Joko Widodo (Jokowi) sudah bulat untuk menyetop keran ekspor bijih bauksit pada Juli 2023. Kepastian pelarangan ekspor itu disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi juga menyebutkan ekspor bauksit yang diproduksi dari Indonesia 90%-nya dinikmati oleh China.
Kementerian ESDM, selama tahun 2022 lalu jumlah ekspor bauksit mencapai 20 juta ton dari total produksi bijih bauksit di Indonesia yang mencapai 27,7 juta ton. Hal ini berarti serapan bauksit dalam negeri hanya sekitar 7,8 juta ton.
"Produksi bauksit 27,7 juta (ton), diserap 7,8 (juta ton), otomatis sisanya sekitar 20-an juta (ton) orientasi ekspor," Sub Koordinator Penyiapan Program Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dedi Supriyanto, saat ditemui di Bogor, Sabtu (25/2/2023).
Dengan begitu Dedi menilai pemerintah harus memutar otak agar bauksit yang tadinya diekspor bisa terserap seluruhnya dalam negeri dengan mengembangkan pabrik domestik. "Yang akan terdampak yang 20 juta (ton). Kecuali ada pengembangan diserap oleh domestik," tambahnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah bolak-balik menyebutkan akan melakukan penyetopan ekspor mineral mentah, selain bauksit, larangan ekspor juga akan menyasar ke komoditas tembaga dan juga emas.
Untuk itu, dalam kegiatan pelarangan ekspor mineral mentah, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara (Minerba), Irwandy Arif menyatakan, pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan untuk mengembangkan pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter) sebagai syarat hilirisasi di dalam negeri.
Kelak, kegiatan ekspor mineral mentah akan dilakukan secara bertahap. Setelah sukses melarang ekspor bijih nikel sejak tahun 2019, pemerintah akan menyetop ekspor bijih bauksit pada Juni 2023.
"Bijih bauksit Juni 2023, secara bertahap akan buat yang lainnya. Hal ini dilakukan sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Pertambangan," ungkap Irwandy dalam Acara Energy & Mining Outlook CNBC Indonesia, Kamis (23/2/2023).
"Sebab, devisa negara, lapangan kerja, multiplier effect lainnya. Transisi energi khusus untuk bahan baku PLTS, Angin, Nuklir, dan bahan baku baterai untuk kendaraan listrik," tandas Irwandy.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) menyatakan bahwa ketersediaan smelter atau fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit di Indonesia belum memadai saat kebijakan pelarangan ekspor bahan mineral mentah, termasuk bauksit, berlaku mulai Juni 2023 mendatang.
Pelaksana Harian Ketua Umum APB3I Ronald Sulistyanto mengatakan, smelter bauksit baru diperkirakan akan bisa rampung dalam jangka waktu hingga empat tahun ke depan. Namun begitu, dia menekankan dalam jangka waktu tersebut bisa selesai apabila memang pemerintah turut membantu dalam mencari investor yang siap untuk pembangunan smelter.
"Kami masih memerlukan lagi kira-kira 3-4 tahun ke depan, kalau memang kita sudah banyak dibantu oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan investor yang betul-betul siap. Karena dalam mendapatkan investor sekarang pun banyak hal yang perlu kita kaji bersama," ungkapnya kepada CNBC Indonesia dalam Mining Zone, dikutip Jumat (27/1/2023).
"Masih 3 tahun. Tapi itu dalam tanda petik, semua ini masih dalam proses, kecuali memang ongoing project," lanjutnya.
Selain itu, Ronald mengungkapkan berbagai persoalan yang ditemui dalam membangun smelter bauksit di Indonesia. Salah satunya adalah persoalan investasi, bahwa untuk mendirikan satu smelter bauksit diperlukan modal (Capital Expenditure/ Capex) hingga US$ 1,2 miliar atau setara dengan Rp 18,2 triliun (asumsi kurs Rp 15.160 per US$).
Oleh karena itu, menurutnya investor agak berat untuk mengeluarkan investasi sebesar itu. "Saya kira investasi yang memang agak berat. Investasi ini maju mundur, sudah deal, mereka pergi lagi," tutur Ronald.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar