Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD berkomitmen memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. Hal ini dengan menjamin hak-hak kebebasan sipil.
Komitmen itu dituangkan Ganjar-Mahfud dalam visi misi yang mengangkat tema 'Menuju Indonesia Unggul Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari'. Dalam poin tujuh, Ganjar-Mahfud berkomitmen mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum berkeadilan dan keamanan yang profesional.
Komitmen demokrasi substantif diturunkan ke dalam empat poin, di antaranya menjamin kebebasan sipil, galang supremasi sipil, gerak pemantapan lembaga politik, serta kemerdekaan pers dan media. Komitmen kebebasan sipil itu dinilai sangat dinanti-nantikan masyarakat.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Hariyadi meyakini, Ganjar-Mahfud dapat mengatasi catatan buruk pemerintah terkait hak asasi manusia (HAM), khususnya hak-hak kebebasan sipil jika terpilih dalam Pilpres 2024. Hal ini terbukti dari kinerja Mahfud MD selama menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
"Prof Mahfud memiliki sejarah penyelesaian kasus HAM di luar peradilan yang baik terhadap para korban, seperti memulihkan reputasi, meningkatkan kondisi ekonomi, menyediakan perumahan, dan mengembalikan hak-hak bagi mereka yang sebelumnya terlantar di luar negeri pada masa Orde Lama," kata Ade Reza dikonfirmasi, Jumat (3/11).
Meski demikian, terdapat tantangan bagi pemerintahan ke depan untuk memastikan bahwa hak-hak demokrasi dan aspirasi masyarakat ke depan tak dibungkam. Serta memastikan bahwa program-program pembangunan atau proyek strategis nasional ke depan tidak hanya peduli terhadap lingkungan, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat sipil.
"Hal ini menjadi tanggung jawab jika terpilih," tegas Ade.
Tak hanya itu, pemerintahan ke depan juga harus bersedia mengoreksi model investasi yang terpusat. Sebab, sering kali melanggar hak-hak masyarakat.
"PSN memiliki sifat yang hierarkis dan terpusat untuk memastikan pelaksanaannya berjalan cepat, sehingga mengabaikan kendala birokrasi dan regulasi. Dampak dari hal ini adalah kurangnya partisipasi publik yang pada akhirnya menciptakan dilema di lapangan," cetus Ade.
Sementara itu, Ganjar menekankan pemerintahan ke depan harus bekerja lebih keras, khususnya bidang penegakan hukum. Menurut Ganjar, Mahfud MD merupakan sosok yang mampu membereskan permasalahan hukum.
"Pemerintahan yang mendatang harus bekerja jauh lebih keras lagi, pemerintahan mendatang harus bekerja lebih keras lagi, khususnya dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Tegas, hitam putih, benar salah, dan tidak abu-abu," ucap Ganjar dalam pidato politik pada acara pengumuman cawapres Ganjar Pranowo di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/10).
Selain soal penegakan hukum, lanjut Ganjar, dirinya dan Mahfud MD akan mengambil berbagai langkah untuk menghadapi krisis iklim, yang mulai mengancam kehidupan masyarakat Indonesia.
Dirinya bertekad mengoptimalkan potensi alam Indonesia untuk kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestariannya.
"Memajukan perekonomian adalah salah satu syarat yang utama untuk harus kita miliki dan bisa kita wujudkan cita-cita di masa depan melalui pembangunan ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, dan inilah ekonomi baru yang kita harapkan," ucap Ganjar.
Ganjar pun mengajak masyarakat agar berjuang bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, membangun Indonesia sebesar ini harus dilakukan oleh pemimpin yang mendengarkan langsung suara rakyat, pemimpin yang mau berkeringat bersama rakyat, dan pemimpin yang betul-betul merasakan penderitaan rakyat.
"Kami yakin dengan semangat bersama ini kita akan segera mencapai masa depan dan kehidupan yang jauh lebih baik bagi seluruh bangsa Indonesia. Insyaallah, Bismillah, kami siap," pungkas Ganjar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar