
Apalagi, kata dia, Presiden Joko Widodo alias Jokowi bertanggung jawab pada lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Perpu Ciptaker disebut Hasto merupakan langkah preventif dalam mengatasi berbagai risiko yang berpotensi dialami Indonesia.
“Saat ini banyak negara yang sudah mengalami krisis ekonomi, krisis energi. Banyak negara gagal sehingga langkah antisipasi harus dikeluarkan,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Selasa, 3 Januari 2023.
Dapatkan berita yang relevan dan terpercaya untuk Anda, mulai dari Majalah Tempo, Koran Tempo, dan Tempo English, dengan harga spesial!
Hasto menampik jika PDIP disebut asal manut terhadap kebijakan pemerintah. Menurut dia, partainya juga kerap memberikan catatan kritis terhadap kebijakan yang dirasa kurang tepat.
Dalam kasus Perpu Cipta Kerja, Hasto Kristiyanto menyebut partainya memahami urgensi dari penerbitan Perpu. Dia mengatakan PDIP menempatkan kepentingan bangsa dan negara sehingga penerbitan Perpu Ciptaker dinilai sudah tepat.
“PDIP bisa memahami sense of urgency dari penerbitan Perpu. Harapan dalam implementasi kebijakan Perppu itu yang akan menjadi fungsi pengawasan dari Fraksi PDIP di DPR,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik Presiden Jokowi yang berkukuh menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Anggota Komisi IX Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mempertanyakan bentuk kegentingan yang membuat Perppu ini mesti diterbitkan.
Dalih Mengada-ada
Dia menilai dalih kondisi global di balik penerbitan Perppu mengada-ada. Pasalnya, kata dia, Presiden Jokowi baru saja membanggakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tinggi di antara negara-negara G20.
"Jika terkait kondisi global ada inkonsistensi. Presiden Jokowi baru saja membanggakan pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tinggi di antara negara G20. Tapi jika jadi alasan penerbitan Perpu, seolah-olah kondisi Indonesia darurat dan underperform. Jadi kegentingan apa yang membuat Perpu ini hadir?" kata Kurniasih dalam keterangannya, Sabtu, 31 Desember 2022.
Dia juga menyatakan Perppu Cipta Kerja inkonsisten dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Musababnya, pemerintah mestinya memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Kurniasih mengatakan penerbitan Perpu seakan menjadi jalan pintas pemerintah untuk memenuhi arahan MK.
“Yang harus dilakukan Pemerintah adalah memperbaiki UU No 11 Tahun 2020 yang inkonstitusional bersyarat sesuai dengan arahan Mahkamah Konstitusi. Bukan dengan jalan pintas menerbitkan Perppu,” kata dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar