TRANSFORMASI DIGITAL LANCARKAN KEMAJUAN BANGSA

Dalam acara Rapat Pimpinan Peruri yang diselenggarakan pada Selasa, 26 Juli 2022, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro hadir untuk memberikan sharing knowledge dan apresiasi kepada Peruri atas upayanya dalam mendorong transformasi digital demi mewujudkan Indonesia Maju.

Menurut Suhajar, organisasi pelayanan publik yang efektif bisa diwujudkan melalui digitalisasi.

Kemendagri berharap pada Peruri, yang adalah bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat memberikan inovasi, solusi dan pendampingan-pendampingan terkait layanan digital sekuriti, baik kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Digitalisasi bisa membuat rakyat terlayani dengan baik,” katanya di Gedung Subono Mantofani, seperti dikutip dalam siaran pers Peruri, Kamis (28/7).

Seiring dengan maraknya perkembangan digitalisasi, maka dibutuhkan adanya fitur sekuriti tinggi yang mampu menjamin pengendalian atas pemalsuan, penipuan, maupun pembobolan data.

Peruri yang sudah berdiri lebih dari setengah abad sebagai trusted third party bagi pemerintah hadir sebagai perusahaan penjamin keaslian untuk produk konvensional maupun sistem digital.

“Pada dasarnya Peruri memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pendampingan transformasi digital baik di pemerintah pusat hingga pemerintah daerah melalui layanan security digital. Peruri juga selalu siap untuk membantu pemerintah meningkatkan produktivitasnya melayani kebutuhan masyarakat yang lebih efektif.” kata Dwina Septiani Wijaya, Direktur Utama Peruri.

Peruri dan Kemendagri berkomitmen untuk memajukan pembangunan nasional melalui percepatan transformasi digital secara menyeluruh.

Kemendagri saat ini fokus untuk melakukan sinergi dengan beberapa pihak, terutama bagi pemerintah daerah agar membangun kerja sama dengan beberapa pihak antara lain pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, akademisi, media dan komunitas.

 

JOKOWI BENTUK LEMBAGA BARU UNTUK AWASI PERTAMBANGAN ILEGAL

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah mengkaji pembentukan Direktorat baru untuk mengawasi kegiatan pertambangan tanpa izin atau PETI. Mengingat saat ini sudah terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kementerian ESDM jumlahnya terbatas. Sehingga tidak bisa mengakomodir persoalan penambangan ilegal.

Oleh sebab itu, guna melakukan pengawasan yang lebih ketat. Maka pemerintah mengkaji pembentukan Direktorat baru untuk mengawasi kegiatan PETI.

"Kita dalam rangka sedang mengkaji apakah ke depan dibutuhkan Direktorat baru penegakan hukum. Sehingga kita bisa merekrut di dalam Direktorat itu seperti TPN yang fokus melakukan pengawasan," katanya dalam Mining For Better Tomorrow CNBC Indonesia, Kamis (28/7/2022).

Lebih lanjut, Lana menjelaskan bahwa jika berbicara mengenai good mining practice, maka suatu perusahaan tambang harus menerapkan sistem pertambangan yang mengikuti aturan dengan baik. Adapun untuk mengawasi hal itu, Kementerian ESDM sendiri telah menugaskan inspektur tambang.

"Kita sudah punya sekitar 700 lebih yang tersebar di Indonesia untuk tadi mengawal penerapan kaidah pertambangan yang baik pada pemegang izin usaha pertambangan artinya pada perusahaan legal," kata dia.

Namun demikian, persoalannya hampir seluruh di wilayah Indonesia banyak kegiatan penambangan ilegal. Artinya yang tidak mempunyai izin justru merongrong area tambang milik perusahaan berizin. Sementara inspektur tambang tidak mempunyai wewenang untuk mengawasi kegiatan tambang ilegal.

  

LINDUNGI MASYARAKAT, PEMERINTAH TANGGUNG PEMBIAYAAN AKIBAT CACAR MONYET

Plt Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Kementerian Kesehatan Endang Budi Hastuti mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan aturan terkait pembiayaan pengobatan cacar monyet.

Dia menyebut, aturan tersebut disusun untuk memastikan biaya pengobatan bisa ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. "Saat ini sedang disiapkan juga aturan pembiayaan ini," kata Endang dalam konferensi pers video, Rabu (27/7/2022).

Endang mengatakan, penyakit dalam bahasa inggris disebut mongkeypox itu bisa ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah karena termasuk penyakit infeksi emerging atau menyerang satu populasi.

"Penyakit infeksi emerging itu memang ditanggung pemerintah jika memang penyakit itu masuk dalam list penyakit infeksi emerging, jadi akan diberikan pemerintah pengobatannya," papar Endang.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Syahril menambahkan, selain pembiayaan dari pemerintah, penyakit cacar monyet itu bisa dimasukan dalam daftar pengobatan yang ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Kita punya BPJS, jadi kalau tidak ditanggung seperti Covid dulu, bisa masuk ke dalam mekanisme BPJS. BPJS kan bisa beberapa penyakit, sampai sekarang Covid juga sudah masuk ke BPJS gitu," ucap dia.

Adapun penyakit cacar monyet di Indonesia diketahui belum terdeteksi. Perkembangan terakhir, Selasa (26/7/2022) sembilan orang yang diduga terpapar cacar monyet dinyatakan negatif setelah melalui pemeriksaan laboratorium.

  

3 HAL PENTING DALAM PENANGGULANGAN KARHUTLA

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), TNI, POLRI, kementerian/lembaga lainnya dan pemerintah daerah, menggelar Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus), terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), yang berlangsung secara hybrid di Jakarta (28/7).

"Kita mengantisipasi Karhutla itu terarah pada 3 hal yaitu koordinasi seperti yang kita lakukan hari ini, kemudian penyiapan teknologi seperti water boombing dan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), serta identifikasi waktu dan tempat yang tepat untuk pengerahan peralatan dan personil," kata Menkopolhukam Mahfud MD saat jumpa pers, Kamis (28/7).

Selanjutnya, Mahfud menyampaikan lima tahun terakhir ini, penanggulangan karhutla berjalan baik. Sejumlah indikatornya dapat dilihat dari dampak yang diakibatkan karhutla seperti asap akibat karhutla berkurang, areal kebakaran turun jauh, dan penyakit ISPA dapat dikatakan tidak ada. Selain itu, tidak terjadinya kejadian asap lintas batas, dan penundaan atau penutupan sarana prasarana transportasi akibat karhutla.

"Oleh sebab itu, kita akan jaga ini, salah satunya itu tadi dengan koordinasi, teknologi, yang didukung oleh kearifan lokal, seperti pengolahan lahan tanpa bakar yang disertai pengaturan dan pendampingan," ujar Mahfud.

Aspek lain yang tidak kalah penting yaitu penegakan hukum. Mahfud menegaskan pemerintah akan melakukan penindakan tegas melalui pendekatan hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana.

Terkait penegakan hukum ini, Mahfud menyampaikan pesan secara terbuka kepada korporasi. Pemerintah mempunyai kewenangan melakukan tindakan-tindakan hukum administrasi negara, dimana Pemerintah boleh melakukan penindakan hukuman lebih dulu seperti pencabutan izin, atau sanksi administratif lain.

"Oleh sebab itu, mari bekerjasama, selain mendapatkan hak untuk kegiatan usaha, dan diberi lisensi oleh negara, korporasi juga mempunyai kewajiban menjaga negara ini dari bencana. Kami bersungguh-sungguh, jadi jangan main-main," tegasnya.

Lebih lanjut, Mahfud mengingatkan Indonesia tahun ini menjadi tuan rumah pertemuan G20, yang puncaknya digelar November 2022. Sementara, berdasarkan prediksi, puncak musim kemarau terjadi Agustus-September dan pergerakan angin pada akhir Oktober mengarah ke arah Barat Laut dan Utara. Sehingga, hal ini juga harus menjadi perhatian semua pihak agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan, terlebih yang menyebabkan asap lintas batas.

Peserta Rakorsus Penanggulangan Karhutla sebanyak lebih dari 300 orang yang terdiri dari Menteri dan Kepala Lembaga, Gubernur beserta Pangdam/Danrem serta Kapolda, Kepala Kejati, Kepala BPBD Provinsi, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta Koordinator dan Kepala Daerah Operasi Manggala Agni KLHK, baik yang mengikuti secara langsung di Kementerian LHK, maupun secara daring di provinsi masing-masing.

  

DARURAT PEROKOK ANAK, REVISI PP 109 TAHUN 2012 MASUK TAHAP UJI PUBLIK

Jumlah perokok di Indonesia bertambah 8 juta orang selama 10 tahun terakhir. Hal itu berdasarkan hasil dari survei lapangan yang dilakukan oleh Global Adults Tobacco Survey (GATS)  pada tahun 2022 silam. 

Pemerintah telah berupaya untuk meminimalisir dan mencegah perilaku merokok melalui pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. 

Namun, peraturan tersebut perlu diperkuat kembali dengan cara melakukan revisi Peraturan Pemerintah tersebut. Walaupun bukan satu-satunya cara untuk mencegah perilaku merokok, tetapi cara tersebut dapat memperbaiki celah regulasi yang masih dianggap lemah. 

Maka dari itu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan menyelenggarakan Uji Publik Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 di Gedung Herritage pada Rabu (27/7). 

Agus Suprapto selaku Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK mengatakan bahwa kegiatan uji publik ini bertujuan untuk membuka ruang bagi masyarakat umum dalam memberikan masukan kepada Perubahan Peraturan Pemerintah tersebut.

"Uji publik ini merupakan langkah kita untuk membuka ruang partisipasi orang perseorangan atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap substansi rancangan perubahan Peraturan Pemerintah ini dalam memberikan masukan yang lebih baik lagi kedepannya," jelasnya. 

Lebih lanjut, Deputi Agus juga berharap Peraturan yang baru nanti dapat berlaku adil bagi semua kalangan sehingga tidak menimbulkan perselisihan di masa yang akan datang. 

"Dengan adanya Uji Publik terhadap Perubahan PP Nomor 109 Tahun 2012 ini kita semua berharap peraturan tersebut dapat meminimalisir perilaku merokok orang Indonesia serta berlaku adi bagi semua kalangan baik itu perorangan maupun dunia usaha sehingga tidak menimbulkan perselisihan di lain waktu," ucapnya. 

Pada kegiatan tersebut turut hadir Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, para perwakilan dari pengusaha tembakau, para akademisi, serta para penggiat lainnya khususnya di bidang kesehatan.

  

ARSIP PENANGANAN COVID-19, BAHAN EVALUASI DAN SUMBER PEMBELAJARAN MASA DEPAN

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melakukan pengumpulan dan penyelamatan arsip penanganan Covid-19 di Indonesia.

Menurut Sekretaris Kemenpan-RB Rini Widyantini, hal ini dilakukan agar arsip kebijakan pemerintah selama menangani pandemi sekitar dua tahun terakhir dapat tersimpan dengan baik.

“Rekaman kebijakan dan kegiatan tersebut tentunya penting untuk dilestarikan sebagai media pembelajaran dan sumber pengetahuan bagi generasi yang akan datang,” ujar Rini dilansir dari siaran pers di laman resmi KemenPAN-RB.

Rini mengungkapkan, instruksi penyimpanan arsip penanganan pandemi telah tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan Covid-19 dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, dapat juga dijadikan rujukan untuk menyeimbangkan penanganan pandemi Covid-19, baik dari segi kesehatan maupun segi ekonomi. Menurut Rini, pandemi Covid-19 menjadi salah satu bencana non-alam yang melanda hampir seluruh negara di penjuru dunia.

Saat Bertemu Jokowi Kemudian dalam dua minggu terakhir, secara global juga terjadi kenaikan kasus Covid-19.

“Pandemi Covid-19 juga mendorong pemerintah terus melakukan inovasi dan terobosan dalam penyusunan kebijakan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat,” tambah Rini.

Sementara itu, Kepala ANRI Imam Gunarto mengatakan, sampai saat ini arsip penanganan Covid-19 yang telah diterima ANRI kurang lebih sebanyak 93.000. Jumlah tersebut terdiri dari 6.900 arsip analog dan 2.400 arsip digital.

Imam menuturkan, penyerahan arsip penanganan Covid-19 ini harus dilakukan setelah dua tahun pandemi.

“Namun, jika arsip sudah siap, serahkan saja pada ANRI. Insya Allah ANRI bisa mengelola dengan baik,” kata Imam.

Imam mengatakan arsip penanganan Covid-19 akan dibutuhkan di masa datang. Arsip penanganan bencana pandemi ini nantinya akan disebarluaskan pada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan literasi kebencanaan pandemi Covid-19 yang lebih baik.

  

PENINGKATAN INTEGRITAS, APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mengutamakan upaya pencegahan untuk meminimalisasi pelanggaran. Karena itu, APIP perlu membuat mekanisme pengawasan yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran, baik yang berupa pidana, administrasi, maupun yang menyangkut perilaku anggota.

“Mencegah lebih baik daripada mengobati,” tegas Mendagri saat memberi arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektur Daerah Seluruh Indonesia, Selasa (26/07/2022) secara virtual.

Mendagri menegaskan, ukuran keberhasilan pengawas bukan terletak pada banyaknya menemukan dan memenjarakan orang yang melanggar namun pada kemampuan untuk memberikan pendampingan dan masukan agar tidak terjadi pelanggaran.

“Kalau makin banyak terjadi pelanggaran di tempat itu, berarti aparat pengawas internal pemerintahnya tidak jalan,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Mendagri, APIP harus melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini perlu menjadi prinsip utama APIP dalam menjalankan tugasnya. Terlebih, APIP merupakan tulang punggung pengawasan di lingkungan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Meski demikian, upaya pencegahan itu dilakukan dengan tidak menoleransi terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun, pelanggaran yang bersifat kecil dan masih bisa ditangani melalui mekanisme restoratif tidak perlu ditangani dengan pendekatan pidana.

Selain melakukan pencegahan, lanjut Mendagri, APIP juga berperan melakukan pengawasan, baik reguler maupun khusus secara berjenjang. Peran lainnya yakni memberikan pendampingan saat adanya pemeriksaan eksternal seperti dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aparat Penegak Hukum (APH), ataupun pengawas lainnya. Selain itu, APIP juga berperan dalam memberikan saran kepada pimpinan mengenai tindakan yang perlu dilakukan terhadap temuan pelanggaran.

“(Saran itu) bisa tindakan warning, peringatan, bisa sanksi, sampai kepada yang ekstrem yaitu penegakan hukum yang diserahkan kepada APH,” tandasnya.

Pada kesempatan itu Mendagri juga mengingatkan APIP agar mampu meningkatkan integritas karena memiliki peran strategis dalam menunjang dan memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

“Peningkatan integritas pegawai inspektorat ini tidak gampang, karena APIP, inspektorat itu adalah “sapu”. Sapu yang berusaha selain mencegah, (juga) membersihkan sampah atau kotoran yang bisa menodai jalannya pemerintahan yang bersih, clear government dan clean government,” pungkas Tito.

  

AWAS HOAKS!!! HARGA PERTAMAX DIPASTIKAN BELUM NAIK

Pemerintah memastikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax tidak mengalami penyesuaian harga. Hal ini diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Arifin bilang, daya beli masyarakat masih jadi pertimbangan pemerintah untuk tetap mempertahankan harga BBM Pertamax.

Dia menyebutkan, harga BBM Pertamax nantinya akan melihat perkembangan dari inflasi, harga minyak global, dan kurs rupiah terhadap mata uang asing.

"Tapi saat ini kita memahami daya beli, untuk sementara ini memang masih dipertahankan. Tapi kita lihat lah perkembangannya," katanya ditemui dalam Forum Kapasitas Nasional (Kapnas) II 2022, Jakarta, Rabu (27/7/2022).

Arifin Tasrif sebelumnya menyebutkan bahwa harga keekonomian BBM sudah menembus Rp 30.000 per liter. Hal ini seiring dengan melonjaknya harga minyak dunia. Arifin pun berharap perbaikan logistik di setiap infrastruktur BBM dapat dilakukan. Perbaikan logistik dinilai bakal membantu agar lebih hemat dan efisien.

"Sekarang ini harga minyak dunia sudah di atas 100 dollar AS-120 dollar AS per barrel. Harga keekonomian BBM RON 90 maupun RON 92, rata-rata di atas Rp 30.000. Kita harus antisipasi ini karena situasi krisis energi tidak bisa diramalkan selesai tahun ini atau lebih lama lagi," katanya.

Dia pun membandingkannya dengan harga BBM di Indonesia yang jauh lebih murah.

"Pertalite (RON 90) saja dijual Rp 7.650, Pertamax (RON 92) kita jual Rp 12.500. Makanya, kita perlu mengingatkan ke masyarakat agar menggunakan BBM seefisien mungkin. Ini berdampak pada (membengkaknya) alokasi subsidi," sambung dia.

PT Pertamina (Persero) pada 10 Juli, resmi menyesuaikan harga BBM non-subsidi. Adapun beberapa BBM non-subsidi yang mengalami kenaikan di antaranya Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.

Sementara itu, harga BBM non-subsidi jenis Pertamax tidak mengalami kenaikan, dan berada di harga Rp 12.500 per liter hingga Rp 12.750 per liter.

Untuk harga BBM subsidi Pertalite juga masih di harga Rp 7.650 per liter. Adapun penyesuaian harga BBM mengacu kepada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020.

  

SAMBUTAN HANGAT UNTUK JOKOWI DI KOREA SELATAN

Joko Widodo (Jokowi) meyakini hubungan kerja sama antara Indonesia-Korea Selatan akan makin kokoh terutama kemitraan di bidang ekonomi. Hal tersebut disampaikannya saat menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Yoon Suk-yeol usai melakukan pertemuan bilateral, di Kantor Kepresidenan Yongsan, Seoul, Kamis (28/07/2022).

“Kita sambut baik tren perdagangan bilateral yang terus meningkat, kita sepakat untuk terus membuka akses pasar, mengatasi hambatan-hambatan perdagangan, dan mempromosikan produk-produk unggulan kedua negara,” ucap Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi juga mendorong implementasi konkret dari Indonesia-Korea Economic Partnership Agreement untuk mendorong pemenuhan berbagai target tersebut.

Di bidang investasi, Presiden Jokowi menyampaikan investasi Korea Selatan di Indonesia juga mengalami pertumbuhan pesat dan prospek yang baik khususnya di beberapa bidang termasuk industri baja, petrokimia, baterai kendaraan listrik industri kabel listrik dan telekomunikasi, serta garmen dan energi terbarukan.

“Dalam pertemuan dengan Presiden Yoon, secara khusus saya mendorong kerja sama investasi dari Korea terutama di bidang percepatan pembangunan ekosistem mobil listrik di Indonesia termasuk proyek industri baterai terintegrasi dengan pertambangan dan industri baja otomotif untuk kendaraan listrik,” kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyambut baik investasi Korea Selatan dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara antara lain kerja sama di bidang pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum, dan capacity building di bidang pembangunan smart city.

“Saya menyambut baik penandatanganan MoU antara Kementerian Investasi dengan POSCO Korea dan Krakatau Steel Indonesia terkait investasi di bidang industri baja otomotif untuk kendaraan listrik dan partisipasi dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara dengan nilai keseluruhan investasi mencapai 6,37 miliar Dolar AS dan akan menyerap lebih dari 58 ribu tenaga kerja” tutur Presiden Jokowi.

Di akhir pernyataannya, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Korea Selatan bagi Presidensi Indonesia di G20 dan menantikan kehadiran Presiden Yoon untuk hadir di Bali bulan November mendatang.

Sementara itu Presiden Yoon Suk-yeol dalam keterangannya menyampaikan, Korea berkomitmen untuk terus memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia sesuai dengan perkembangan dunia yang dinamis.

“Saya merasa kita punya banyak kesamaan, dan tahun depan kita menyambut 50 tahun hubungan Korea-Indonesia, saya berharap kerja sama dapat setahap lebih maju, dan saya berharap untuk lebih banyak bertemu dan berkomunikasi dengan bapak Presiden Joko Widodo,“ ungkap Presiden Yoon.

  

HASIL KUNJUNGAN KE JEPANG, JOKOWI BAWA OLEH-OLEH INVESTASI RP 779 TRILIUN

Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Jepang pada Selasa, (27/7/2022). Dalam kunjungan itu, Jokowi disebutkan membawa beberapa komitmen investasi dari perusahaan Negeri Sakura itu.

Di sela-sela kunjungannya, Jokowi bersama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendapatkan komitmen investasi senilai US$ 5,7 miliar atau setara Rp 85 triliun dari 10 perusahaan Jepang.

Komitmen ini diperoleh saat Jokowi berada dalam kegiatan The Japan CEO Meeting 2022. Beberapa perusahaan yang berkomitmen dalam investasi di Indonesia adalah Toyota, Sojitz, Mitsubishi, Denso, Inpex, dan Sharp.

Untuk memuluskan hal ini, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan ramah bagi para pelaku usaha. Salah satunya dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

"Saya harap investor asal Jepang semakin aktif dalam meningkatkan investasinya di Indonesia, yang dapat betul-betul menguntungkan, tidak saja bagi perusahaan, namun juga bagi perusahaan-perusahaan nasional dan UMKM melalui kerja sama-kerja sama investasi," jelas Jokowi dalam sebuah rilis BKPM yang diperoleh CNBC Indonesia, Rabu (27/7/2022).

"Untuk itu saya menugaskan Menteri Investasi untuk selalu mengawal secara baik, semua rencana investasi, baik investasi baru maupun perluasan (ekspansi)."

Meneruskan arahan Jokowi, Bahlil menekankan menyatakan kesiapannya untuk mengawal investasi dari Jepang ini. Bahlil berharap agar investasi perusahaan asal Jepang dapat berjalan dengan lancar dan dapat berjalan beriringan dengan pengusaha Indonesia secara harmonis sehingga saling menguntungkan kedua belah pihak.

"Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran dan penyampaian minat investasi dari CEO dan pimpinan perusahaan Jepang yang saya yakin berharga bagi hubungan kedua negara," tegas Bahlil.

"Kami tawarkan peluang emas bagi para investor Jepang untuk berinvestasi di Indonesia guna meningkatkan ketahanan rantai pasok bagi masyarakat Indonesia dan Jepang di masa depan."

Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi asal Jepang di Indonesia pada tahun 2017 hingga Juni 2022 sebesar US$ 20,86 miliar dan berada pada peringkat ke-2 negara asal investasi ke Indonesia.

Investasi asal Jepang didominasi sektor listrik, gas, dan air sebesar US$ 7,48 miliar (36%), diikuti dengan sektor kendaraan bermotor dan alat transportasi lain sebesar US$ 3,59 miliar (17%), dan perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar US$ 2,44 miliar (12%).

  

JOKOWI OPTIMIS KERETA CEPAT BISA BEROPERASI TAHUN DEPAN

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan pemerintah optimistis Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bisa beroperasi pada 2023.

"Kami yakin kereta cepat segera bisa beroperasi, mudah-mudahan di tahun depan," ujarnya dalam media briefing yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa 26 Juli 2022.

Ia menegaskan pihaknya bersama Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi saat ini terus melakukan pengawasan secara ketat dalam proyek KCJB.

Pasalnya, proyek KCJB menjadi salah satu tujuan dari kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping saat KTT G20 di Indonesia pada November 2022.

Menurut Wahyu, yang juga Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), sebagian besar konstruksi proyek KCJB sudah rampung.

"Yang mungkin sedang dikerjakan saat ini adalah yang di deponya itu. Stasiun-stasiun juga sudah mulai dikerjakan," ungkapnya.

Terkait sempat adanya pembengkakan biaya atau cost overrun dalam proyek KCJB, ia menjelaskan permasalahan tersebut masih dibahas lantaran terdapat pula permintaan agar pembengkakan biaya ini bisa turut ditanggung oleh Pemerintah Indonesia.

Dengan demikian, saat ini permintaan penanggungan cost overrun oleh Pemerintah Indonesia tersebut pun sedang dihitung oleh Kementerian Keuangan.

 

MILENIAL BISA LEPAS DARI RUMAH MERTUA, JOKOWI CAIRKAN SUBSIDI RUMAH 12 TRILIUN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, penyaluran bantuan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR telah mencapai 110.993 sejak awal tahun hingga 21 Juli 2022.

Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan untuk membangun 222 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada sepanjang tahun ini.  Berdasarkan data PUPR hingga 21 Juli, total anggaran yang telah disalurkan pemerintah mencapai Rp 12,11 triliun. Anggaran ini disalurkan untuk membangun 109.023 unit melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan  2.910 unit melalui program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menargetkan, pembangunan rumah dengan bantuan FLPP mencapai 200.00 unit sepanjang 2022. Adapun BP2BT berkontribusi untuk membangun 22.000 unit.

"Pemerintah terus berupaya agar sektor properti terus tumbuh positif mendukung program pemulihan ekonomi nasional, penyerapan tenaga kerja, dan membantu setiap lapisan masyarakat untuk memiliki hunian pertamanya," kata Herry dalam keterangan resmi, Senin (25/7).

Penyaluran dana FLPP telah dilakukan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera mulai tahun ini. Dalam pelaksanaanya, BP Tapera bekerja sama dengan 31 bank pembangunan daerah dan 8 bank nasional.

Salah satu bank yang bekerja sama dengan BP Tapera dalam penyaluran FLPP adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN. Sepanjang 2022, BTN menargetkan dapat menyalurkan dana FLPP untuk pembangunan 200.000 unit rumah.

Adapun, penyaluran dana BP2BT melalui BTN ditargetkan dapat membantu pembangunan 12.000 unit rumah. The top 5 reef-safe sunscreens for 2022 Hingga 21 Juli 2021, BTN telah menyalurkan dana FLPP senilai Rp 7,9 triliun untuk pembangunan 71.209 unit rumah.

Sementara itu, penyaluran dana BP2BT adalah Rp 119,95 miliar untuk pembangunan 2.864 unit rumah. Herry berharap ada kerja sama yang baik antar pemangku kepentingan program pembiayaan rumah.

Hal ini dinilai penting agar target pembangunan rumah untuk MBR pada tahun ini dapat dicapai. Ia sebelumnya mememaparkan, penyaluran FLPP pada paruh pertama tahun in mengalami dua kendala utama.

Kendala yang dimaksud adalah pencairan dana FLPP baru dapat dilakukan pada Februari 2022 dan penyaluran menunggu ketersediaan kapasitas dari bank penyalur.

Herry mencatat,  salah satu program bantuan pembiayaan rumah dengan laju penyaluran yang lambat adalah BP2BT. Menurut dia, hal ini terjadi karena keterlambatan pengajuan dari bank pelaksana. Pada 2023, Herry menargetkan penyaluran bantuan pembiayaan rumah naik 18,58% dari target 2022 senilai Rp 29,09 triliun menjadi Rp 34,5 triliun.

Bantuan pembiayaan melalui program FLPP masih mendominasi atau senilai Rp 25,18 triliun untuk pembangunan 220.000 unit rumah Alokasi untuk program subsidi bantuan uang muka atau SBUM pada 2023 mencapai Rp 895 miliar untuk pembangunan 220.000 unit rumah, sedangkan anggaran untuk program SSB adalah Rp 3,82 triliun untuk pembangunan rumah hingga 754.004 unit. 

