Calon Gubernur Ganjar Pranowo memastikan bahwa Jawa Tengah akan tetap swasembada beras. Gubernur nonaktif itu menilai, selama ini produksi beras di provinsinya lebih dari cukup sehingga tidak membutuhkan kiriman atau impor dari daerah lain.
Pada acara Sarasehan Keluarga Besar Pengusaha Beras se-Kabupaten Sragen, di Masaran, Senin (2/4), Pasangan Taj Yasin itu mengungkapkan, swasembada beras adalah salah satu cara untuk menstabilkan harga. “Jateng ini kan berasnya sisa, tidak perlu beras impor. Harga cenderung stabil,”
Menurut Ganjar, bahkan stok yang ada di Jateng saat ini masih bisa dijual ke daerah lain. Dengan kata lain, harga beras bisa dibentuk sedari awal.
Meski demikian, ia tak menampik masih menerima laporan mengenai tidak stabilnya harga beras. Namun, hal itu karena dipengaruhi musim panen. “Januari dan Februari katanya harga lumayan tinggi, ya itu karena belum panen. Saat ini, Maret dan April, harga mulai turun karena sudah panen,” sambungnya.
Mengetahui hal itu, lanjutnya, pemerintah pasti bergeming. Menurutnya, ada mekanisme tersendiri guna menyelesaikan permasalahan tersebut, yakni melalui harga pembelian pemerintah atau HPP.
“Untuk gabah kan sudah ditetapkan, tapi untuk beras masih terbukan. Bulog punya aturan terbatas, serapan terbatas. Ini bisa jadi instrumen pengendalian harga, karena pasar terbuka maka mekanismenya harus terbentuk,” paparnya kemudian.
Suami Siti Atiqoh itu pun kembali menegaskan siap memfasilitasi pertemuan antara Bulog dengan petani dan pengusaha besar untuk membicarakan pengendalian harga beras. “Memang perlu duduk bersama, pengendalian harga butuh peran serta semua,” tukasnya.
Sarasehan diikuti sekitar lima ratus pedagang beras. Dimana salah satu dari mereka menanyakan Ganjar soal ketersediaan pupuk sebagai unsur utama pendukung produksi padi. Tak pelak, Ganjar pun lantas diminta untuk mempermudah pembelian pupuk bersubsidi.
Menanggapi hal tersebut, Ganjar menyatakan, dirinya memproteksi pupuk bersubsidi dengan kartu tani agar distribusinya tepat sasaran. Jika subsidi dibiarkan terbuka seperti LPG 3 kg, akan tidak tepat sasaran. Terbukti warga kaya pun sekarang bebas membeli gas melon.
“Dulu sebelum ada kartu tani siapapun yang punya duit meski bukan petani bisa beli pupuk subsidi, maka penyelundupan marak,” katanya.
Soal kurangnya stok pupuk diakui Ganjar karena jatah dari pemerintah pusat kurang. Jatang Urea untuk Jateng hanya 92,80 persen dari kebutuhan. Begitu juga dengan SP-36 hanya 48,48 persen, ZA 62,5 persen, NPK Phonska 48,5 persen, dan Organik 24,6 persen.
“Saya sudah meminta kementerian pertanian menambah. Per 5 April akan dikirim tambahan jatah pupuk subsidi untuk Jateng, petani tidak akan kesulitan lagi,” tegasnya.
Ke depan, Politisi PDIP itu berharap, setelah ini tak ada lagi keluhan soal pupuk. Penggunaan kartu tani pun, menurutnya sudah jauh dipermudah. Bagi petani yang sudah memiliki kartu tani, pembelian bisa dengan uang tunai dan mereka juga tidak perlu memiliki tabungan di bank. Bagi yang belum memiliki kartu pun tetap bisa membeli dengan membawa KTP dan SPPT lahan yang digarap.
Permasalahan, tambahnya, ada pada petani yang belum masuk kelompok tani, karena pasti otomatis mereka belum mengajukan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. “Maka saya minta segera masuk kelompok tani dan mengajukan RDKK tambahan, segera diproses dan bisa beli pupuk,” tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar