DUNIA BERHARAP MISI DAMAI JOKOWI AKHIRI PERANG RUSIA-UKRAINA

Dunia berharap diplomasi Joko Widodo (Jokowi) mampu akhiri perang Rusia-Ukraina. Diplomasi ini bukan hanya penting bagi Indonesia tetapi juga penting bagi negara-negara berkembang untuk mencegah rakyat negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah jatuh ke jurang kemiskinan ekstrim dan kelaparan.

Jokowi telah bertolak dari Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (26/06/2022) pagi, menuju Jerman untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7.

Jokowi mengusung misi besar dalam perjalanan diplomatik ini.

Jokowi menegaskan, kunjungannya ke luar negeri kali ini tak hanya untuk kepentingan Indonesia tetapi juga demi kepentingan negara berkembang lainnya.

“Kunjungan ini bukan hanya penting bagi Indonesia tetapi juga penting bagi negara-negara berkembang untuk mencegah rakyat negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem dan kelaparan,” ujarnya.

“Saya dan rombongan terbatas akan berangkat untuk berkunjung ke beberapa negara. Yang pertama, akan ke Jerman untuk menghadiri KTT G7, di mana kita di sini adalah sebagai partner country dari G7, dan juga diundang untuk menghadiri KTT G7 ini sebagai ketua/presidensi G20,” ujar Presiden dalam keterangan persnya sebelum keberangkatan.

Presiden mengungkapkan, dalam forum tersebut Indonesia akan mengangkat isu perdamaian di Ukraina serta upaya untuk mengatasi krisis pangan dan energi global.

“Kita akan mendorong, mengajak negara-negara G7 untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina dan juga secepat-cepatnya mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan, krisis energi yang sedang melanda dunia. Memang upaya ini tidak mudah, tapi kita, Indonesia, akan terus berupaya,” ujarnya.

Setelah dari Jerman, Jokowi akan melanjutkan kunjungan kerja ke Ukraina. Presiden Jokowi akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

“Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelenskyy untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian, untuk membangun perdamaian, karena perang memang harus dihentikan, dan juga yang berkaitan dengan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali,” ucapnya.

Dengan misi yang sama, Jokowi akan melanjutkan kunjungan kerjanya ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Rusia  Vladimir Putin.

“Dari Ukraina saya akan menuju ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Sekali lagi, dengan misi yang sama saya akan mengajak Presiden Putin untuk membuka ruang dialog dan sesegera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang,” kata Presiden.

Selepas dari Eropa, Presiden akan bertolak ke Uni Emirat Arab dalam rangka melanjutkan kembali pembahasan kerja sama ekonomi dan investasi antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab.

Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Menlu Jerman, Prancis, Menlu Amerika Serikat, dan Senegal telah memimpin bersama Ministerial Conference on Uniting for Global Food Security yang diselenggarakan Jerman selaku Presiden G7 di Berlin secara hibrida pada Jumat (24/6/2022).

Dalam konferensi yang dihadiri lebih dari 25 negara tersebut, Menlu Retno menegaskan bahwa perang selalu menjadi tragedi kemanusiaan dan dampaknya tidak terbatas pada satu wilayah saja. Perang yang saat ini terjadi di Ukraina telah menghancurkan sistem pangan global yang sebelumnya sudah dilemahkan pandemi dan perubahan iklim.

Terkait hal ini, Menlu Retno menyampaikan dua hal penting untuk dilakukan dalam jangka pendek.

Pertama, seraya tetap menegakkan hukum internasional, masyarakat global tidak boleh menyerah untuk menemukan solusi damai di Ukraina.

“Perang ini harus segera dihentikan, dan seluruh pihak harus berkontribusi pada tujuan ini,” sebut Menlu Retno.

Kedua, pulihkan rantai pasok pangan global. Dampak perang terhadap pangan dan pupuk sangat jelas. Bila komunitas internasional gagal mengatasi krisis pupuk, maka akan terjadi krisis beras yang menyangkut nasib lebih dari 2 miliar penduduk dunia.

Solusi efektif terhadap krisis pangan ini menuntut dilakukannya reintegrasi produksi pangan Ukraina dan produksi pangan serta pupuk Rusia pada pasar dunia, terlepas dari perang. 

77,8 PERSEN PUBLIK PUAS TERHADAP KINERJA JOKOWI

Sebesar 77,8 persen publik merasa puas terhadap kinerja Joko Widodo. Angka sebesar itu merupakan kepuasan publik terhadap Jokowi terkait dengan menjaga ketersediaan barang dan menekan inflasi. Survei dilakukan oleh lembaga survei Polmatrix

Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto mengatakan, angka 77,8 persen merupakan hasil survei Polmatrix.

Temuan survei Polmatrix Indonesia menunjukkan sebanyak 77,8 persen publik merasa puas terhadap Jokowi dengan perincian sebesar 71,1 persen merasa cukup puas dan 6,7 persen di antaranya sangat puas.

Hanya 20,5 persen yang merasa tidak puas, di antaranya 18,0 persen kurang puas, 2,5 persen sangat tidak puas, dan 1,7 persen tidak tahu/tidak jawab.

Menurut Dendik, rekam jejak Jokowi sejak menjabat kepala daerah di Surakarta dan DKI Jakarta terlihat dalam mengendalikan inflasi.

Sejak tahun 2014, Jokowi menekankan pentingnya tim pengendalian inflasi daerah (TPID) pada saat memimpin pemerintahan.

Begitu terpilih sebagai pemimpin, Jokowi menggencarkan pembangunan infrastruktur yang menjadi kendala utama dalam arus logistik.

Kini, menurut Dendik, seluruh jaringan tol Transjawa sudah terhubung, dilanjutkan dengan di pulau-pulau lain, serta moda transportasi lainnya.

Demikian pula, dengan infrastruktur untuk mendukung sektor pertanian, seperti pembangunan bendungan dan saluran irigasi.

"Tidak terbayangkan bagaimana situasi pandemi dan inflasi jika Jokowi tidak menggeber infrastruktur sejak periode pertama memerintah," paparnya.

Meskipun masih banyak permasalahan yang harus dihadapi, kata dia, publik melihat pemerintah bekerja untuk melayani publik.

"Hasilnya kepuasan publik tetap tinggi meskipun cenderung stagnan atau kemungkinan terkoreksi," ujarnya.

Oleh karena itu, Dendik mengingatkan Pemerintah tetap menjaga agar inflasi tidak terus membayangi.

"Rencana Jokowi berkunjung ke Ukraina dan Rusia untuk menghentikan perang menjadi sangat strategis dengan kapasitas Indonesia sebagai Presidensi G20," kata Dendik.

Ia memandang perlu Pemerintah harus mengefektifkan kinerja lembaga-lembaga terkait dengan pangan, baik lintas sektor kementerian dan nonkementerian maupun BUMN pangan, agar rantai pasok tidak mudah terganggu oleh faktor domestik maupun global.

Survei Polmatrix Indonesia pada tanggal 16—21 Juni 2022 terhadap 2.000 responden mewakili 34 provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling (acak bertingkat) dengan margin of error survei sebesar 2,2 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

  

SIAP SUKSESKAN ASEAN PARA GAMES 2022, JOKOWI TERBITKAN PERPRES NO. 95 TAHUN 2022

Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022 pada tanggal 17 Juni 2022.

Peraturan yang dapat diakses pada laman JDIH Sekretariat Kabinet ini diterbitkan sebagai tindak lanjut penetapan IndonesiaJDIH Sekretariat Kabinet sebagai tuan rumah ASEAN Para Games XI oleh Board of Governors Meeting ASEAN Para Sports Federation pada tanggal 16 Februari 2022.

“Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022 bertujuan untuk tercapai sukses penyelenggaraan, penyediaan prasarana dan sarana, prestasi, dan berdampak pada pemulihan ekonomi,” disebutkan dalam Perpres.

Pesta olaharga difabel se-Asia Tenggara ini direncanakan akan dilaksanakan mulai tanggal 30 Juli hingga 6 Agustus 2022 di Kota Surakarta, Kota Semarang, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng).

Perpres ini mengamanatkan pembentukan Panitia Nasional Indonesia ASEAN Para Games Organizing Committee (INASPOC) untuk mengoordinasikan penyelenggaraan ASEAN Para Games XI. Panitia Nasional ini berkedudukan di Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Adapun tugas dari Panitia Nasional INASPOC ialah menyusun dan menetapkan rencana induk penyelenggaraan; menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan; serta menyiapkan dan menyelenggarakan ASEAN Para Games XI Tahun 2022 agar berjalan sesuai dengan tujuan.

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitia Nasional INASPOC dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing,” ditegaskan dalam Perpres.

Panitia Nasional INASPOC terdiri atas dua unsur, yaitu pengarah yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dan penyelenggara yang diketuai oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Wakil Ketua Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional INASPOC bertanggung jawab kepada Jokowi.

Selanjutnya, untuk membantu tugas Panitia Nasional INASPOC, ketua penyelenggara menugaskan NPC Indonesia sebagai pelaksana ASEAN Para Games XI.

“Ketua Umum NPC Indonesia sebagaimana dimaksud membentuk pelaksana INASPOC, pelaksana prasarana dan sarana, dan pelaksana prestasi olahraga,” bunyi Perpres.

Sebelumnya, Jokowi memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Persiapan ASEAN Para Games 2022, Selasa (22/03/2022), di Istana Merdeka, Jakarta.

Menpora mengungkapkan, Vietnam yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tuan rumah SEA Games 2022 dan ASEAN Para Games 2022 hanya sanggup melaksanakan SEA Games. Oleh karena itu, kesempatan menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 2022 pun ditawarkan kepada negara ASEAN lainnya.

Dengan pengalamannya yang dimiliki, Menpora meyakini di dalam jangka waktu yang singkat ini Indonesia mampu menyiapkan diri untuk menjadi tuan rumah ASEAN Para Games.

 

JOKOWI KE MEDAN 7 JULI MENDATANG: RAYAKAN HARI KELUARGA NASIONAL 2022 DAN REVITALISASI LAPANGAN MERDEKA

Jokowi dipastikan akan menghadiri puncak Perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 29 di Kota Medan, Sumatera Utara, pada Kamis, 7 Juli 2022 mendatang.

Jokowi hadir secara langsung dalam perhelatan yang dilaksanakan secara hybrid, dan diikuti sekitar 105 ribu orang, baik langsung maupun daring, setelah menyelesaikan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara di Eropa.

Guna mematangkan agenda tersebut, terus dilaksanakan rapat koordinasi yang dipimpin KSP Heru Budi Hartono.

Berdasarkan rundown acara, Jokowi direncanakan akan mengunjungi dua tempat, yakni Kota Belawan dan Lapangan Merdeka Kota Medan yang menjadi lokasi puncak Harganas.

Di Kota Belawan, Jokowi akan melakukan peninjauan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan menyerahkan bantuan sosial berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak stunting dan lanjut usia. Selain itu Jokowi juga akan memberikan alat bantu untuk kaum difabel.

Presiden juga akan meninjau Program Bedah Rumah Panggung sekaligus berdialog dengan masyarakat di Belawan.

Usai dari Kota Belawan, pada hari yang sama Jokowi langsung menuju Lapangan Merdeka di Kota Medan.

Di lokasi ini, Presiden akan disambut dengan tarian lokal “Semarak Indonesiaku” dari kampung KB binaan Dinas Kebudayaan Kota Medan, dilanjutkan dengan pemberian pakaian adat etnis Sumatera Utara kepada Presiden dan Ibu Negara oleh Walikota Medan Bobby Nasution.

Agenda selanjutnya, Jokowi meletakkan batu pertama revitalisasi Lapangan Merdeka Medan.

Sebelumnya, Walikota Medan menegaskan revitalisasi Lapangan Merdeka ini sudah kesepakatan bersama oleh seluruh pejabat Kota Medan.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Medan, Endar Sutan Lubis mengatakan, pihaknya menyiapkan anggaran hingga Rp400 miliar. "Untuk tahap awal disiapkan Rp 97,5 miliar yang dialokasikan," kata Endar.

Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan, menurut dia merupakan keinginan semua pihak karena akan mengembalikan fungsinya seperti semula.

"Baik itu Pemkot medan, masyarakat ini menginginkan Lapangan Merdeka Medan agar kita kembalikan seperti fungsinya awal," tutunya.

Revitalisasi itu, disebutkannya akan membuat Lapangan Merdeka Medan lebih baik. Tidak ada lagi bangunan yang akan menutupinya.

"Bangunannya harus menjorok ke bawah atau basement, jangan seperti sekarang yang ke atas itu kesannya menutupi area lapangan merdeka," tutupnya.

Sebelumnya, Pemkot Medan menyampaikan rencana peletakan baru pertama revitalisasi Lapangan Merdeka Medan bulan depan. Direncanakan, Presiden Jokowi yang akan meletakkan batu pertama revitalisasi itu.

"Ini sudah hasil keputusan bersama dan diprediksi akan selesai pada tahun 2024 mendatang," jelasnya.

BERANI, INI ALASAN JOKOWI KUNJUNGI RUSIA-UKRAINA

Joko Widodo (Jokowi) berencana berkunjung ke Ukraina dan Rusia untuk bertemu dengan Presiden Zelensky dan juga Putin. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan bahwa Jokowi akan mengunjungi Kyiv dan Moskwa usai mewakili Indonesia sebagai negara tamu pada KTT G7 di Jerman pada 26 dan 27 Juni.

Alasan Jokowi ke Ukraina Menteri Luar Negeri RI (Menlu RI) mengatakan, bahwa Jokowi akan berusaha mengatasi krisis pangan global yang diperburuk oleh perang di Ukraina. Ia mengatakan, perang telah mempengaruhi pasar global sehingga berdampak pada kekurangan minyak goreng di Indonesia dan melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok di Indonesia. 

"Kunjungan Presiden menyoroti kepedulian (Indonesia) terhadap masalah kemanusiaan, mencoba berkontribusi untuk menyelesaikan krisis pangan akibat perang, serta dampaknya," ungkap Retno Marsudi. 

Retno menerangkan, dampak dari perang dirasakan semua negara terutama negara berkembang dan berpendapatan rendah. Karena itulah menurutnya Indonesia terus mendorong semangat perdamaian. 

Kunjungan Jokowi ini akan menjadi pemimpin Asia pertama yang melakukan kunjungan ke kedua negara tersebut. Dikutip dari Kompas.com, 23 Juni 2022, Menlu menyebut kunjungan Jokowi memang dilakukannya saat situasi tak normal. Akan tetapi menurutnya sebagai Presiden G20, Jokowi mencoba berkontribusi. 

“Meskipun situasinya sulit dan masalahnya kompleks, sebagai Presiden G20 dan satu satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi, tidak memilih untuk diam,” jelas Retno.

Terkait dengan rencana kunjungan ke Rusia dan Ukraina ini, Pasukan Pengaman Presiden tengah menyiapkan sejumlah perlengkapan untuk rencana pengamanan perjalanan Presiden Jokowi. Sejumlah perlengkapan yang disiapkan yakni seperti helm, rompi, hingga senjata laras panjang untuk pengamanan. 

Selain itu, Paspampres juga menyiapkan 39 personelnya untuk mengawal presiden. Jumlah tersebut terdiri atas 19 orang Paspampres yang melekat dengan presiden, 10 orang tim penyelamatan (matan) dan 10 orang tim advance (pendahulu). Pasukan pengaman tersebut terdiri dari berbagai kesatuan, yakni Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI AL, dan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat/Paskhas) TNI AU. 

Kehadiran Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia adalah rencana kunjungannya di sela-sela acaranya untuk hadir di KTT G7 yang dilaksanakan di Elmau Jerman. Pertemuan KTT G7 sendiri dijadwalkan akan dilakukan tanggal 26-27 Juni 2022. Sejumlah negara non G7 atau disebut dengan G-7 Partner Countries yang mendapat undangan di antaranya adalah Indonesia, India, Senegal, Argentina, dan Afrika Selatan. Rencananya Jokowi juga akan melakukan pertemuan bilateral saat KTT G7 ini dengan para pemimpin G7 dan negara undangan. 

JOKOWI PERINTAHKAN KABINET TINDAKLANJUTI REKOMENDASI BPK

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian/lembaga (K/L) untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021.

“Saya ingin menegaskan lagi kepada para menteri, kepala lembaga, maupun kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan semua rekomendasi pemeriksaan BPK,” ujar Presiden pada Penyampaian LHP LKPP Tahun 2021, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/06/2022).

Sementara itu Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan, substansi yang menjadi perhatian BPK dalam LKPP adalah sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan.

“Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2021 namun tetap perlu ditindaklanjuti pemerintah guna perbaikan pengelolaan APBN,” ujar Isma.

BPK, tutur Isma, menaruh perhatian terhadap pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan tahun 2021 sebesar Rp15,31 triliun yang dinilai belum sepenuhnya memadai. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan pemerintah untuk menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan.

“Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan pemerintah antara lain agar menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan yang telah diajukan wajib pajak dan disetujui, serta menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya untuk pemberian insentif dan fasilitas yang tidak sesuai,” tuturnya.

Hal lain yang menjadi perhatian BPK adalah terkait penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja non program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PCPEN) pada 80 K/L minimal sebesar Rp12,52 triliun belum sepenuhnya sesuai ketentuan. BPK merekomendasikan pemerintah untuk memperbaiki mekanisme penganggaran hingga pertanggungjawaban belanja tersebut.

“Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan pemerintah antara lain agar memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan dalam proses, ketidaktercapaian output, dan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan belanja,” kata Isma.

Isma berharap rekomendasi yang disampaikan BPK dapat segera ditindaklanjuti pemerintah, baik kementerian, lembaga, maupun bendahara umum negara (BUN). Ia juga mengapresiasi kerja sama K/L selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Kami sangat mengapresiasi kerja sama yang baik sekali selama kami melakukan proses pemeriksaan sampai dengan selesainya proses pemeriksaan,” ujarnya.

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP tahun 2021. Opini diberikan berdasarkan pemeriksaan terhadap LKKP, Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, LKPP tahun 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas konsolidasian dari 83 kementerian dan lembaga, dan satu lembaga keuangan, lembaga bendahara umum negara,” ujar Ketua BPK.

Isma menjelaskan bahwa dari 87 K/L yang diperiksa, sebanyak empat K/L mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Keempat instansi tersebut yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

“Tapi secara material keempat RKAKL tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan kepada laporan keuangan pemerintah pusat,” pungkasnya

  

KUNJUNGI UEA, JOKOWI AKAN BAHAS KERJA SAMA EKONOMI

Usai melakukan kunjungan kerja ke Ukraina dan Rusia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan untuk mengunjungi Uni Emirat Arab (UEA). Menurut Jokowi, kunjungannya ini dilakukan untuk membahas kerja sama ekonomi dan investasi.

“Saya akan berkunjung ke Uni Emirat Arab untuk melanjutkan kembali pembahasan kerja sama ekonomi dan investasi antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab,” kata Jokowi 

Jokowi mengatakan, kunjungannya ini tak hanya penting bagi Indonesia, namun juga penting bagi negara-negara berkembang untuk mencegah rakyat di negara berkembang dan berpenghasilan rendah jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem dan kelaparan.

Sebelum mengunjungi Uni Emirat Arab, Jokowi terlebih dahulu mengunjungi Jerman untuk menghadiri KTT G7. Di sana, Jokowi mewakili Indonesia sebagai partner country dari G7 sekaligus Ketua Presidensi G20.

Di KTT G7, Jokowi juga akan mendorong dan mengajak negara-negara G7 untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina dan mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan dan krisis energi yang sedang melanda dunia.

“Memang upaya ini tidak mudah, tapi kita Indonesia akan terus berupaya,” tambahnya.

Setelahnya Jokowi akan mengunjungi Ukraina dan Rusia untuk bertemu kedua pemimpin negara tersebut. Dalam kunjungannya ini, Jokowi mengajak Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian serta membuka kembali rantai pasok pangan.

“Karena perang memang harus dihentikan dan juga yang berkaitan dengan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali,” kata Jokowi.

Usai mengunjungi Ukraina, Presiden Jokowi kemudian akan menuju Rusia untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Jokowi mendorong agar Presiden Putin membuka ruang dialog dan segera melakukan gencatan senjata serta menghentikan perang.

“Sekali lagi, dengan misi yang sama, saya akan mengajak Presiden Putin untuk membuka ruang dialog dan sesegera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam Indonesia-Emirates Amazing Week 2021 yang digelar di Jakarta pada Jumat (5/3/2021), terdapat delapan dokumen perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa perjanjian tersebut adalah penandatanganan tiga perjanjian bilateral antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA), serta lima perjanjian business to business (b to b). 

Perjanjian yang ditandatangani tersebut yakni kerja sama mangrove dengan UAE, nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) kerja sama di bidang ekonomi kreatif, pengaturan teknis konferensi EUNIA mengenai ekonomi kreatif, usaha patungan antara Dubai Port (DP) World dan PT Maspion dalam pembangunan pelabuhan peti kemas di Jawa Timur, kesepakatan paspor logistik dunia, MoU antara PT Pindad dan Caracal, Pertamina-ADNOC dan kesepakatan pembiayaan LULU. 

"Kami sangat berterima kasih atas peran Menteri Suhail dalam memajukan kerja sama bilateral antara UAE dan Indonesia seperti yang telah ditugaskan oleh kedua kepala negara kami," ujar Luhut, Jumat (5/3/2021). 

Menteri Energi dan Infrastruktur UEA Suhail Al Mazrouei menyebutkan bahwa nilai investasi DP Dubai kepada PT Maspion adalah US$1,2 Miliar. Dia mengatakan bahwa kini pemerintah kedua negara sedang duduk bersama untuk mengidentifikasi area-area investasi yang tidak hanya bisa dikerjakan bersama antar pemerintah, tetapi juga sektor swasta.