GANJAR VS ANIES: PENGENTASAN KEMISKINAN

Wakil Ketua Umum DPP Teman Ganjar, Dedek Prayudi mengungkapkan perbandingan kemiskinan di DKI pada era mantan Gubernur Anies Baswedan dan Jawa Tengah (Jateng) era Gubernur Ganjar Pranowo.

Kemiskinan yang dibandingkan Dedek Prayudi pada era Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo diambil dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2017 sampai Maret 2022.

Pada Maret 2017 kemiskinan di Jateng ada di angka 13,01 persen, kemudian pada September 2017 menurun menjadi 12,23 persen. Lalu pada Maret 2022 kemiskinan turun lagi menjadi 10,93 persen.

"Oke, yuk kita tarik dari 2017. Kemiskinan Jawa Tengah. 2017: 12,23%. 2022 (Maret): 10,93%. Kesimpulan: Kemiskinan turun," ungkap Dedek Prayudi.

Selanjutnya pada masa pemerintahan Anies Baswedan, kemiskinan di DKI pada Maret 2017 adalah 3,77 persen, kemudian September 2017 naik sedikit menjadi 3,78 persen, lalu pada Maret 2022 kembali naik di angka 4,69 persen.

"Kemiskinan DKI. 2017: 3,78%. 2022 (Maret): 4,69%. Kesimpulan: Kemiskinan naik," ucapnya dikutip NewsWorthy dari Twitter @Uki23, Rabu (28/12).

Namun, seorang netizen malah membandingkan penurunan kemiskinan Jateng pada masa Ganjar dengan mantan Gubernur Bibit Waluyo yang memimpin pada tahun 2008 hingga 2013.

"Halah ampas. Jaman pak bibit cm butuh 5 tahun bs turunin kemiskinan hampir 5%. ganjar 9 tahun cm secuil persen, gak kerja apa2 kebelet nyapres," cuit akun Twitter @yuki***.

 

JOKOWI TEGASKAN PENTINGNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Presiden Joko Widodo (Jokowi)  mengatakan sudah membangun pondasi infrastruktur dalam 8 tahun masa kepemimpinannya.

Hal itu ia sampaikan di depan para relawan dalam acara silaturahmi di Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (26/11).

"Setelah 8 tahun kita kerja keras membangun negara kita, membangun jalan nasional baik di Jawa dan luar Jawa, tol di Jawa dan luar, jalan kecil dan jembatan kecil di desa lewat dana desa. Ini lah yang namanya pondasi infrastruktur," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan pentingnya pembangunan infrastruktur seperti, bandara, jalan dan tol agar bisa bersaing dengan negara lain.

"Tidak mungkin kita bersaing dengan negara lain kalau jalannya becek, tidak mungkin bersaing jika tidak ada airport," imbuhnya.

Tak hanya itu Jokowi mengatakan pentingnya infrastruktur untuk memudahkan logistik, membawa hasil produk satu daerah ke daerah lainnya.

Ia mengatakan selama masa kepemimpinannya, jalan tol di Jawa sudah tersambung dari barat ke timur.

"Kurang dikit di Banyuwangi pada 2023 dikejar untuk digunakan," katanya.

Sementara itu, ribuan relawan Jokowi yang tergabung dalam Gerakan Nusantara Bersatu memadati Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, dalam acara silaturahmi nasional.

Pantauan CNNIndonesia.com, hingga pukul 07.00 WIB, para relawan masih antre untuk masuk ke dalam kompleks stadion, sementara yang lainnya terlihat telah memadati kursi di dalam stadion.

Mayoritas relawan menggunakan pakaian berwarna putih merah. Beberapa kaos yang digunakan bertuliskan '2024 manut Jokowi', 'Jokowi 2024 Satu Komando'. Ada juga yang membawa poster 'Jokowi 3 Periode'

 

JOKOWI MINTA KEPALA DAERAH MEMPERHATIKAN INFLASI DI DAERAH MASING-MASING SETIAP JAM!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta gubernur, bupati, wali kota, memperhatikan pergerakan inflasi dari jam ke jam. Sebab, indeks harga konsumen itu kini menjadi momok semua negara.

”Saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Ini penting,” kata Presiden Jokowi seperti dilansir dari Antara saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12).

Jokowi mengatakan, ancaman kenaikan inflasi menjadi salah satu tantangan perekonomian domestik maupun global pada tahun depan. Karena itu, para kepala daerah diminta turut berupaya keras mengendalikan pasokan dan stok barang dan jasa di daerah masing-masing.

”Ini momok semua negara. Inflasi. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing,” ujar Jokowi.

Selain kepada kepala daerah, Jokowi juga turut meminta kepada kementerian dan lembaga non kementerian (K/L) untuk mempercepat realisasi belanja khususnya belanja modal dan sosial di APBN dan APBN 2023. ”Saya minta percepat realisasi belanja,” ucap Jokowi.

Kepala negara meminta seluruh K/L dan pemda untuk memiliki kepekaan terhadap krisis dan selalu waspada dengan ketidakpastian global. Para pejabat pemerintah pusat dan daerah, harus memahami bahwa saat ini dunia sedang berada dalam kondisi yang tak baik-baik sama.

”Semuanya harus betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi, yang tanpa kita prediksi, yang tanpa kita hitung semuanya. Bukan hanya untuk mampu bertahan, tapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada,” papar Jokowi.

APBN 2023 yang telah disepakati pemerintah dan DPR mencakup belanja negara sebesar Rp 3.016,2 triliun dan pendapatan negara Rp 2.463,0 triliun, dengan defisit Rp 598,2 triliun atau 2,84 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

 

BERANI-BERANINYA SAMBO GUGAT JOKOWI!

Mantan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo menggugat Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta atas pemecatannya sebagai anggota Polri. Gugatan ini didaftarkan ke PTUN pada Kamis, 29 Desember 2022, dengan perkara Nomor 476/G/2022/PTUN.JKT.

Dalam petitum gugatan yang dilihat pada situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Jakarta, 29 Desember 2022, memohon majelis hakim membatalkan tidak sah keputusan Tergugat I, Presiden Jokowi, sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 71/POLRI/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Perwira Tinggi Polri, tanggal 26 September 2022.

Namun, pada Jumat, 30 Desember 2022, Ferdy Sambo mencabut gugatannya tersebut. Kuasa hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis menyampaikan pencabutan gugatan di PTUN yang menggugat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 71/POLRI/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Perwira Tinggi Polri tanggal 26 September 2022. 

Perkara yang Dapat Diajukan ke PTUN

Mengutip UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 5, Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara, yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung.

Sengketa tata usaha negara sendiri adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gugatan yang dapat diajukan ke PTUN adalah gugatan tata usaha negara. Pasal 1 angka 11UU 51/2009 mendefinisikan gugatan yang diajukan ke PTUN sebagai permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

Mengutip laman PTUN Jakarta, berikut materi pengaduan yang dapat diajukan ke PTUN:

•  Pelanggaran Terhadap Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim

• Penyalahgunaan Wewenang atau Jabatan

• Pelanggaran Sumpah Jabatan

• Pelanggaran Terhadap Peraturan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Peraturan Disiplin Militer

• Perbuatan Tercela yaitu Berupa Perbuatan Amoral, Asusila atau Perbuatan-Perbuatan yang Tidak Selayaknya Dilakukan Oleh Seorang Aparat Lembaga Peradilan, Maupun Selaku Anggota Masyarakat

• Pelanggaran Hukum Acara, Baik yang Dilakukan Dengan Sengaja Maupun Karena Kelalaian dan Ketidakpahaman

• Mal Administrasi, yaitu Terjadinya Kesalahan, Kekeliruan atau Kelalaian yang Bersifat Administratif

• ·         Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan yang Dapat Merugikan Pihak-pihak yang Berkepentingan Serta Masyarakat Secara Umum.

 

IMUNITAS CAPAI 98,5 PERSEN! JOKOWI TIDAK ASAL CABUT PPKM

Presiden Jokowi menyampaikan pencabutan PPKM di Indonesia dilandasi dengan tingginya cakupan imunitas penduduk. Jokowi menyebut kekebalan imunitas penduduk RI di angka 98,5 persen.

"Jadi dari seluruh survei, kalau kita lihat angkanya di Desember 2021 itu 87,8 persen, di Juli 2022 ini berada di angka 98,5 persen," kata Jokowi dalam jumpa pers, Jumat (30/12/2022).

Jokowi mengatakan, dari angka itu, kekebalan imunitas penduduk secara komunitas sudah sangat tinggi. Termasuk jumlah vaksinasi sampai hari ini berada di angka 44.525.478 dosis.

"Ini juga sebuah angka yang sangat tidak sedikit," ucapnya.

Jokowi menuturkan kasus harian per 29 Desember hanya 685 kasus. Kemudian tingkat kematian di 2,39 persen, BOR 4,79 persen, dan ICU harian di angka 297.

Dia menyampaikan, salah satu kunci keberhasilan pengendalian pandemi COVID-19 adalah kebijakan gas dan rem. Keputusan pencabutan PPKM berdasarkan kajian 10 bulan terakhir.

"Alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonominya. Kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan kita," kata Jokowi.

