Pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengusung program pembangunan fasilitas kesehatan (faskes) pada tiap desa. Ini satu cara untuk memberikan hak yang sama bagi seluruh masyarakat dalam mengakses kesehatan.
"Fasilitas kesehatan menjadi begitu penting, satu desa setidaknya ada satu puskesmas pembantu. Fasilitas kesehatan dengan satu paket, syukur-syukur satu dokter, maka itu akan mampu menyelesaikan persoalan transportasi dan konektivitas yang bisa membikin kemudahan bagi warga berobat," kata Ganjar dalam sebuah acara, dikutip Selasa (5/12/2023)
Diketahui, ketimpangan pelayanan kesehatan menjadi salah satu pekerjaan berat Indonesia. Ketimpangan tersebut bisa berdampak besar terhadap kualitas kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM), hingga produktivitas tenaga kerja.
Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun, banyak dari masyarakat Indonesia yang justru tidak bisa mendapatkan hak tersebut karena keterbatasan tenaga kesehatan (nakes), keterbatasan obat, hingga fasilitas kesehatan yang minim khususnya di desa.
Indikator untuk mengetahui seberapa bagus layanan kesehatan di sebuah negara juga bisa dilihat dari jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan.
Sementara itu, salah satu indikator penentu yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan suatu penduduk antara lain angka kematian, angka kesakitan, dan angka harapan hidup. Semakin rendah angka kematian dan angka kesehatan, menunjukkan semakin baik derajat kesehatan penduduk di wilayah tersebut.
Jumlah fasilitas kesehatan ataupun tenaga kesehatan di Indonesia terus meningkat. Namun, jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan negara lain.
Terpantau rasio dokter terhadap 1.000 penduduk di negara maju relatif cukup besar yang tercermin pada negara Amerika Serikat (AS), Inggris, Australia, Norwegia, dan Singapura. Berbeda halnya dengan rasio tenaga kesehatan di Indonesia yang sangat kecil baik dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, hingga bidan baik di kota maupun desa masih jauh lebih kecil dibandingkan negara maju.
Rasio dokter gigi per 5.000 penduduk berada di angka 0,67 sementara rasio perawat terhadap 1.000 penduduk berada di angka 2,43. Namun untuk nakes yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) memiliki rasio yang lebih kecil yakni hanya 0,42 dokter gigi terhadap 5.000 penduduk dan rasio perawat hanya 1,83 terhadap 1.000 penduduk.
Jika dikalkulasikan per November 2023, secara total nakes baik dokter, perawat, bidan, hingga kesling yakni hanya 1.630.783 atau sekitar 6,1% dari total penduduk Indonesia yang mencapai kisaran 275 juta jiwa.
Hal ini semakin diperparah mengingat sebaran nakes secara umum lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan di desa. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan kota-kota dengan jumlah nakes non-ASN bekerja paling banyak yakni di Kota Jakarta Selatan, Surabaya, Bandung, Medan, dan Bekasi.
Sementara kota/kabupaten lainnya yang jauh dari Jabodetabek sangatlah sedikit nakes yang ada. Apalagi untuk kota/kabupaten wilayah timur, seperti Flores, Alor, Nias, hingga Sumbawa.
Sebagai perbandingan, bisa dilihat dari sebaran 9 nakes prioritas (tenaga dokter, dokter gigi, tenaga kefarmasian, perawat, bidan, nutrisionis, sanitarian, promosi kesehatan, dan Ahli Teknik Laboratorium Medis) antara Jakarta dan kabupaten di luar Jawa.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan sebaran jumlah 9 nakes kesehatan prioritas non-ASN tetringgi ada di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Jumlah nakes di kota tersebut mencapai 15.273 atau 3,48% bobot populasi. Bandingkan dengan jumlah 9 nakes di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang hanya 177 atau 0,04% bobot populasi. Jumlah nakes di Kabupaten Jayapura juga hanya mencapai 132 atau 0,03% bobot populasi.
Jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Indonesia bagian barat dan timur sangat timpang. Jumlah rumah sakit umum di DKI Jakarta tercatat 141 buah dan di Jawa barat mencapai 309. Sementara itu, jumlah rumah sakit umum di Papua mencapai 46 buah dan di Maluku Utara 20 buah.
Besarnya ketimpangan antara layanan kesehatan di wilayah Indonesia itulah yang membuat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud FD memiliki gagasan untuk meningkatkan fasilitas ataupun nakes di daerah.
Ganjar-Mahfud juga berjanji melakukan restrukturisasi manajemen tenaga kesehatan dan memastikan alokasi anggaran, serta meningkatkan pembangunan dan revitalisasi Puskesmas/Pusat Kesehatan Masyarakat (Pustu), terutama di wilayah 3T dan perbatasan.
Harapannya yakni akses puskesmas/pustu makin dekat dengan masyarakat terutama di wilayah 3T dan perbatasan, rasio dokter dan nakes mencapai ideal dengan kualitas pelayanan tinggi, memastikan anggaran kesehatan minimal 5% di luar gaji pegawai untuk perbanyak program inovatif terutama infrastruktur dan program promotif-preventif.
Langkah-langkah implementasi untuk mencapainya yakni dengan membangun 49.344 puskesmas kelas C/pustu desa yang akan dibangun sampai dengan 2029, percepatan penerapan telemedicine dan layanan Konsul Keliling, 100% ketersediaan dokter/nakes dan obat esensial di setiap desa, reorganisasi dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pendidikan dokter dan nakes terjangkau dan kemandirian farmasi.
Tidak hanya sekadar misi dan program kerja, namun perhitungan perihal anggaran pun perlu dilakukan agar misi dan program tersebut dapat tercapai.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar