BIJAK BERMEDIA SOSIAL: JANGAN JADIKAN SIMBOL AGAMA BAHAN OLOKAN

Wamenag Zainut Tauhid Sa'adi mengimbau semua pihak untuk jangan jadikan simbol agama sebagai bahan olokan.

Menurutnya, apa pun alasannya tindakan tersebut tidak etis dan tidak dibenarkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan SARA.

"Saya meminta kepada siapa pun untuk tidak menjadikan simbol agama sebagai bahan olokan atau guyonan, karena hal tersebut dapat melukai perasaan umat beragama yang bersangkutan," kata Zainut melalui siaran pers tertulis, Jumat (17/6/2022).

Dikatakan Zainut, kebebasan menyampaikan pendapat apakah itu bentuknya kritik maupun saran hendaknya dilakukan dengan cara yang santun, bijak dan menghormati etika, tidak dengan cara yang sarkastik dan melanggar norma susila, hukum dan agama.

Untuk itu, Wakil Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat ini mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih bijak dan hati-hati dalam menggunakan media sosial.

"Jangan cepat memposting atau menyebarkan berita, baik berita yang berupa foto, video, meme atau konten narasi yang mengandung ujaran kebencian, fitnah dan SARA," ujar Zainut.

"Terhadap postingan meme stupa Borobudur mirip Pak Jokowi, saya menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk mendalami masalah tersebut dan mengusut semua pihak yang terlibat untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku," paparnya.

Zainut mengajak kepada para tokoh dan elit masyarakat untuk membangun budaya politik santun yang dilandasi nilai-nilai luhur, akhlak mulia dan berkeadaban. Dalam hal ini, berperilaku proporsional dan tidak berlebihan dalam menyampaikan pendapat maupun kritik, sehingga tidak menimbulkan polemik dan kegaduhan.

Survei Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama beberapa organisasi media pada pertengahan 2020 yang melibatkan 1.670 responden di 34 provinsi, menunjukkan indeks literasi digital Indonesia masih masuk kategori sedang, yaitu 3,47 dari 5. Skor terendah (3,17 dari 5) ada pada aspek literasi pengolahan informasi dan data.

Sayangnya, selama 2010-2017 sekolah bahkan hanya menyumbang 3,7% dari 342 kegiatan literasi media digital yang diselenggarakan di Indonesia. Ketika literasi diterapkan itu menjadi kunci permasalahan akan hoaks. Sehingga hal ini perlu masuk ke ranah pendidikan. Sasaran literasi media ketika masuk dunia pendidikan menjadi kunci bagaimana menghadapi tantangan zaman yang tidak terelakkan.

 

JOKOWI BERDAYAKAN UMKM PEREMPUAN UNTUK TINGKATKAN DAYA SAING EKSPOR INDONESIA

Visa, pemimpin pembayaran digital bersama Kemenparekraf, Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pemerintah daerah (Pemda) Bali memberdayakan UMKM perempuan dalam rangka mendorong daya saing dan ekspor pascapandemi. Hal ini diwujudkan dalam program literasi keuangan kampanye #IbuBerbagiBijak, yang bertujuan memberdayakan pelaku usaha perempuan memiliki keterampilan manajemen keuangan lebih baik guna mendukung bisnisnya.

Pada tahun ini, program akan berlangsung di Bali menghadirkan rangkaian hybrid workshop manajemen keuangan dan usaha kecil untuk 500 pelaku UMKM perempuan di Badung dan Denpasar, sekaligus memberikan kesempatan mereka mengakses pasar lebih luas.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, mengatakan, masalah pelatihan, perizinan, pemasaran, dan pembukuan keuangan yang baik menjadi salah satu tantangan bagi UMKM. "Perlu kita tingkatkan kemampuan sumber daya manusia, khususnya literasi keuangan atau financial literacy," kata dia saat memberikan keterangan pers secara virtual Kamis (23/6/2022).

Sandiaga mengapresiasi program literasi keuangan dan inkubasi bisnis UMKM #IbuBerbagiBijak Bali 2022, karena akan memberikan inspirasi kepada pelaku UMKM perempuan. "UMKM bersama-sama dengan pemerintah, melakukan sinergi, dan kolaborasi mendukung ketahanan ekonomi masyarakat,” kata dia.

Presiden Direktur PT Visa Worldwide Indonesia Riko Abdurrahman mengatakan Visa konsisten menjalankan program literasi keuangan untuk menjangkau pelaku UMKM perempuan sebagai tulang punggung perekonomian di Bali dan memperluas pengetahuan mereka dalam mendukung pemulihan ekonomi.

"Melalui program ini, Visa memberdayakan dan membekali perempuan pelaku UKM dengan keterampilan dan sarana manajemen keuangan dan bisnis agar dapat bertahan dalam jangka panjang, sekaligus membuka pintu mereka mengembangkan penjualan," kata Riko.

Tujuan ini kata Riko sejalan dengan fokus pemerintah tahun ini untuk mengoptimalkan momentum Presidensi G-20 Indonesia untuk mendorong peran strategis perempuan dalam pertumbuhan UMKM di Indonesia dan membantu mereka go global.

Program ini memberdayakan pelaku UMKM perempuan untuk lebih berorientasi ekspor, serta membantu mereka mengembangkan bisnisnya ke luar wilayah. Rangkaian workshop, dilanjutkan dengan hybrid expo dan sesi business matching, yang melibatkan praktisi dan akademisi, serta figur publik seperti Andy F. Noya, dan sejumlah mitra potensial, termasuk bisnis lokal yang mapan, seperti Titipku dan Bhinneka.

Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM Kemenkop UKM Temmy Satya Permana mengatakan, program #IbuBerbagiBijak diharapkan dapat membantu meningkatkan peran perempuan dalam pengembangan UMKM, dan mewujudkan pertumbuhan inklusif, selaras dengan semangat G-20 untuk pulih bersama dan lebih kuat pascapandemi.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali I Wayan Jarta mengatakan, pandemi Covid-19 telah berdampak negatif pada seluruh aspek kehidupan masyarakat Bali, termasuk UMKM, khususnya milik perempuan. Mereka perlu cerdas finansial dan teknologi, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan melalui business matching, dan go global untuk peluang pasar yang lebih luas.

JOKOWI DORONG KOMODITAS KOPI JADI PRODUK UNGGULAN INDONESIA

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, dan tentunya juga memiliki beragam tanaman pangan. Kopi merupakan salah satu tanaman pangan yang memiliki keunggulan kompetitif dan sebagai produk agribisnis akan terus didorong guna mendukung perekonomian nasional.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, industri kopi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yang mencapai sebesar 250 persen. Saat ini, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar ke-4 di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Di 2021, produksi kopi Indonesia telah mencapai 795 ribu ton dan 94,5 persen diantaranya dipasok dari pengusaha kopi perkebunan rakyat.

Sementara itu, konsumsi domestik untuk komoditas kopi di 2021 cukup besar yaitu mencapai 370 ribu ton atau tumbuh 4,5 persen (yoy). Dari sisi ekspor, pada 2021 tercatat mencapai USD 842,5 juta atau tumbuh 4,1 persen (yoy).

"Sesuai amanat bapak Presiden, dengan besarnya potensi yang ada, komoditas kopi memiliki peran penting dan menjanjikan dalam perekonomian nasional, sehingga perlu untuk terus didorong agar menjadi sektor unggulan di Indonesia," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya, Jumat, 24 Juni 2022.

Kemenko Perekonomian dalam hal ini Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, dan stakeholders utama pengembangan kopi nasional yakni Dewan Kopi Indonesia (DEKOPI), Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI), dan Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI) menyelenggarakan event Indonesia Premium Coffee Expo & Forum 2022 bertema 'Meretas Cita Rasa Indonesia'.

"Semoga apa yang kita upayakan ini memberi makna yang lebih luas dalam pengembangan kopi nasional, sehingga akan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan berkontribusi pada akselerasi pemulihan ekonomi nasional," ungkapnya.

Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud menambahkan, rangkaian acara ini kedepannya diharapkan akan membantu para pengusaha kopi memperluas pasarnya ke dunia internasional, di antaranya menjadikan KTT G-20 di Bali dan Konferensi Perubahan Iklim COP-27 di Mesir 2022 sebagai lokasi event berikutnya.

"Hal ini untuk memberikan manfaat besar sebagai rantai nilai dan strategi pemasaran guna memperkuat nilai dagang sekaligus meningkatkan ekspor kopi nasional ke mancanegara," ujar Musdhalifah.

Indonesia Premium Coffee Expo & Forum 2022 yang diselenggarakan di Lapangan Banteng Jakarta Pusat maupun online, merupakan media komunikasi antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat untuk menyebarluaskan peluang kerjasama, mengubah posisi bisnis untuk menghasilkan penjualan dan kunci independen rantai pembeli, sekaligus untuk promosi, menumbuhkan jaringan distribusi, dan kesempatan waralaba merek untuk calon investor, serta diversifikasi di pasar saat ini.

"Dengan diikuti para pelaku agribisnis dan industri kopi nasional dari hulu hingga hilir, event ini juga ingin membangun kesamaan pola pikir dan cara pandang guna mengakselerasi pemberdayaan komoditas kopi, supaya berdampak terhadap akses pemasaran dan membangun lapangan kerja baru, sehingga membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional," pungkasnya.

 

JOKOWI TARGETKAN INFRASTRUKTUR LISTRIK RAMPUNG 100% SEBELUM KTT G20 DIGELAR

Pemerintah melalui BUMN mempercepat berbagai pekerjaan dan menjamin persiapan rampung 100 persen sebelum digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.

Hal ini demi memastikan keandalan pasokan listrik selama gelaran internasional tersebut.

Executive Vice President Distribusi PT PLN (Persero) Regional Jawa, Madura dan Bali, Ida Bagus Ari Wardana menjelaskan, persiapan PLN menyambut KTT G20 sudah di atas 50 persen.

“Semuanya on progress khususnya di sisi keandalan, kami perkuat pembangkit, transmisi, distribusi juga operasi sistem dan retail yang saat ini sudah mencapai 72,28 persen,” terang Ari kepada media, Jumat 24 Juni.

Ia menyebutkan, penguatan di sisi distribusi meliputi penyempurnaan konstruksi pasokan suplai energi listrik dan merapikan jaringan listrik pada jalur–jalur di sekitar tempat kegiatan berlangsung.

Selain itu, pengadaan suplai cadangan, hingga peremajaan peralatan-peralatan pendukung lainnya pun turut dilakukan.

Tak hanya itu, Ari menambahkan, ketersediaan pasokan listrik nantinya turut didukung oleh pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang saat ini masih dalam tahap relokasi dari Grati, Jawa Timur.

PLTG ini nantinya akan memasok listrik sebesar 2x100 megawatt (MW) ke dalam sub sistem Bali.

“Sejak Februari 2022 lalu hingga kini relokasi PLTG sudah mencapai 51,70 persen, target kami akan rampung 100 persen di September mendatang,” katanya.

Untuk sistem transmisi, juga dilakukan penguatan serta meningkatkan keandalan transmisi dengan melakukan pemeriksaan kabel laut dan kelengkapannya.

Pemeliharaan saluran kabel laut tegangan tinggi serta 30 action program lainnya diperkirakan selesai pada Oktober 2022.

"Tim juga melakukan beberapa pekerjaan pendukung lainnya seperti mengecek instalasi listrik lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan antara lain hotel dan lokasi wisata yang menjadi pusat kegiatan nantinya," jelas Ari.

Ari juga memaparkan kesiapan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang saat ini pembangunannya telah mencapai 56,32 persen.

“SPKLU Fast Charging sebanyak 21 unit sudah rampung pengerjaannya dan saat ini kami sedang berupaya mempercepat penyelesaian pembangunan 60 unit SPKLU Ultra Fast Charging dan 200 unit Home Charging yang ditargetkan selesai bulan Agustus,” imbuhnya.

Seluruh SPKLU yang dibangun nantinya, menurut Ari, akan melayani 492 kendaraan listrik delegasi dan 464 kendaraan patwal dan operasional lainnya.

Ketua Tim Pengarah PMO Kementerian BUMN, Susyanto dalam sambutannya mengatakan secara keseluruhan apa yang telah disampaikan PLN sudah sangat baik dan pihaknya berharap PLN tetap konsisten mengawal hingga nanti event KTT G20 berlangsung.

“Berbagai upaya yang dilakukan PLN terhadap Event G20 sangat luar biasa, selain diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik saat rangkaian kegiatan berlangsung juga berdampak terhadap kualitas layanan kelistrikan bagi masyarakat umum,” pungkasnya.

Penyelenggaraan KTT G20 merupakan agenda besar bagi Indonesia yang tengah memegang Presiden G20.

Acara ini diharapkan memberikan banyak perubahan bagi kehidupan masyarakat global termasuk agenda transisi energi dengan PLN sebagai garda terdepan dalam mendukung energi baru terbarukan.

INDONESIA AKAN KENALKAN SEKTOR PANGAN DI KTT G20

Dalam rangka menyukseskan Indonesia sebagai Presidensi G20, Pemerintah Jokowi menyelenggarakan beberapa kegiatan pendukung perhelatan dari sektor pangan dan agribisnis, dengan tema utama “Pangan Indonesia untuk Dunia yang Lebih Baik (Indonesian Food for a Better World)”.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan antara lain berupa exposure komoditas, ajang pertemuan bisnis, festival dan karnaval, serta talkshow, yang dilaksanakan di 3 lokasi, yakni hari ini di Jakarta sebagai Kick Off Events, kemudian diikuti dengan Labuan Bajo, dan yang terakhir di Borobudur, Magelang.

Kepemimpinan Indonesia dalam Presidensi G20 dipromosikan sebagai bridge builder antara negara maju dan berkembang. Pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 akan memberikan manfaat secara ekonomi melalui main events, side events, dan Road to G20 Summit di berbagai kota di Indonesia.

Sherpa Meeting G20 menjadi pertemuan tingkat tinggi yang strategis bagi Indonesia dan menjadi ajang untuk mengkampanyekan beragam produk unggulan Indonesia yang potensial dan menjadi andalan ekspor, termasuk produk agrikultur Indonesia yang terseleksi sebagai andalan ekspor.

Dukungan kegiatan sektor pangan dan agribisnis akan melibatkan lebih banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani selaku produsen, BUMN, UMKM, eksportir, pelaku pasar, serta Kementerian/Lembaga (K/L) terkait baik di pusat maupun di daerah.

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia memproyeksikan sektor pangan dalam negeri untuk pengendalian inflasi demi tercapainya swasembada pangan terbentuk berkat tiga aspek, yaitu ketersediaan, distribusi, dan kebermanfaatan.

Aspek ketersediaan pangan dilakukan melalui peningkatan produksi pangan, menjaga luas tanam bulanan sesuai kebutuhan, serta mendekatkan pusat produksi kepada konsumen.

Sementara dari aspek distribusi pangan, Pemerintah berupaya menjaga pasokan dan harga pangan. Salah satu terobosan Jokowi adalah mendorong kemudahan distribusi pangan dan efisiensi tata niaga dengan mengembangkan e-commerce Toko Tani Indonesia (TTI).

“Rantai pasok dari petani sebagai produsen dengan konsumen bisa sangat panjang, karena itu kami turut mengembangkan e-commerce TTI. Ini dilakukan untuk memangkas rantai pasok. Melalui layanan online berbasis aplikasi ini, TTI sebagai outlet dapat memesan beras segar langsung kepada Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani),” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi.

Selain e-commerce, Pemerintah turut membantu proses distribusi pangan secara intensif untuk mengendalikan harga pada hari besar keagamaan nasional. Kementan juga memantau harga pangan setiap hari, melaksanakan operasi pasar bila diperlukan, dan mengembangkan lumbung pangan masyarakat.

Pada aspek pemanfaatan pangan, Agung menuturkan, Pemerintah menjalankan program untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat untuk menjaga ketersediaan dan kebutuhan pangan.

Program itu adalah mengembangkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), kemudian mengkampanyekan anti pemborosan atau food waste, serta mendorong pemanfaatan bahan baku lokal untuk industri pangan. 

PEMERINTAH GENJOT EKSPOR PRODUK IKAN KE CHINA

Jokowi terus menggenjot nilai ekspor produk perikanan ke Tiongkok untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya itu diantaranya dilakukan melalui penguatan kerjasama bilateral serta peningkatan kualitas mutu dan keamanan produk perikanan sehingga memiliki daya saing tinggi di pasar global.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan, Indonesia dan Tiongkok telah menandatangani nota kesepahaman baru tentang kerjasama maritim. Kedua negara sepakat untuk memperkaya, memperluas dan meningkatkan mekanisme kerja sama maritim yang saling menguntungkan.

"Indonesia dan Tiongkok juga telah menandatangani nota kesepahaman tentang jaminan keamanan dalam impor dan ekspor produk akuatik. Saya yakin dengan terwujudnya platform ini secara bilateral akan mendorong ekspor hasil perikanan yang lancar dengan kerja sama ekonomi yang mengusung keberlanjutan sumber daya ikan," ujar Trenggono dalam Forum Kemitraan Bisnis Indonesia - Tiongkok di Jakarta, kemarin.

Trenggono menuturkan, Tiongkok termasuk mitra dagang utama sektor kelautan dan perikanan Indonesia di kawasan Asia. Ekspor produk perikanan Indonesia ke Negeri Tirai Bambu dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren positif, yakni meningkat dari US$ 477 juta pada 2017 menjadi US$ 890 juta pada 2021.

Sedangkan dalam skala global, volume dan nilai ekspor hasil perikanan Indonesia ke pasar internasional meningkat masing-masing 2,5% dan 5,80% per tahun. Pertumbuhan ini sebagian besar disumbang oleh lima komoditas utama yaitu udang (34,83%), tuna (15,14%), cumi (11,27), kepiting (7,97%) dan rumput laut (6,58%).

Pemerintah menegaskan, target peningkatan ekspor ini tetap mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Disamping itu, pengelolaan sistem perikanan tangkap maupun budidaya mengutamakan keberlanjutan ekosistem sesuai prinsip ekonomi biru.

Menurut Bank Dunia, ekonomi biru adalah “pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut”. Ada berbagai sektor yang termasuk di dalamnya, seperti perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim. Jika dikelola dengan konsep berkelanjutan, maka tiap sektor mampu membantu mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

Seperti diketahui, Negara kepulauan ini ada di urutan kedua sebagai negara penghasil ikan terbesar dunia setelah Tiongkok. Laut Indonesia adalah bagian terbesar Segitiga Terumbu Karang yang menjadi habitat 76 persen dari seluruh spesies terumbu karang dan 37 persen dari seluruh spesies ikan terumbu karang dunia.

Terdapat 2,8 juta rumah tangga yang terlibat langsung dalam industri maritim Indonesia. Tidak mengherankan bahwa 54 persen dari sumber protein hewani masyarakat Indonesia berasal dari ikan dan makanan laut. Sepuluh persen komoditas perikanan dunia diekspor oleh Indonesia. Angka ini akan terus bertambah seiring meningkatnya permintaan global untuk makanan laut. Nilai sektor perikanan Indonesia adalah sebesar 29,6 miliar dolar AS, setara dengan 2,6 persen PDB Indonesia. Sektor ini juga berkontribusi terhadap sektor pariwisata dan secara nyata ikut mendukung pelestarian lingkungan.

  

PEMERINTAH JAGA KETERSEDIAAN PUPUK UNTUK STABILITAS PRODUKSI PANGAN

Terkait tantangan ketahanan pangan dan stabilitas keuangan, pemerintah rencananya akan melakukan kebijakan redistribusi pupuk bersubsidi. Subsidi ini akan memfokuskan pada pupuk urea dan NPK yang selama ini banyak digunakan para petani pada pangan pokok dan komoditas strategis pertanian yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap laju inflasi.

Seperti diketahui, saat ini dunia menghadapi ancaman krisis pangan, ketahanan energi, dan stabilitas keuangan yang semakin sulit. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini diramal turun 1% menjadi 2,6%.

Terkait tantangan ketahanan pangan dan stabilitas keuangan, pemerintah, sesuai rekomendasi Panja Pupuk Komisi IV, per 1 Juli 2022 rencananya akan melakukan kebijakan redistribusi pupuk bersubsidi. Subsidi ini akan memfokuskan pada pupuk Urea dan NPK yang selama ini banyak digunakan para petani pada pangan pokok dan komoditas strategis pertanian yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap laju inflasi.

Pupuk bersubsidi tetap diberikan kepada petani. Produksi pangan nasional diperkirakan makin stabil seiring dengan kebijakan pemerintah untuk mengamankan pasokan pupuk bersubsidi.

Disisi lain, pemerintah juga perlu peningkatan pengawasan dan optimalisasi sistem distribusi digital pupuk bersubsidi sehingga kebijakan ini mampu memacu produksi komoditas pangan.

Pasalnya, selama ini tidak sedikit oknum-oknum tertentu melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga harga pupuk bersubsidi di tingkat masyarakat masih cukup mahal.

"Syaratnya pemerintah harus benar-benar teliti, jangan salah ambil kebijakan. Salah kebijakan bisa membuat produksi menjadi turun," ujarnya.

Pemerintah turut aktif melakukan pendampingan sehingga kalangan petani mendapatkan arahan serta jaminan pasokan pupuk bersubsidi

"Yang penting sosialisasi dan pendampingan sampai di tingkat petani penerima subsidi dan memastikan tidak ada kendala, termasuk dari sisi distribusi digital" ujarnya.

Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP Kementerian Pertanian Muhammad Hatta mengatakan pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan pupuk dengan harga yang terjangkau oleh petani.

"Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI merekomendasikan pupuk bersubsidi difokuskan pada kebutuhan pangan pokok dan komoditas yang berdampak terhadap inflasi", jelas Hatta.

Dia menambahkan, negara masih membutuhkan bahan baku yang berasal dari impor (pembuatan pupuk NPK) dan mahal, sehingga membutuhkan subsidi agar petani mampu membeli dengan harga yang lebih murah.

Adapun dari sisi pasokan, sebelumnya, Direktur Produksi Pupuk Indonesia, Bob Indiarto beberapa waktu lalu menjamin produksi pupuk bersubsidi sepanjang tahun ini. Dia menegaskan, perseroan telah menjamin pasokan bahan baku pupuk terutama Phosphate (DAP dan Rock Phosphate) dan Kalium (KCl), hingga akhir tahun 2022.

 

PEMERINTAH DUKUNG UPAYA PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 2030

Pemerintah Indonesia mendukung upaya ekonomi rendah karbon dan ketahanan iklim sesuai dengan roadmap SDGs Indonesia, termasuk untuk untuk infrastruktur. Pemerintah pun menerbitkan instrumen pembiayaan yang inovatif sesuai dengan prinsip ESG (environmental, social, and governance). 

Kebutuhan pembiayaan untuk capai SDGs 2030 Rp 3.461 triliun. Terdapat dukungan pembiayaan dari Pemerintah melalui beberapa instrumen. instrumen yang digunakan meliputi Green Sukuk, SDGs Bonds, KPBU hingga Non KPBU.

Penerapan prinsip ESG dinilai penting dalam pembiayaan struktur untuk memastikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan aspek berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan mendorong dan memberi insentif mitra pemerintah untuk memiliki tanggung jawab lingkungan dan sosial.

Implementasi dari penerapan prinsip ESG meliputi: Keberlanjutan dan ketahanan (sustainability and resilience), Mengarusutamakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, Leaving No One Behind, Mendukung perlindungan HAM, dan Mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Disisi lain, anak muda atau kaum milenial tidak boleh hanya berpangku tangan. Apalagi, peran anak muda sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam proses pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Program SDGs yang sedang digencarkan pemerintah saat ini membutuhkan peran dari generasi millenial dan anak-anak muda. Mereka inilah yang nantinya akan menjadi motor penggerak dari program pembangunan berkelanjutan itu,” kata Direktur Informasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Komunikasi dan Informatika Wiryanta 

Wiryanta menerangkan, program SDGs setidaknya memiliki 17 tujuan. Di antaranya tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi tercukupi, serta pekerjaan layak bagi masyarakat.

Selain itu, ada pula konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lanjutan, ekosistem daratan, perdamaian dan kemitraan untuk mencapai tujuan.

“Semua harus terlibat dalam mendukung kegiatan ini. Mengapa kami juga fokus kepada anak muda? Karena peran generasi muda, dan generasi millenial sangat penting mengingat jumlahnya cukup besar di negeri ini, yakni mencapai 40 persen dari total penduduk,” bebernya.

 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menegaskan, pembangunan berkelanjutan harus terus digelorakan. Tujuannya untuk masa depan generasi penerus bangsa.

“Ada 17 tujuan SDGs ini, dan ini bukan perkara mudah. Ini sulitnya minta ampun. Jadi semua pihak harus membantu program pemerintah, khususnya para remaja,” tutur Ganjar.

Dari 17 point tujuan SDGs tersebut, semuanya masih dijumpai persoalan. Kemiskinan dan pengangguran misalnya, di Indonesia persoalan kemiskinan juga masih cukup tinggi.

“Lalu apa yang bisa dilakukan para generasi muda? Banyak, salah satunya membuka sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan. Jadi anak muda zaman sekarang itu nggak keren kalau melamar kerja. Sekarang itu zamannya membuka lapangan pekerjaan,” tegasnya.

  

KASUS COVID-19 MELONJAK, PEMERINTAH SIAPKAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

Pemerintah terus melakukan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Hal ini menanggapi terus melonjaknya kasus Covid-19 di Tanah Air dalam beberapa pekan terakhir.

"Tentu saja, dilakukan pencegahan dan pengendalian," kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Mohammad Syahril kepada merdeka.com, Senin (27/6).

Syahril menyebut upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang dilakukan pemerintah sudah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar serta Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.

Beberapa waktu lalu, Wiku mengatakan penularan Covid-19 tak bisa dihindari di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat. Namun, apapun varian yang memicu penularan virus, pencegahannya tetap sama. Yakni menerapkan disiplin protokol kesehatan serta menjalankan pola hidup bersih dan sehat.

Wiku memastikan pemerintah selalu memonitor, mencegah, dan menekan penularan Covid-19 yang terjadi di masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Salah satu hal yang diatur dalam surat edaran terbaru ini ialah, pelaksanaan kegiatan berskala besar wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Protokol kesehatan yang dimaksud ialah menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu.

Kemudian mengganti masker secara berkala setiap empat jam dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan. Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain.

Selanjutnya, diupayakan untuk menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan.

"Menggunakan aplikasi PeduliLindungi selama melakukan aktivitas," demikian bunyi surat edaran tersebut.

Seperti diketahui, kasus varian Omicron masih menjadi perhatian khusus dunia beberapa waktu terakhir, seiring dengan penyebarannya yang cepat. 

Terkait pencegahan varian Omicron di Indonesia, Pemerintah telah menyiapkan 7 skenario. Berikut 7 skenario yang dimaksud: 

1. Tetap menggunakan kebijakan level PPKM.
2. Menggunakan batas ambang 10 kasus/juta penduduk/hari (setara 2.700 kasus per hari) untuk mengukur kapan pengetatan kegiatan masyarakat perlu dilakukan.
3. Pembatasan akan diketatkan ketika kasus konfirmasi melebihi 500 dan 1.000 kasus per hari.
4. Pengetatan akan dilakukan saat tingkat rawat inap dan kematian nasional atau provinsi mendekati level 2 yang ditentukan.
5. Pemantauan mobilitas masyarakat di tempat wisata yang tunjukkan peningkatan jelang Natal dan Tahun Baru.
6. Peningkatan cakupan vaksinasi terutama di daerah yang capaian dosis pertamanya masih di bawah 50%.

Pemerintah juga mempertimbangkan peningkatan masa karantina menjadi 14 hari jika penyebaran Omicron meluas

  

DERETAN PRESTASI JOKOWI SELAMA 7 TAHUN MENJABAT

 

Joko Widodo atau Jokowi tak pernah mengabaikan janji hingga tahun pertama periode kedua pemerintahannya.

Jokowi tidak pernah mengabaikan janjinya, meski laju pertumbuhan ekonomi sempat tersendat, tapi Jokowi tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis pembangunan," kata Moeldoko, dalam Laporan Tahunan 2020 dalam rangka peringatan setahun Jokowi-Ma'ruf.

Adapun lima arahan itu terdiri dari; pembangunan sumber daya manusia; pembangunan infrastruktur; penyederhanaan regulasi;

penyederhanaan birokrasi; dan transformasi ekonomi.

Berikut capaian-capaian pemerintah versi KSP:

1. Membentuk Manusia Tangguh

KSP dalam laporannya menyebut pemerintahan Jokowi telah berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dalam satu tahun terakhir. Bayi yang lahir tahun 2019 memiliki harapan untuk hidup hingga 71,34 tahun, lebih lama 0,56 tahun dibanding mereka yang lahir empat tahun sebelumnya.

Selanjutnya pemerintah juga berupaya meningkatkan skor PISA (Programme for International Student Assessment) atau kemampuan siswa di bidang sains, membaca, dan matematika. Kemudian, melakukan reformasi pendidikan melalui program "Merdeka Belajar".

Selanjutnya, menyediakan bantuan pendidikan dengan Kartu Indonesia Pintar untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Untuk siswa SD diberikan untuk 10,3 juta (Rp450 ribu/tahun), untuk siswa SMP bagi 4,6 juta pelajar (Rp750 ribu/tahun), untuk siswa SMA/SMK bagi 3,2 juta pelajar (Rp1 juta/tahun) dan KIP Kuliah Rp200 ribu.

Pemerintah juga berupaya merekatkan vokasi dengan dunia kerja. Ada 14.084 SMK yang melakukan kerja sama, sebanyak 272.788 jalinan kerja sama antara SMK dengan industri dan 190.842 industri menjadi mitra SMK di 87 bidang usaha.

Kemudian, menyiapkan Kartu Prakerja untuk mengatasi pengangguran. Pendaftar Kartu Pra Kerja mencapai 34,1 juta orang dengan target penerima 5,6 juta orang dan anggaran terserap mencapai Rp19,8 triliun untuk 2.055 pelatihan yang tersedia.

2. Infrastruktur dan Energi Tetap Berkeadilan

Laporan KSP menyebut, pemerintah terus mengejar investasi infrastruktur. Stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB naik drastis. Pada tahun 2015, nilai stok infrastruktur Indonesia angkanya 35 persen tapi dalam kurun waktu empat tahun naik 8 persen. Angka ini akan terus digenjot mengejar ketertinggalan standar global minimal sebesar 70 persen.

Capaian selanjutnya, telah dilakukan pembukaan jembatan udara untuk masuk ke wilayah terisolir dan program tol laut sekelas "backbone" yang sudah digarap sejak 2015. Jokowi juga disebut mengambil risiko untuk menurunkan harga gas bumi demi meningkatkan daya saing global tujuh kelompok industri. Penurunan harga gas itu dilakukan dengan mengurangi jatah pemerintah.

Selanjutnya, dilakukan percepatan pembangunan pembangkit berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT), seperti PLTA, tenaga surya, hingga panas bumi. Targetnya pada 2025 penggunaan EBT mencapai 23 persen.

3. Kontraksi Ekonomi Bukan Kartu Mati

Kuartal kedua 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5,3 persen akibat pandemi Covid-19. Menurut pemerintah, angka tersebut jauh lebih baik dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, bahkan di antara negara G-20. Indonesia berada di peringkat ketiga di bawah Tiongkok dan Korea Selatan.

Namun, Covid-19 berdampak pada 3,5 juta pekerja terkena PHK atau dirumahkan, pengangguran naik menjadi 10,4 juta orang, angka kemiskinan meningkat menjadi 26,42 juta orang, terutama di perkotaan.

Pemerintah menilai sinyal perbaikan kondisi ekonomi ke depan mulai tampak dari perbaikan indikator Purchasing Manager Index di bidang manufaktur (47,2 persen pada September 2020) dan Indeks Keyakinan Konsumen (83,4 pada September 2020).

Pemerintah juga memberi perhatian besar pada usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk bertahan ditengah krisis. Sejumlah insentif ditujukan pada UMKM. Pemerintah mengalokasikan Rp 4,2 triliun untuk program UMKM Go Digital.

4. Jalan Terjal Reformasi Birokrasi dan Regulasi

Menurut laporan KSP, penyederhanaan regulasi dilakukan pemerintah di antaranya melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

Omnibus law dianggap bisa menjadi solusi mengurai keruwetan aturan. Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya, meringkas 79 UU dan menyatukan 11 klaster menjadi satu aturan. "Metode omnibus law diharapkan jadi obat yang 'cespleng' menghasilkan produk hukum yang efisien dan aspiratif," demikian disebutkan dalam laporan tersebut.

Pemerintah juga memangkas lembaga non struktural yang fungsinya saling tumpang tindih agar efektif dan efisien. Eselon disederhanakan hanya dua level saja. Perannya digantikan jabatan fungsional yang menghargai kompetensi. Tidak ada ampun bagi birokrat yang tidak serius dalam bekerja. Terjadi de-eselonisasi 28.801 jabatan struktural dengan pemangkasan 27 lembaga non-struktural.

5. Meneguhkan Kembali Indonesia sentris

Dalam laporan KSP, pemerintah disebut teus memastikan pembangunan berkeadilan yang merata. Daerah pinggiran menjadi prioritas. Papua, Papua Barat, dan kawasan timur Indonesia kini menjadi perhatian utama. Jokowi menunjuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua.

Pada 2015, ada 122 daerah tertinggal, kini tinggal 62 daerah.

Kemudian, lebih dari 3,47 juta hektar lahan gambut dipulihkan. Tutupan lahan di daerah tangkapan air sepanjang DAS Citarum meningkat menjadi 77,3 ribu hektar. 

5 INSTRUKSI JOKOWI UNTUK SELAMATKAN GENERASI MUDA DARI NARKOBA

Jokowi perintahkan agar Badan Narkotika Nasional (BNN) terus melakukan upaya penguatan, pencegahan, dan pemberantasan narkoba.

Jokowi menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan obat terlarang merupakan ancaman yang sangat serius karena melumpuhkan energi positif bangsa dan mengancam masa depan anak bangsa.

“Seluruh komponen bangsa harus bergerak melindungi generasi bangsa dari jaringan pengedar narkoba. Selain itu perlu adanya edukasi atas dampak kesehatan dan implikasi hukum selain melakukan pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi.” kata Jokowi saat memberikan sambutan pada puncak acara Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2022 di Bali, Senin (27/6/2022).

Presiden mengajak seluruh masyarakat dan seluruh elemen bangsa menjadikan HANI tahun ini untuk meneguhkan komitmen, menguatkan tekad, dan kerja sama melakukan upaya-upaya yang tak pernah surut membebaskan anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi jelas memberikan amanat agar Badan Narkotika Nasional (BNN) terus melakukan upaya penguatan, pencegahan, dan pemberantasan narkoba.

Presiden memerintahkan:

1. Tutup semua celah yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2. Siapkan strategi dan aksi untuk mencegah berkembangnya modus operandi pelaku kejahatan narkoba.

3. Antisipasi perkembangan baru dan modus baru para pelaku kriminal termasuk dalam pemanfaatan teknologi terbaru.

4. Tingkatkan kemampuan SDM untuk menghadapi tantangan-tantangan baru.

5. Utamakan layanan rehabilitasi serta tingkatkan aksesibilitas dan akseptabilitas yang menjangkau hingga di tingkat desa sehingga masyarakat mendapatkan layanan rehabilitas yang terjangkau.

Seperti diberitakan, Presiden juga meminta agar aparat BNN harus bekerja secara jujur dan akuntabel. Presiden tidak mentoleransi aparat BNN yang menyalahgunakan kewenangannya.

“Saya tidak mentoleransi, tidak mentolerir, aparat BNN yang menyalahgunakan kewenangannya,” kata Presiden Jokowi secara daring.

 

 

FAKTA KTT G7 2022 DI JERMAN YANG DIHADIRI JOKOWI: JADWAL, NEGARA PESERTA, HINGGA TOPIK DISKUSI

Para pemimpin dari tujuh negara maju di dunia bertemu pada KTT G7 tahun ini di Pegunungan Alpen Bavaria Jerman untuk membahas masalah paling mendesak di dunia.

Ketua G7 juga mengundang para pemimpin negara lain seperti Argentina, India, Indonesia, Senegal, dan Afrika Selatan.

Jokowi akan mengikuti agenda KTT G7 pada Senin (27/6/2022)

Acara yang digelar pada 26-28 Juni 2022 ini membahas masalah invasi Rusia ke Ukraina, krisis ekonomi global yang memburuk akibat perang, pemerataan vaksin, dan darurat iklim.

Kanselir Jerman Olaf Scholz, yang merupakan ketua G7 tahun ini, sebelumnya menyinggung soal Ukraina dalam KTT Solusi Global di Berlin pada Maret lalu.

Ia mengatakan bahwa perang di Ukraina tidak boleh membuat mereka sebagai anggota G7 mengabaikan tanggung jawab lain untuk tantangan global seperti krisis iklim atau pandemi.

Seperti diketahui, G7 terdiri dari tujuh negara maju di dunia, yang bertemu setiap tahun untuk membahas masalah keamanan, ekonomi, dan iklim global.

Tahun ini, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Italia Mario Draghi, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, dan Presiden AS Joe Biden hadir.

Presiden UE Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel juga hadir seperti biasanya.

Rusia sempat bergabung dengan grup ini pada tahun 1998. Nama G7 pun diubah menjadi G8. Namun Rusia kemudian dikeluarkan sejak 2014 setelah pencaplokan Krimea.

G7, seperti yang sekarang dikenal, pertama kali dibentuk setelah krisis minyak tahun 1973. Krisis itu telah menyebabkan resesi yang dalam dan peningkatan inflasi.

Perancis, Italia, Jepang, Inggris, AS, dan Jerman Barat membentuk Kelompok Enam awal pada tahun 1975 untuk membahas masalah ekonomi berikutnya. Kanada bergabung dengan grup pada tahun 1976.

Topik Apa yang Dibahas?

Terlepas dari komentar Scholz bahwa perang di Ukraina tidak boleh membuat para pemimpin G7 mengabaikan prioritas global lainnya, masalah Ukraina diperkirakan akan mendominasi KTT tiga hari tersebut.

"Ada premi nyata dalam menyampaikan persatuan dan tanggapan yang kredibel karena perang ini tidak akan berumur pendek," kata Michael Hanna, direktur program AS di International Crisis Group.

KTT tahun ini bisa menjadi sangat penting untuk menyusun respons ekonomi global yang berdampak, tambahnya.

Fokus utama kemungkinan akan mencakup penanganan guncangan ekonomi buntut dari invasi Rusia ke Ukraina dan sanksi Barat berikutnya.

"(Rusia) pantas disalahkan, tetapi tidak diragukan lagi bahwa tanggapan dan sanksi Barat memainkan peran,"kata Hanna, merujuk pada keadaan ekonomi global.

"Ini terjadi di atas jenis tekanan inflasi dan guncangan ekonomi yang kita lihat selama pandemi."

Efek perang pada distribusi makanan dapat sangat mengerikan. Ukraina adalah salah satu pemasok utama biji-bijian dan minyak sayur dunia. Invasi Rusia telah mengganggu produksi reguler dan berkontribusi pada meroketnya harga pangan dunia.

G7 telah meminta semua negara untuk menjaga pasar pangan dan pertanian mereka tetap terbuka. Pertanyaan tentang produksi, distribusi dan pasokan pangan, dan bantuan untuk negara-negara yang terkena dampak parah dapat menjadi poin diskusi.

"Banyak dari tantangan yang kita hadapi secara global ini adalah tantangan buatan manusia," kata Bibbins Sedaca.

Sedaca memperingatkan agar tidak hanya berfokus pada krisis pangan atau pengungsi tanpa mengatasi akar masalahnya.

"Ketika akar masalahnya adalah otoritarianisme, kita perlu menyelesaikannya daripada hanya berfokus pada hasil."

G7 juga menegaskan kembali menjelang KTT tentang perlunya bekerja untuk mencapai tujuan Organisasi Kesehatan Dunia untuk memvaksinasi 70 persen populasi dunia terhadap virus corona pada pertengahan 2022.

Untuk melakukan itu, dibutuhkan percepatan substansial dari kampanye vaksinasi global, menurut sebuah pernyataan di situs resmi G7.