 

TANPA SEKAT DAN SELALU CERIA, JOKOWI DENGARKAN CURHATAN PETANI

Momen bertemu dengan Presiden Joko Widodo tidak dilewatkan para petani untuk menyampaikan tantangan yang dihadapi petani mulai dari masalah produksi pertanian hingga regenerasi petani Indonesia. Salah satu petani yang berkesempatan untuk berdialog dengan Presiden pada Selasa, 27 Desember 2022 di Bendungan Sadawarna, Kabupaten Sumedang, mengatakan sudah menjadi tugas bersama untuk mendorong regenerasi petani Indonesia.

Apalagi menurutnya, anak muda saat ini cenderung tertarik untuk masuk bekerja dalam dunia industri dibandingkan pertanian. “Mindset-nya anak muda sekarang lowongan pekerjaan itu lowongan pekerjaan di industri, bukan pertanian,” ujarnya.

Meski demikian, petani tersebut menyebut di daerahnya masih ada perkumpulan anak petani yang juga terjun dalam dunia pertanian, tetapi persentasenya cukup rendah. Selain itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang turut mendampingi Presiden menyebut bahwa pihaknya juga memiliki program petani milenial guna mendorong generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian.

Pada kesempatan tersebut, petani lain mengaku khawatir dengan masa depan sektor pertanian apabila tidak ada regenerasi petani mulai dari sekarang. Bahkan, petani tersebut khawatir dirinya yang saat ini berusia 29 tahun menjadi generasi terakhir.

“Takut anaknya enggak mau jadi petani?” tanya Ridwan Kamil.

“Iya, karena ngelihat yang lainnya gitu pak. Jadi ya udahlah kamu jadi apa, jadi apa. Kadang-kadang nanya anak enggak ada yang mau jadi petani kan pak, maunya polisi, gubernur,” jawab petani tersebut.

Presiden Jokowi mengakui anak muda saat ini lebih memiliki kecenderungan untuk melakukan budidaya tanaman kebun daripada pertanian. “(Anak muda) senangnya biasanya ke melon, jagung, hidroponik gitu-gitu,” kata Presiden Jokowi.

Turut mendampingi Presiden saat berdialog dengan para petani yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.

 

PERMUDAH NELAYAN AKSES KESEJAHTERAAN, GANJAR BAKAL LUNCURKAN "SIANDIN"

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo bakal meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan (Siandin) pada 2023 mendatang. Aplikasi itu hadir untuk mempermudah nelayan mendapatkan berbagai informasi terintegrasi.

Hal itu diungkapkan olehnya saat acara Central Java Fish Market di Surakarta, Jateng, hari ini.

"Dari Dinas Kelautan dan Perikanan kita membuat aplikasi Siandin. Sehingga ini menjadi sistem informasi, termasuk untuk nelayan kita," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/12/2022).

Menurut Ganjar, aplikasi ini akan banyak membantu nelayan dalam mengakses informasi. Mulai dari cuaca, berita, publikasi, ekspor hasil perikanan, statistik perikanan, pemasaran, harga ikan dan lain hadir di aplikasi tersebut.

"Informasi cuaca ada di sana, informasi pasar ada di sana, informasi harga ikan ada di sana. Sehingga nanti kita harapkan nelayan-nelayan yang melaut itu kalau sudah menangkap ikan mereka sudah bisa sharing, dapat ikannya apa dan berapa jumlahnya," ucapnya.

"Mereka bisa langsung komunikasi dengan radio di tempat pelelangan ikan," sambungnya.

Melalui terobosan ini diharapkan semakin memudahkan nelayan dalam menjalankan profesinya. Serta para nelayan bisa hidup lebih sejahtera dengan kehadiran aplikasi Siandin.

"Sehingga kita harapkan nanti mereka bisa mendapatkan harga paling bagus. Dan ini bagian dari gerakan kita bersama untuk membantu para nelayan dan masyarakat gemar dan makan ikan," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar turut menyempatkan diri untuk lari di kelas 5K bersama ratusan runners di Solo. Ia juga ikut menebar 25.000 benih ikan patin ke Sungai Bengawan Solo.

"Kita tebar benih ikan patin tadi. Ikan patin kita tebar di Bengawan Solo. Jadi mudah-mudahan ikannya nanti juga bisa beranak pinak di sana dan sampai ke Jawa Timur (Jatim)," ujar Ganjar.

Sebelumnya, Ganjar telah menggulirkan sejumlah program untuk kesejahteraan nelayan seperti bantuan Rp 60 miliar kepada masyarakat dan nelayan terdampak penyesuaian harga BBM bersubsidi. Ganjar juga menganggarkan bantuan Rp 4,74 miliar untuk total 14.375 orang nelayan.

Rentetan bantuan itu menyempurnakan program Kartu Nelayan dan Asuransi Nelayan (Ansel). Setidaknya ada 151.457 nelayan ter-cover dengan adanya Ansel dan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak 2016-2022.