Pemerintah telah menggelontorkan dana mencapai Rp 85,7 triliun untuk memberikan subsidi perumahan bagi masyarakat kurang mampu sejak 2010 hingga paruh pertama tahun ini. Subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengatasi backlog perumahan yang telah menembus 12,75 juta.

 

3 POIN HASIL PERTEMUAN JOKOWI - XI JINPING

Pertemuan bilateral antara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden China Xi Jinping, di Villa 14, Diaoyutai State Guesthouse, Beijing pada Selasa (26/7/2022) sore menghasilkan sejumlah kesepakatan antara Indonesia dan China.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua negara sekaligus kawasan dan dunia.

“RRT adalah mitra strategis komprehensif Indonesia. Kita harus mengisi kemitraan tersebut dengan kerja sama yang menguntungkan untuk negara kita, dan sekaligus untuk kawasan dan dunia,” kata Jokowi dalam keterangannya dikutip dari lama Setkab, Selasa (26/7/2022).

Selain kerja sama ekonomi, kedua pemimpin juga membahas berbagai isu, antara lain isu kawasan dan dunia.

“Sebagai negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki tempat yang penting bagi RRT dan kawasan. Apalagi saat ini Indonesia memegang Presidensi G20 dan tahun depan menjadi Ketua Asean,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi dalam keterangannya usai pertemuan, dilansir dari laman Setkab, Selasa (26/7/2022).

Selain kerja sama ekonomi, kedua pemimpin juga membahas berbagai isu, antara lain isu kawasan dan dunia.

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menyampaikan bahwa Indonesia mengapresiasi dukungan China terhadap keketuaan Indonesia di G20. Presiden Xi, lanjut Retno, memberikan apresiasi atas upaya Presiden Jokowi dalam mengupayakan perdamaian dan memperbaiki situasi kemanusiaan antara lain melalui kujungan ke Kyiv, Ukraina dan Moskow, Rusia. “Kunjungan ini dinilai Presiden Xi menunjukkan tanggung jawab Indonesia sebagai negara besar,” kata Retno.

Kedua pemimpin juga membahas mengenai pentingnya kerja sama konkret yang saling menguntungkan dalam konteks Global Development Initiative (GDI).

“Jika kerja sama konkret dapat diwujudkan, maka diharapkan pencapaian SDGs negara berkembang dapat lebih baik,” ucap Menlu.

Retno mengungkapkan, China berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama ekonomi hijau, antara lain melalui pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara.

“Presiden Xi juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan impor produk pertanian Indonesia,” ucap Retno.

Berikut daftar 7 kesepakatan antara Indonesia dan China yang dihasilkan usai pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden China Xi Jinping:

1.    Pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) Sinergi Poros Maritim Dunia dan Belt Road Initiative

2.    MoU Kerja sama Pengembangan dan Penelitian Vaksin dan Genomika

3.    MoU mengenai Pembangunan Hijau

4.    Pengaturan Kerja Sama Kelautan

5.    Protokol mengenai Ekspor Nanas Indonesia

6.    Pengaturan Kerja Sama Pertukaran Informasi dan Penegakan Pelanggaran Kepabeanan

7.    Rencana Aksi Kerja Sama Pengembangan Kapasitas Keamanan Siber dan Teknologi.
 

EKSTENSIFIKASI FOOD ESTATE UNTUK MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN

Tahun depan Pemerintah akan memfokuskan program food estate pada pengoptimalan kondisi lahan ekstensifikasi yang telah dikembangkan pada tahun 2021.

Pengoptimalan akan dilakukan pada lahan food estate yang ada di Kalimantan Tengah.

"Secara bertahap kami akan fokus untuk mengoptimalkan lahan-lahan food estate yang baru dikembangkan tersebut agar dapat mencapai kapasitas produksi yang optimum," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Ali Jamil, Senin (25/7).

Pasalnya, pada tahun 2023, sesuai arahan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) rencananya akan dilakukan optimasi pada lahan food estate seluas 8.000 hektar. Dengan rincian 5.000 hektar di Kabupaten Kapuas dan 3.000 hektar di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Tahun depan juga akan dilakukan pembuatan prasarana pengairan pada level mikro pada lokasi food estate.

Yakni, prasarana yang berada di sekitar lahan pertanian. Hal ini sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki Kementan.

"Sementara prasarana pengairan makro, seperti jaringan irigasi primer dan sekunder akan digarap oleh Kementerian PUPR," imbuhnya.

Ali menjelaskan, progres pelaksanaan food estate tahun 2020 melalui kegiatan intensifikasi lahan, dengan luas tanam 29.436 hektar, untuk pengembangan komoditas utama padi menghasilkan Gabah Kering Giling (GKG) sebanyak 114.658 ton.

Hasil produksi tersebut, diklaim naik sebanyak 38.128 ton dari sebelum adanya kegiatan pengembangan food estate. Kemudian pada tahun 2021 melalui kegiatan intensifikasi lahan juga dengan luas tanam 14.135 hektar, untuk pengembangan komoditas utama padi menghasilkan Gabah Kering Giling (GKG) sebanyak 49.070 ton. Atau naik 5.140 ton dari sebelum adanya kegiatan pengembangan Food Estate.

Selanjutnya untuk kegiatan ekstensifikasi lahan yang baru dilaksanakan pada tahun 2021 seluas 16.643 hektar, Ali menerangkan saat ini progresnya antara lain telah dilakukan Land clearing/land levelling seluas 15.695,25 hektar (94,31%).

Tak hanya itu, dilakukan juga olah tanah seluas 4.153,53 hektar (24,96%) dan progres tanam seluas 2.821,76 hektar (16.95%).

Bisa dikatakan untuk ekstensifikasi memang belum optimal, maka perlu dilakukan peningkatan pada tahun 2023 mendatang.

"Hal ini disebabkan curah hujan yang cukup tinggi berpengaruh terhadap kondisi lahan yang masih tergenang, sementara infrastruktur irigasinya masih dalam taraf pengerjaan oleh Kementerian PUPR," ujarnya.

 

WARGA NEGARA BERFLOWER SUMRINGAH, BANSOS PKH BULAN JULI SUDAH CAIR

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan digitalisasi terhadap satu juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Program ini akan mengincar 1.000 pasar rakyat dari total 16.176 pasar tradisional di dalam negeri.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, digitalisasi dapat menggandakan pendapatan dan omset pelaku UMKM hingga puluhan kali lipat. Zulkifli mengutip data PT Tokopedia yang menyatakan bahwa pedagang pasar yang telah melakukan digitalisasi mengalami peningkatan pendapatan hingga 56 kali secara tahunan pada 2021 dan omzet tumbuh 96 kali lipat.

"Jadi, sistem digital ini berarti petani bisa petani bisa juga jualan langsung ke konsumen, mempermudah dan memperpendek rantai distribusi antara produsen dan konsumen," kata Zulkifli di Pasar Cicalengka, Senin (25/7).

Zulkifli mengatakan, akan fokus melakukan digitalisasi ke pasar dan pelaku UMKM di Pulau Jawa. Jika berhasil, ia menilai sebanyak 65% dari target digitalisasi pelaku UMKM telah tercapai.

64 juta pelaku UMKM yang ada di dalam negeri memiliki potensi besar untuk mempercepat transformasi digital di sektor perdagangan. Namun, ia berpesan agar proses digitalisasi penjualan tak membuat pasar konvensional gulung tikar.

Digitalisasi yang dimaksud Zulkifli cukup luas, mulai dari mengakses sistem informasi sarana perdagangan untuk memantau harga barang di pasar, pembayaran retribusi secara digital, hingga masuk ke dalam platform Tokopedia.

Berdasarkan data Kemendag, total pasar yang telah menggunakan situs SISP adalah 2.047 unit, sedangkan sebanyak 537 unit pasar memantau harga melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP).

Total pelaku UMKM yang telah menggunakan metode pembayaran dengan memindai kode cepat (QRIS) mencapai 9,7 juta unit, sedangkan total pedagang pasar yang membayarkan retribusi secara digital mencapai 106.702 orang.

Di sisi lain,  total pasar yang telah masuk ke dalam platform Tokopedia baru mencapai 10 unit. Namun, pasar di sebanyak enam kota telah membuat rencana implementasi pembukaan GrabMart.

"Saya berharap digitalisasi perdagangan yang dilakukan di pasar rakyat dan pelaku UMKM dapat menjadi salah satu upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang maju dan inklusif," kata Zulkifli.

Co-Founder & Vice Chairman Tokopedia Leontinus Alpha Edison mengatakan, penjual yang bergabung dalam platform Tokopedia telah mencapai 12 juta orang hingga saat ini. Angka itu naik dari capaian 2019 sebanyak 7 juta orang.

Leontinus mengatakan 3 juta penjual yang baru bergabung di Tokopedia berskala UMKM Leontinus mengatakan telah mendampingi 10 unit pasar untuk melakukan digitalisasi penjualan ke bersama Kemendag. Selain pendampingan, Tokopedia juga melakukan pelatihan penjualan secara daring.